iklan banner gratis
iklan header iklan header banner
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Dugaan Tanda Tangan Palsu dan Dana Desa yang Tak Transparan

Ratusan Warga Geruduk Balai Desa Wonogiri Kajoran, Minta Kepala Desa Junarsih Mundur

kandidat-kandidat.com - Jamie 17 Juli 2025, 13:55 WIB, ONE/SidRiz

 MAGELANG — Suasana Kamis pagi, 17 Juli 2025, di Balai Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, tak seperti biasanya. Ratusan warga, sebagian mengenakan ikat kepala merah dan membawa spanduk, memenuhi pelataran kantor desa.

Mereka datang bukan untuk urusan administrasi, tapi untuk menyampaikan satu tuntutan keras: Kepala Desa Junarsih diminta mundur.

Pemicunya, tudingan penyalahgunaan wewenang yang sudah lama bergulir di tingkat desa.

Warga menuding Junarsih tak transparan dalam mengelola dana desa, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan memalsukan tanda tangan sejumlah perangkat desa dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan.

“Ini bukan kali pertama, tapi puncak dari kekecewaan yang bertahun-tahun kami pendam,” ujar Purmoto, tokoh masyarakat yang juga koordinator aksi, saat ditemui JabarOL di lokasi.

“Kalau tidak ditindaklanjuti Pemkab Magelang, kami akan bergerak ke Inspektorat dan kantor Bupati,” ancamnya.

Warga membawa sederet pertanyaan. Di antaranya, soal penggunaan dana dari APBDes, dana aspirasi, hingga bantuan dari provinsi.

Mereka mendesak agar kepala desa membuka secara gamblang setiap dokumen keuangan dan kegiatan fisik pembangunan yang dibiayai anggaran negara.

Namun yang mengejutkan, bukan hanya dugaan penyelewengan anggaran yang mencuat, tetapi juga praktik pemalsuan tanda tangan yang diakui sendiri oleh sang kepala desa.

“Memang benar itu tanda tangan saya yang bikin. Saya yang menggantikan tanda tangan mereka,” ujar Junarsih kepada wartawan, dengan wajah datar.

Dalam bahasa Jawa, ia menyebut “tanda tangan dengkul” — istilah lokal untuk pemalsuan tanda tangan yang dilakukan dengan sadar oleh pelaku.

Pengakuan ini kontan membuat geram perangkat desa yang merasa menjadi korban.

Sejumlah nama disebutkan tak pernah menandatangani dokumen kegiatan, tetapi mendapati tanda tangannya tertera dalam laporan.

Makdudat, Kepala Dusun Taunan, mengaku baru tahu namanya dicatut dalam laporan pembangunan proyek jembatan.

“Saya tidak pernah tanda tangan, kok bisa muncul di SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Itu jelas dipalsukan,” katanya.

Hal serupa disampaikan oleh Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, dan sejumlah pelaksana kegiatan. 

Mereka menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan anggaran, apalagi ikut bertanggung jawab dalam laporan administrasi kegiatan.

Inspektorat Kabupaten Magelang, menurut warga, sudah memanggil beberapa perangkat desa untuk dimintai klarifikasi.

Namun hingga hari aksi berlangsung, belum ada kejelasan sanksi atau tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Situasi di balai desa sendiri berjalan relatif kondusif. Puluhan personel kepolisian dari Polres Magelang dan anggota Koramil setempat terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Kini, warga Wonogiri menanti langkah tegas dari Pemkab Magelang. Bagi mereka, kepercayaan terhadap kepala desa sudah berada di titik nadir.

“Kalau tidak mundur, akan terus kami suarakan. Pemerintahan desa harus kembali pada rakyat,” tegas Purmoto.[■] 

Reporter: ONE - Redaksi Editor: DikRizal/JabarOL
Kandidat Calon Walikota Bekasi Heri Koswara
iklan header

Post a Comment

Silakan beri komentar yang baik dan sopan

أحدث أقدم
Banner Iklan Kandidat square 2025