Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Surplus Dagang Indonesia–Maroko US$74,8 Juta, Target Perundingan Baru Selesai 2027

iklan banner AlQuran 30 Juz banner #1 AlQuran 30 Juz

Indonesia–Maroko Percepat Perundingan Dagang, Bidik Pasar Afrika & Mediterania, Petani & UMKM Bisa Menikmati Manfaat

kandidat-kandidat.com | Jumat, 28 Agu 2026, 13:14WIB | NMR/DR

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) menargetkan seluruh rangkaian perundingan dapat diselesaikan pada 2027. Target tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk mengubah hubungan politik dan diplomatik menjadi kerja sama ekonomi yang lebih terukur, berkelanjutan, serta memberikan keuntungan timbal balik.

— JAKARTA | Pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan perundingan perjanjian perdagangan bilateral komprehensif dengan Kerajaan Maroko.

Langkah ini membuka peluang perluasan pasar ekspor nasional ke Afrika Utara, kawasan Mediterania, hingga pasar yang lebih luas melalui jaringan perdagangan Maroko.

Baca juga: Maroko Lirik Indonesia! Bukan Cuma Tebar Senyum Diplomatik, Ada Peluang Bisnis!

Namun, keberhasilan diplomasi ekonomi tersebut pada akhirnya harus diukur dari manfaat konkret bagi industri dalam negeri, pelaku usaha, petani, pekerja, dan masyarakat sebagai konsumen.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) menargetkan seluruh rangkaian perundingan dapat diselesaikan pada 2027. Target tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk mengubah hubungan politik dan diplomatik menjadi kerja sama ekonomi yang lebih terukur, berkelanjutan, serta memberikan keuntungan timbal balik.

Komitmen percepatan perundingan dibahas dalam pertemuan daring antara Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Luar Negeri Kerajaan Maroko Omar Hejira, Kamis (27/8/2026).

Informasi mengenai reaktivasi perundingan tersebut disampaikan Kemendag RI pada 28 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat menyusun kerangka dan jadwal kerja yang realistis, melanjutkan negosiasi berdasarkan draf perjanjian yang telah tersedia, serta menetapkan target ambisi akses pasar yang seimbang dan saling menguntungkan.

Dyah menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja secara konstruktif dalam mempercepat penyelesaian berbagai butir kesepakatan.

"Indonesia siap bekerja sama secara konstruktif dengan Maroko untuk mengakselerasi proses perundingan ini. Momentum ini harus dilihat sebagai peluang bagi kedua negara untuk mewujudkan hubungan politik yang kuat menjadi manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan," ujar Dyah.

Pernyataan tersebut menegaskan arah diplomasi perdagangan Indonesia. Akan tetapi, pekerjaan penting berikutnya adalah memastikan setiap kesepakatan yang dinegosiasikan benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi nasional, bukan semata-mata mengejar penyelesaian perundingan sesuai tenggat.
 
Maroko Berpotensi Menjadi Pintu Masuk Ekspor Indonesia

Dari perspektif geoekonomi, Maroko memiliki posisi strategis bagi Indonesia karena letaknya menghubungkan kepentingan perdagangan Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Hubungan dagang yang semakin kuat dapat membuka peluang bagi produk Indonesia untuk menjangkau pembeli dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Sebaliknya, posisi Indonesia di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik menawarkan kesempatan bagi produk Maroko untuk memperluas penetrasi pasarnya di kawasan yang memiliki basis konsumen dan aktivitas industri besar.

Kemendag mengidentifikasi sejumlah produk Indonesia yang berpotensi dikembangkan di pasar Maroko, antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya, produk besi dan baja setengah jadi, amonia anhidrat, serta udang beku.

Keragaman komoditas tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja sama tidak terbatas pada satu sektor. Produk pertanian dan perikanan dapat memperluas pasar hasil produksi nasional, sementara komoditas industri berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan bahan baku dan produk antara.

Meski demikian, peluang pasar tidak otomatis berubah menjadi peningkatan ekspor. Daya saing harga, mutu produk, standar keamanan pangan, ketentuan teknis, biaya logistik, pembiayaan ekspor, serta kepastian pembayaran tetap menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaku usaha menembus pasar internasional.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa hasil perundingan nantinya diikuti dukungan konkret kepada eksportir nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki produk potensial tetapi menghadapi keterbatasan modal, informasi pasar, sertifikasi, dan jaringan distribusi.

Dengan pendekatan tersebut, perluasan perdagangan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang lebih luas untuk masuk ke rantai pasok ekspor.
 
Impor Pupuk dan Aluminium Harus Memperkuat Kepentingan Nasional

Di sisi lain, Maroko diproyeksikan menjadi mitra pasokan strategis bagi Indonesia, khususnya untuk pupuk dan produk olahan aluminium.

Kerja sama pasokan pupuk memiliki relevansi langsung dengan kepentingan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan baku yang andal dan kompetitif berpotensi mendukung keberlanjutan produksi pertanian, terutama apabila mampu memperkuat diversifikasi sumber pasokan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan perdagangan internasional.



Namun, manfaat tersebut tidak boleh berhenti pada kepastian pasokan di tingkat perdagangan antarpemerintah atau perusahaan. Pemerintah perlu mencermati struktur harga, biaya pengadaan dan distribusi, serta kemungkinan dampaknya terhadap biaya produksi pertanian.

Bagi petani Indonesia, indikator yang paling relevan bukan semata-mata meningkatnya nilai impor pupuk, melainkan apakah kerja sama tersebut ikut mendukung ketersediaan pupuk yang sesuai kebutuhan, terjangkau, dan tepat waktu.

Hal serupa berlaku bagi produk olahan aluminium yang dibutuhkan industri nasional. Pasokan yang kompetitif dapat membantu sektor manufaktur menjaga kesinambungan produksi. Akan tetapi, kebijakan impor juga perlu memperhitungkan kepentingan produsen domestik, peluang pengolahan di dalam negeri, serta penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

Dengan demikian, perjanjian perdagangan harus dirancang agar kepentingan eksportir, importir, industri pengguna, produsen lokal, dan konsumen dapat dikelola secara seimbang.

Wamendag RI, Dyah Roro Esti Widya Putri dan Wamenlu Bidang Perdagangan Luar Negeri Kerajaan Maroko Omar Hejira, Kamis (27/8/2026).

Nilai Perdagangan Tumbuh 33 Persen, Indonesia Catat Surplus

Kinerja perdagangan Indonesia–Maroko memberikan modal awal bagi percepatan perundingan. Sepanjang 2025, total perdagangan kedua negara mencapai US$235 juta, meningkat 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar US$154,9 juta, sedangkan impor dari Maroko mencapai US$80,1 juta.

Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan bilateral sebesar US$74,8 juta.

Dalam periode 2021–2025, ekspor Indonesia ke Maroko juga mencatatkan pertumbuhan rata-rata 4,95 persen per tahun.

Tren positif berlanjut pada Januari–Mei 2026. Nilai perdagangan kedua negara dilaporkan menembus US$180 juta, meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan berkembangnya aktivitas perdagangan bilateral sekaligus memperlihatkan adanya ruang untuk memperluas hubungan ekonomi melalui kerangka perjanjian yang lebih komprehensif.

Namun, pertumbuhan nilai transaksi tidak serta-merta menggambarkan seluruh kualitas hubungan perdagangan. Publik juga perlu mengetahui komposisi produk yang diperdagangkan, tingkat pemanfaatan bahan baku domestik, kontribusi terhadap industri pengolahan, serta dampaknya terhadap kesempatan kerja dan pendapatan pelaku usaha.

Surplus perdagangan sebesar US$74,8 juta pada 2025 merupakan indikator positif bagi Indonesia. Meski demikian, surplus bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan perjanjian. Kualitas pertumbuhan ekspor, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, diversifikasi produk, dan distribusi manfaat ekonomi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
 
Satuan Tugas Bersama Penting untuk Mengawal Implementasi

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Omar Hejira mengusulkan pembentukan satuan tugas (task force) atau mekanisme kerja bersama lintas kementerian dari kedua negara untuk mengawal implementasi kesepakatan dan memantau perkembangan perundingan secara berkala.

Usulan ini penting karena perjanjian perdagangan yang baik tidak cukup hanya ditandatangani. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi antarlembaga, pemantauan hambatan perdagangan, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang dihadapi eksportir maupun importir.

Bagi Indonesia, satuan tugas tersebut idealnya tidak hanya berfokus pada pencapaian target negosiasi, tetapi juga menyiapkan sistem pemantauan manfaat ekonomi setelah perjanjian diberlakukan.

Indikator evaluasi dapat mencakup perkembangan ekspor per sektor, jumlah pelaku usaha yang berhasil memasuki pasar Maroko, hambatan tarif dan nontarif, biaya kepatuhan standar, serta dampak kerja sama terhadap industri pengolahan dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya informasi yang mudah diakses pelaku usaha mengenai persyaratan ekspor, prosedur kepabeanan, standar produk, dan peluang kemitraan bisnis.

Transparansi mengenai perkembangan perundingan dan hasil evaluasinya akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan perdagangan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
 
TEI 2026 Menjadi Momentum Mempertemukan Pelaku Usaha

Sebagai bagian dari upaya memperluas hubungan bisnis, Dyah Roro Esti mengundang delegasi pemerintah dan pelaku usaha Maroko untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Pameran perdagangan internasional dan promosi ekspor tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Kehadiran delegasi Maroko di TEI dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli, distributor, importir, dan mitra industri. Forum bisnis semacam ini berpotensi membantu pelaku usaha memahami kebutuhan pasar sekaligus membangun hubungan komersial yang berkelanjutan.

Agar hasilnya tidak berhenti pada pertemuan seremonial, promosi ekspor perlu ditindaklanjuti melalui penjajakan kontrak, pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan pemantauan realisasi transaksi.

Pelaku UMKM juga perlu memperoleh ruang yang memadai dalam agenda promosi, terutama mereka yang memiliki produk berkualitas dan kapasitas produksi yang dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.

Pertemuan bilateral tersebut turut didampingi Direktur Perundingan Bilateral Kemendag RI, Basaria Tiara Desika L. Gaol.
 
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan

Reaktivasi perundingan dagang Indonesia–Maroko membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas mitra perdagangan, mengembangkan pasar ekspor, serta memperkuat diversifikasi pasokan bahan baku strategis.

Target penyelesaian pada 2027 memberikan arah waktu bagi kedua negara. Namun, percepatan negosiasi harus tetap berjalan beriringan dengan kecermatan dalam menyusun ketentuan akses pasar, perlindungan kepentingan industri domestik, dan kepastian pelaksanaan perjanjian.

Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat dirasakan melalui peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan usaha produktif, penguatan industri pengolahan, dan ketersediaan bahan baku yang kompetitif. Pada saat yang sama, potensi tekanan terhadap produsen domestik dan ketergantungan pasokan juga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan diplomasi perdagangan bukan hanya bertambahnya nilai transaksi atau banyaknya perjanjian yang disepakati. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kerja sama tersebut menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan nilai tambah nasional, dan mendukung kesejahteraan rakyat.


Dengan fondasi perdagangan yang telah menunjukkan pertumbuhan positif, Indonesia dan Maroko memiliki peluang untuk membangun kemitraan yang lebih kuat. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan peluang tersebut menjadi hasil nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia. [■]

Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan informasi Kemendag RI tertanggal 28 Agustus 2026. Rincian tarif, cakupan pasal perjanjian, daftar komoditas yang memperoleh fasilitas khusus, serta mekanisme perlindungan industri domestik belum dirinci dalam bahan sumber dan perlu dikonfirmasi ketika dokumen negosiasi tersedia.

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/Kandidat2
banner kontak BekasiOL Kejagung Geledah Pemkot Bekasi iklan banner Kemitraan Waralaba Pers iklan header banner iklan header banner iklan header banner

ChiefEditor

Jurnalis yang suka standup comedy

Posting Komentar

Silakan beri komentar yang baik dan sopan

Lebih baru Lebih lama