IPB: Gejolak Pegawai TKK di Pemkot Bekasi Tak Perlu Terjadi, Jika Sekretaris Daerah, BKPSDM dan Asda 3 Mampu Membuat Program Kerja
bekasi-online.com, Senin 9 Oktober 2023, 15:37 WIB, YRN/DR
Wili Sadily, Ketua Umum Ikatan Pemuda Bekasi (IPB) sedang berorasi.
KOTA BEKASI, bksOL - Gejolak Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemerintahan Daerah Kota Bekasi tidak perlu terjadi, apabila Sekretaris Daerah, BKPSDM dan Asda 3 mampu mengusulkan rumusan kebijakan yang baik dan benar untuk di eksekusi oleh PJ. Walikota Bekasi.
Lihat juga: Pemkot Bekasi Disomasi Pengacara Martin Simanjuntak Kasus 13.000 TKK Terancam Kena PHK Dampak Perwal Periode Pepen & Tri Adhianto
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Politik sekaligus Ketua Umum Ikatan Pemuda Bekasi (IPB), Wili Sadily kepada awak media, Senin (9/10/2023).
Senin Pagi (09/10) Rapat Koordinasi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Pj. Walikota Bekasi bahas kebutuhan terhadap TKK di Kota Bekasi.
"Inilah model Pejabat karbitan, mulai dari Sekda, Kepala BKPSDM, Asda 3 dan Inspektorat selalu APIP," ujar Wili yang menyayangkan gejolak Pegawai TKK yang tentunya akan menggangu aktifitas pelayanan publik.
Baca juga: Pj. Wali Kota Bekasi R. Gani Muhammad Tegaskan Tidak Ada Rencana Pemberhentian TKK di Jajaran Pemkot
Lebih lanjut, Wili menjalaskan untuk urusan Pegawai TKK tidak perlu selevel Pj. Walikota turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Ratusan TKK Menduduki Balai Patriot sejak 6/10/2023 kemarin hingga hari ini Senin 9/10/2023 akhirnya Pj Walikota Bekasi berhasil ditemui di ruang kantornya
Baca juga: dr. Janet Stanzah Sarankan Pj Walikota Persiapkan Live Skill 13.000 TKK yang Akan Terkena PHK
"Memang Pemkot Bekasi mewarisi berbagai persoalan kebijakan yang keliru dari Tri Adhianto, yang kepemimpinannya tidak visioner. Akibatnya, PJ. Walikota harus menyelesaikan persoalan yang sebenarnya cukup dari level Sekda ke bawah," papar Wili.
Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak, SH Berikan Peringatan Terakhir atas Somasinya kepada Pj Walikota Bekasi Terkait Kecemasan Ratusan TKK
Wili menandakan serta menyayangkan, akibat kualitas Pejabat Karbitan yang tak mampu memberikan solusi terkait persoalan TKK, kebijakan yang dirumuskan malah melahirkan masalah baru.
"Ya itu, pemberhentian TKK yang dialihkan ke Pegawai Barang dan Jasa, yang tanpa landasan Hukum dan meminta Pj. Walikota untuk menerbitkan Perwal itu sama aja menjerumuskan Pj. Walikota untuk kecebur dalam kebijakan yang keliru," paparnya.
Wily Sadily, saat berorasi dalam satu aksi demo mahasiswa
Terkait banyaknya persoalan dalam tubuh Pemkot Bekasi, Wili menandaskan yang mana Pejabatnya hanya Asal Bapak Senang (ABS). Wili mendorong Raden Gani untuk melakukan evaluasi.
"Jika Raden Ghani tidak segera benahi dan evaluasi anak buahnya, Kota Bekasi akan makin gak karuan. Penjabat Walikota harus berani mengambil langkah tegas," imbuhnya mengakhiri.
Baca juga: Ibnu Hajar Tanjung, Aleg DPRD Kota Bekasi Beri Masukan kepada Pj Walikota Bekasi atas 13.000 TKK yang Terancam Kena PHK
"Sejak awal saya menjabat, saya tetap konsen terkait persoalan TKK. Saya malah meminta agar mereka dilindungi hak nya sebagai pegawai Pemda dan aturannya harus dibuat dengan jelas dan tegas. Bisa di-googling terkait sikap saya terhadap TKK," ungkap Saifuddaulah kepada bksOL melalui telepon selularnya.
Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?
Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi
Baca juga: Akhirnya Pj Walikota Terkena Sialnya Dampak Kebijakan Perwal atau Kepwal Walikota Sebelumnya yang Buat Resah 13.000 TKK Kota Bekasi
Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini sudah menegaskan dari awal, Pemkot dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda Pemkot Bekasi untuk mendata dan menginventarisir, serta berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) terkait solusi tenaga honorer.
"Kami dari awal meminta BKPSDM untuk bekerja semaksimal mungkin terkait persoalan TKK, dan berikan kepastian hukum kedudukan mereka," ujar Saifuddaulah.
Bahkan, kata Saifuddaulah, dirinya menyarankan Pemkot untuk membentuk tim khusus atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mendata Tenaga Kerja Kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tim harus bergerak cepat untuk menginventarisir dan berkonsultasi serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah TKK," ujar Saifuddaulah.
Ketua DPRD menyayangkan adanya penjurusan opini bahwa dirinya kurang peduli terkait nasib TKK, karena surat Komisi 1 ditolak. Menurut Saifuddaulah, surat itu harus melalui mekanisme administrasi, seperti melalui Koordinator Komisi. Isi sesuai dengan agenda utama. Dan lagi sampai saat ini, selaku Ketua DPRD, dirinya belum menerima surat yang dimaksud.
"Saya sampaikan tidak ada penolakan. Surat harusnya beragenda sesuai dengan nomenklatur dan aturan. Kalau rapat kerja ya disebutkan agendanya, kalau silaturahmi terus dibelokan isunya jadi masalah TKK, kan jadi kurang pas," ujar Saifuddaulah.
Politisi PKS ini, menegaskan agar semua anggota dewan tetap bekerja dan terus menyuarakan amanah rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Apapun suratnya kalau jelas dan terkait persoalan rakyat, saya akan tandatangani dan setujui. Asal jelas semua, bahkan harus sepengetahuan atau disposisi dari Koordinator AKD. Bukan agenda yang terselubung begini. Agendanya rapat kerja dan silaturahmi. Di media malah dibelokan untuk TKK," beber Ustadz Daulah.
“Yang jelas suratnya pun belum ada di meja saya,” pungkas nya kepada bksOL.
Baca juga: Gus Sholihin Beri Masukan 3 Point Agar Pj Walikota Segera Bisa Selesaikan Masalah 13.000 TKK yang Terancam Kena PHK
Selanjutnya setelah Pj Walikota, Raden Gani Muhammad menerima perwakilan dari TKK di ruang kerjanya, pihaknya menyambut baik dan menegaskan tetap berkomitmen melindungi hak-hak para TKK, Ketua DPRD sangat mengapresiasinya.
Namun begitu Saifuddaulah kembali menegaskan dan menyarankan kepada Pj Walikota agar benar-benar merealisasikan jaminannya untuklindungi hak-hak para TKN non ASN dan bisa segera keluarkan kebijakan berupa regulasi berdasarkan Surat Edaran dari Kemen PAN RB tentang kepegawaian di pemda kepada masing-masing SKPD.
“Tentunya tetap mengacu pada point-point yang sudah disepakati bersama dalam notulensi pertemuan perwakilan TKK dengan pihak Pemkot secara langsung oleh Pj Walikota,” jelas Ustadz Daulah, dengan rincian sebagai berikut…
Hal [ 1 ] [ 2 ] dari 2 halaman artikel ini
Reportase: TimRedaksi/YRN-SR, Editor: DikRizal
Posting Komentar