Musrenbang 2026 Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria oleh Ketua DPRD Kota

Ketua DPRD Bekasi Kawal Musrenbang 2026: Dari Aspirasi Bekasi Utara–Medan Satria untuk Kepentingan 12 Kecamatan

kandidat-kandidat.com | Selasa, 3 Februari 2026, 18:16 WIB| NM / DikRiz

Menghadiri Musrenbang Bekasi Utara dan Medan Satria, Ketua DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya: aspirasi warga harus dikawal hingga anggaran, demi manfaat merata di 12 kecamatan

 — KOTA BEKASI | Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria yang digelar di BSI Convention Center, Selasa (3/2/2026).

Bagi Sardi, forum ini bukan sekadar agenda rutin yang dihadiri pejabat, dipenuhi paparan slide, lalu ditutup foto bersama.

Lebih dari itu, Musrenbang adalah titik awal nasib pembangunan kota—tempat di mana aspirasi warga ditentukan apakah akan melaju ke anggaran atau berhenti sebagai arsip perencanaan.

Sebagai wakil rakyat, terlebih Ketua DPRD, ia memandang dirinya bukan hanya hadir untuk wilayah daerah pemilihannya saja, tetapi untuk memastikan seluruh warga Kota Bekasi di 12 kecamatan mendapat manfaat dari proses perencanaan pembangunan tahun 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa pengawalan itu harus dimulai dari hal paling mendasar: kejelasan skala prioritas.

“Ini prioritasnya yang mana, 10 atau 20? Kalau memang ditetapkan 20 usulan prioritas, silakan Pak Camat segera setorkan ke DPRD untuk kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa DPRD tidak ingin menerima daftar aspirasi yang masih “abu-abu”.

Sebab bagi lembaga legislatif, angka prioritas menentukan arah perjuangan politik anggaran—apakah sebuah usulan bisa dikawal serius atau justru terselip di antara ribuan program lain.

Bagi warga Bekasi Utara dan Medan Satria, sikap itu menjadi angin segar. Maklum, persoalan klasik seperti banjir lingkungan, jalan rusak, drainase, kemacetan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi menu langganan setiap Musrenbang.

Sardi pun menyadari, warga bukan lagi butuh banyaknya usulan dibacakan, tetapi banyaknya yang benar-benar dikerjakan.

Karena itu, ia mendorong koordinasi cepat antara pemerintah kecamatan dan DPRD agar setiap usulan yang sudah disepakati tidak berhenti di forum diskusi.

Menurutnya, sinkronisasi yang rapi antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program—mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga penganggaran di APBD.

Meski hadir di Musrenbang Bekasi Utara dan Medan Satria, Sardi menegaskan bahwa komitmen pengawalan tersebut berlaku untuk seluruh hasil Musrenbang di 12 kecamatan se-Kota Bekasi.

Baginya, jabatan Ketua DPRD bukan hanya soal memimpin rapat paripurna atau mengetok palu pengesahan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibahas benar-benar kembali menjadi manfaat bagi warga.

“Semua usulan dari kecamatan pada akhirnya bermuara untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Tugas kami di DPRD memastikan itu tidak berhenti di perencanaan, tapi sampai ke realisasi,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditegaskan.

Dengan demikian, Musrenbang 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan pemerintah daerah, melainkan benar-benar menjadi jalur resmi perjuangan aspirasi warga—dari tingkat lingkungan, kecamatan, hingga disahkan menjadi program pembangunan kota.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan Musrenbang bukan pada tebalnya dokumen rencana, melainkan pada seberapa nyata perubahan yang dirasakan warga—baik di Bekasi Utara, Medan Satria, maupun di seluruh penjuru 12 kecamatan Kota Bekasi. [■] 

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL