Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Heikal Safar Percaya Prabowo Punya Jurus Pilih Wapres Pengganti Gibran

iklan banner AlQuran 30 Juz banner #1 AlQuran 30 Juz

Ketua Harian DPP Partai Ummat Berharap 2 Kandidat yang Diajukan ke MPR Punya Integritas, Soliditas, dan Kemampuan Bersinergi dengan Presiden hingga 2029

kandidat-kandidat.com | Kamis, 12/Nov/2026, 13:39 WIB | NMR/DR

Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kini menjadi perhatian politik nasional. Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan dua nama kandidat pengganti Gibran. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai salah pilih orang. Sebab, Indonesia membutuhkan pendamping Presiden yang bukan sekadar mengisi kursi, melainkan mampu bekerja dan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

 — JAKARTA | Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, menegaskan bahwa penentuan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar proses pemilihan dilakukan secara cermat, objektif, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Heikal menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Heikal, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus dilakukan sesuai mekanisme konstitusi. MPR perlu menggelar rapat untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, menetapkan agenda pengisian kekosongan jabatan, kemudian menyampaikan surat resmi kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama kandidat calon Wakil Presiden," kata Heikal kepada awak media di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR melalui sidang paripurna.


Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan dua figur yang dinilai paling tepat menjadi pendampingnya dalam melanjutkan pemerintahan hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029.

Meski demikian, Heikal menekankan bahwa kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh pertimbangan. Menurutnya, pemilihan calon Wapres bukan sekadar mengisi kursi kekuasaan yang kosong, melainkan menentukan figur strategis yang mampu membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan nasional.

"Partai UMMAT berharap dan percaya bahwa Presiden Prabowo akan memilih dua nama calon Wakil Presiden yang benar-benar memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas. Sosok yang terpilih nantinya harus mampu bekerja sama dengan Presiden, menjaga keharmonisan pemerintahan, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," tegasnya.

Jangan Sampai Terulang Kontroversi yang Sama

Heikal juga mengingatkan pentingnya seleksi yang matang terhadap calon pengganti Gibran. Ia berharap Wakil Presiden yang nantinya dipilih memiliki rekam jejak, kapasitas, integritas moral, serta kompetensi kenegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid dan memiliki legitimasi kepercayaan masyarakat. Karena itu, berbagai aspek persyaratan administrasi, rekam jejak pendidikan, kapasitas kepemimpinan, hingga integritas pribadi calon harus diperhatikan secara serius.

"Tentunya kita menginginkan Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Harus berintegritas, memiliki soliditas dan sinergitas dengan Presiden, agar ke depan tidak kembali muncul kontroversi serupa yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan," ungkapnya.

Ia menilai, pengalaman dinamika politik yang mengiringi pengunduran diri Gibran harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam memastikan setiap pejabat negara memenuhi persyaratan konstitusional dan memiliki kapasitas yang memadai.

Indonesia Membutuhkan Pemimpin yang Amanah

Lebih jauh, Heikal menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa serta kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia semestinya mampu mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Namun, menurutnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan ekonomi mayoritas rakyat.

Karena itu, atas nama Partai UMMAT, Heikal mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan amanah rakyat dengan sungguh-sungguh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya akan mengemban tanggung jawab kepemimpinan nasional.

"Seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, seharusnya sudah merasakan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Rakyat ingin bangga menjadi bagian dari Indonesia, bukan sekadar bangga dengan kekayaan alamnya, tetapi juga merasakan hasil pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari," tutur Heikal.

Ia berharap momentum pengisian jabatan Wakil Presiden ini menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi untuk Gibran dan Dukungan kepada Prabowo

Di sisi lain, Heikal turut mengapresiasi sikap kenegarawanan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Gibran Rakabuming Raka dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026).

Menurut Heikal, terlepas dari berbagai dinamika dan kontroversi politik yang terjadi, Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo telah turut menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan kerja dan turun langsung ke berbagai daerah.

Ia menilai apresiasi yang disampaikan Prabowo merupakan sikap yang patut dihormati dalam menjaga etika politik dan kesinambungan pemerintahan.

"Bagaimanapun juga, kita harus menghargai kontribusi dan pengabdian seseorang selama menjalankan tugas kenegaraan. Kami mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang tetap memberikan penghormatan kepada Gibran. Ini menjadi contoh bahwa perbedaan dinamika politik hendaknya tidak menghilangkan etika, kedewasaan, dan kepentingan bangsa," ujarnya.

Heikal juga menyampaikan dukungan dan doa agar Presiden Prabowo dapat terus menjalankan roda pemerintahan dengan sukses hingga tahun 2029.

Ia berharap proses penentuan dua calon Wakil Presiden oleh Presiden dapat berlangsung dengan baik, transparan, dan mengedepankan kepentingan nasional sehingga figur yang nantinya dipilih MPR benar-benar mampu menjadi mitra strategis Presiden.

"Semoga Presiden Prabowo senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Semoga negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin maju, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, aman, dan damai. Amin ya rabbal alamin," pungkas Heikal Safar. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL
banner kontak BekasiOL Kejagung Geledah Pemkot Bekasi iklan banner Kemitraan Waralaba Pers iklan header banner iklan header banner iklan header banner

Posting Komentar

Silakan beri komentar yang baik dan sopan

Lebih baru Lebih lama