Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo Subianto Menyeret Nama Mantan Kapolri LSP, Apakah Atas Perintah dari Solo?
Lebih mengejutkan lagi, salah satu nama yang diumumkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Satu orang lainnya, berinisial SU, disebut masih diperiksa sebagai saksi.
— JAKARTA | Selasa malam ini pengumuman Bareskrim Polri mengenai penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran prosedur penggunaan perangkat penyadapan.Kasus ini menyentuh jantung keamanan negara: bagaimana mungkin perangkat yang disediakan untuk mendukung penegakan hukum justru diduga digunakan untuk menyadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha tanpa dasar penegakan hukum yang sah?
Lebih mengejutkan lagi, salah satu nama yang diumumkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Satu orang lainnya, berinisial SU, disebut masih diperiksa sebagai saksi.
Perkara yang disampaikan bukan hanya menyangkut dugaan penyadapan ilegal, melainkan juga penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem.
Di sinilah persoalan mulai memasuki wilayah yang lebih serius.
Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan komunikasi seorang presiden, tetapi juga kredibilitas sistem pengamanan informasi strategis Republik Indonesia.
PENYADAPAN TANPA DASAR HUKUM: KETIKA ALAT NEGARA DIDUGA MENYIMPANG DARI FUNGSI
Menurut pemaparan Kabareskrim, dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Sistem tersebut merupakan perangkat pengelolaan penyadapan yang penggunaannya harus mengikuti prosedur dan kewenangan hukum.
Kabareskrim menyebut penyadapan dilakukan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Jika keterangan tersebut terbukti melalui pemeriksaan forensik digital, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan administrasi.
Ada dugaan penyalahgunaan fasilitas negara yang secara prinsip seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.
Perbedaan antara penyadapan yang sah dan penyadapan ilegal terletak pada dasar kewenangan, tujuan, prosedur, serta pertanggungjawabannya.
Negara memang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan intersepsi komunikasi dalam kerangka hukum. Namun, kewenangan itu bukan cek kosong bagi siapa pun yang memiliki akses terhadap perangkatnya.
Justru karena teknologi penyadapan memiliki kemampuan menembus ruang komunikasi pribadi dan strategis, pengawasannya harus ketat, berlapis, dan dapat diaudit.
Jika sistem tersebut dapat digunakan tanpa verifikasi, muncul pertanyaan mendasar: apakah persoalannya hanya terletak pada orang yang mengoperasikan sistem, atau terdapat kelemahan pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan berlangsung dalam waktu lama?
MENGAPA PRESIDEN MENJADI SASARAN YANG SANGAT SENSITIF?
Dalam perspektif keamanan nasional, komunikasi seorang presiden memiliki nilai strategis yang jauh melampaui percakapan pribadi.
Di dalamnya dapat terkandung informasi mengenai arah kebijakan pemerintahan, koordinasi keamanan, keputusan politik, hubungan diplomatik, serta berbagai agenda strategis negara.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden Prabowo harus diperlakukan sebagai persoalan keamanan komunikasi kepala negara.
Namun, ada perbedaan penting antara nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan, komunikasi yang benar-benar berhasil diakses, dan informasi yang kemudian diperoleh atau dimanfaatkan.
Ketiganya merupakan tahapan pembuktian yang berbeda.
Penyidik perlu menjawab apakah sistem berhasil melakukan intersepsi, berapa lama aktivitas berlangsung, jenis data apa yang diperoleh, siapa yang memiliki akses, dan apakah hasilnya pernah dipindahkan kepada pihak lain.
Tanpa jawaban tersebut, publik belum dapat mengetahui sejauh mana risiko keamanan yang benar-benar terjadi.
Pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang menyadap Presiden, melainkan apakah hasil penyadapan itu pernah digunakan untuk memengaruhi kebijakan, membaca langkah pemerintahan, atau kepentingan tertentu di luar penegakan hukum.
Itulah yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan digital dan penelusuran rantai penguasaan data.
RANTAI KOMANDO: SIAPA MEMERINTAHKAN, SIAPA MENJALANKAN, DAN SIAPA MENIKMATI HASILNYA?
Dalam analisis intelijen, sebuah operasi tidak cukup dipahami hanya dengan mengetahui siapa yang berada di lapangan.
Penyidik harus merekonstruksi keseluruhan rantai komando.
Dalam perkara ini, setidaknya ada enam simpul investigasi yang patut diperiksa.
Pertama, pemberi perintah.
Siapa yang pertama kali menginstruksikan agar nomor-nomor tertentu dimasukkan ke sistem LIMS? Apakah instruksi itu disampaikan secara tertulis, melalui komunikasi elektronik, atau melalui jalur komando informal?
Kedua, operator sistem.
Siapa yang memasukkan nomor sasaran, melakukan aktivasi, mengakses hasil intersepsi, dan mengelola rekaman elektronik?
Ketiga, pengendali akses.
Siapa yang memiliki hak administratif untuk mengaktifkan, menonaktifkan, memverifikasi, dan menghapus data dalam sistem?
Keempat, penerima informasi.
Apakah hasil penyadapan hanya berada di dalam sistem atau pernah disalin, dikirim, maupun diserahkan kepada pihak lain?
Kelima, penghapus jejak.
Mengapa pada sekitar Oktober 2026 muncul dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan? Apakah penghapusan tersebut merupakan tindakan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang tidak sah?
Keenam, kemungkinan pihak di luar institusi.
Apakah terdapat penerima manfaat atau pihak eksternal yang meminta, memfasilitasi, maupun memanfaatkan informasi tersebut?
Semua pertanyaan ini harus diperlakukan sebagai agenda penyidikan, bukan sebagai tuduhan bahwa jaringan tertentu telah terbukti terlibat.
Dalam investigasi keamanan, identitas pelaksana tidak selalu identik dengan identitas pengendali. Demikian pula, pihak yang memiliki akses terhadap informasi belum tentu merupakan pihak yang memerintahkan pengumpulan informasi tersebut.
Karena itu, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada tiga orang yang telah diumumkan sebagai tersangka.
Jika memang ada pihak lain yang terlibat, pembuktiannya harus mengikuti bukti elektronik, komunikasi, aliran data, dan keterangan saksi.
PENGHAPUSAN DATA: BAGIAN YANG TIDAK BOLEH DIANGGAP SEPELE
Salah satu aspek paling penting dalam pemaparan Bareskrim adalah dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada sekitar Oktober 2026.
Peristiwa ini patut mendapatkan perhatian khusus.
Sebab, apabila benar terjadi penghapusan data setelah aktivitas penyadapan tanpa prosedur, penyidik harus memastikan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan upaya menghilangkan bukti atau mempunyai alasan lain.
Pemeriksaan forensik digital menjadi sangat menentukan.
Penyidik perlu menelusuri log aktivitas server, catatan autentikasi pengguna, waktu akses, riwayat perubahan konfigurasi, metadata, salinan cadangan, dan kemungkinan pemulihan data yang telah dihapus.
Sebelas unit telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk disebut telah disita sebagai barang bukti.
Bareskrim juga menyampaikan telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga ahli.
Jumlah barang bukti itu tentu belum menjawab keseluruhan perkara. Yang lebih penting adalah hubungan antara setiap perangkat, akun pengguna, instruksi, aktivitas sistem, dan data yang diperoleh.
Di sinilah pengujian ilmiah harus bekerja.
Bukan sekadar menunjukkan bahwa suatu perangkat pernah digunakan, tetapi membuktikan siapa yang menggunakannya, kapan digunakan, untuk tujuan apa, dan bagaimana keterkaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan.
ISU MAKAR: ANTARA ANCAMAN KEAMANAN NEGARA DAN KESIMPULAN HUKUM
Pemberitaan Kumparan mengangkat istilah makar dalam judulnya: "Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, Listyo Sigit dkk Disebut Makar."
Istilah ini tentu memancing perhatian publik.
Namun, secara hukum, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua kategori persoalan yang berbeda.
Penyadapan ilegal berhubungan dengan tindakan memperoleh atau mengakses komunikasi tanpa dasar kewenangan yang sah.
Sementara makar memiliki unsur tindak pidana tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis membuktikan makar.
Untuk membawa perkara ini ke arah dugaan makar, harus ada bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut, bukan sekadar asumsi bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara pasti merupakan bagian dari rencana penggulingan pemerintahan.
Penyidik perlu menjawab apakah terdapat tujuan atau tindakan yang secara hukum memenuhi unsur makar, apakah ada rencana yang dapat dibuktikan, serta bagaimana hubungan antara tindakan penyadapan dan tujuan tersebut.
Apabila tidak ditemukan unsur yang relevan, perkara harus tetap diproses berdasarkan tindak pidana yang memang dapat dibuktikan.
Dengan kata lain, istilah makar tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk memperberat persepsi publik terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum.
Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti tambahan yang memenuhi unsur tindak pidana lain, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan.
ANALISIS INTELIJEN: TIGA KEMUNGKINAN YANG HARUS DIUJI
Berdasarkan fakta yang disampaikan dalam konferensi pers, terdapat tiga kemungkinan analitis yang layak diuji penyidik.
Ketiganya bukan kesimpulan mengenai motif para tersangka.
SKENARIO PERTAMA: PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OPERASIONAL
Dalam skenario ini, penyadapan diduga dilakukan karena penyalahgunaan akses oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kemampuan mengoperasikan sistem.
Motifnya dapat berhubungan dengan kepentingan pribadi, persaingan internal, pengumpulan informasi, atau tujuan lain yang tidak sah.
Indikator pembuktiannya antara lain perintah operasional, riwayat akses, daftar nomor sasaran, komunikasi antarpengguna, serta jejak pemindahan data.
Jika skenario ini yang terbukti, persoalan utamanya adalah penyalahgunaan kewenangan dan kegagalan kontrol internal.
SKENARIO KEDUA: OPERASI PENGUMPULAN INFORMASI DI LUAR PROSEDUR
Dalam skenario ini, penyadapan diduga bukan tindakan individual yang berdiri sendiri, melainkan aktivitas pengumpulan informasi yang memiliki pola dan sasaran tertentu.
Hal yang harus diuji adalah apakah pemilihan nomor sasaran memiliki kesamaan karakteristik, apakah terdapat pola waktu, apakah hasil penyadapan dikelompokkan berdasarkan kepentingan tertentu, dan apakah ada penerima informasi yang sama.
Jika ditemukan pola yang konsisten, penyidik perlu memperluas pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, pola pengumpulan informasi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya operasi politik atau makar.
SKENARIO KETIGA: PENYALAHGUNAAN SISTEM YANG MELIBATKAN PIHAK DI LUAR STRUKTUR OPERASIONAL
Kemungkinan ini menjadi relevan apabila ditemukan bukti bahwa hasil penyadapan pernah diteruskan, diminta, atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam sistem.
Penelusurannya membutuhkan pemeriksaan komunikasi, metadata, catatan pengiriman file, hubungan antarpihak, serta aliran informasi.
Jika terbukti ada penerima manfaat di luar institusi, penyidik harus mengurai hubungan antara pelaksana teknis, pemberi perintah, dan pengguna hasil penyadapan.
Tetapi sampai ada bukti yang dapat diuji, keterlibatan jaringan eksternal tetap merupakan kemungkinan investigatif, bukan fakta.
BUKAN HANYA MASALAH POLRI, MELAINKAN PERSOALAN PENGAWASAN NEGARA
Kasus ini juga menghadirkan pertanyaan kelembagaan.
Jika sistem penyadapan dapat diakses tanpa verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku, bagaimana mekanisme pengawasan internal bekerja selama ini?
Apakah terdapat audit berkala terhadap penggunaan LIMS?
Apakah setiap aktivasi penyadapan memiliki otorisasi yang dapat ditelusuri?
Apakah terdapat pemisahan kewenangan antara pemberi persetujuan, operator, dan administrator sistem?
Apakah penghapusan data dapat dilakukan tanpa persetujuan berlapis?
Dan apakah terdapat mekanisme pengawasan independen yang mampu memastikan fasilitas penyadapan tidak berubah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok?
Pertanyaan tersebut penting karena keamanan negara tidak boleh bergantung hanya pada integritas individu.
Sistem yang baik harus mampu mencegah penyalahgunaan, mendeteksi penyimpangan, menyimpan jejak audit, dan memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila sistem hanya mengandalkan loyalitas personal tanpa kontrol institusional, risiko penyalahgunaan akan selalu terbuka.
PRESIDEN, POLRI, DAN UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir bahwa Kapolri memperhatikan persoalan ini dengan sangat serius, serta penekanan mengenai program bersih ke dalam, menjadi penting dalam konteks pemulihan kepercayaan publik.
Namun, pernyataan komitmen saja tidak cukup.
Masyarakat membutuhkan pembuktian bahwa proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada nama-nama yang sudah diumumkan.
Penanganan perkara yang menyangkut mantan pimpinan tertinggi Polri memiliki konsekuensi institusional yang besar.
Karena itu, penyidikan harus mampu menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan, kedekatan, maupun posisi seseorang di dalam struktur kekuasaan.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, proses hukum harus menjangkau siapa pun berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebaliknya, apabila ada tuduhan yang tidak terbukti, negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa.
Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada impunitas, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan opini.
LIMA HAL YANG HARUS DIBUKA KEPADA PUBLIK
Untuk memastikan perkara ini tidak berhenti menjadi kontroversi pemberitaan, ada lima hal yang patut menjadi perhatian publik.
-
Kejelasan identitas dan peran setiap tersangka. Publik perlu mengetahui peran konkret masing-masing, bukan hanya inisial dan jabatan.
-
Daftar sasaran penyadapan yang dapat diumumkan secara sah. Tidak semua data keamanan harus dibuka, tetapi ruang lingkup dan karakter pelanggaran perlu dijelaskan.
-
Hasil audit forensik LIMS. Perlu ada penjelasan mengenai siapa yang mengakses sistem, kapan akses dilakukan, dan bagaimana proses penghapusan data berlangsung.
-
Penelusuran penerima hasil penyadapan. Apakah data hanya tersimpan dalam sistem atau pernah dipindahkan kepada pihak lain?
-
Konstruksi hukum yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui pasal-pasal yang disangkakan dan dasar pembuktiannya, termasuk apabila muncul dugaan tindak pidana lain.
Transparansi tentu harus tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi. Namun, alasan kerahasiaan tidak boleh menjadi tameng untuk menutup seluruh pertanggungjawaban institusional.
KESIMPULAN: YANG HARUS DISELAMATKAN BUKAN KEKUASAAN, MELAINKAN INTEGRITAS NEGARA
Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo merupakan ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum dan tata kelola keamanan informasi negara.
Apabila dugaan tersebut terbukti, negara harus memastikan bahwa fasilitas penyadapan tidak pernah lagi digunakan di luar kewenangan hukum.
Namun, penyelesaian perkara ini tidak boleh diarahkan menjadi pertarungan politik, perang antarkelompok, atau pembenaran untuk membangun tuduhan makar tanpa pembuktian.
Yang dibutuhkan adalah penyidikan yang mampu mengungkap seluruh rantai peristiwa: dari pemberi perintah, pelaksana, pengendali sistem, penerima informasi, hingga pihak yang diduga memerintahkan penghapusan data.
Sebab, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata siapa yang menyadap Presiden.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana sebuah perangkat negara dapat diduga digunakan di luar prosedur, siapa yang seharusnya mengawasinya, dan mengapa mekanisme pengendalian tidak mampu mencegah atau mendeteksi penyimpangan tersebut lebih awal.
Jika benar komunikasi Presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal dari dalam sistem negara, masyarakat tentu berhak mengajukan pertanyaan yang lebih luas.
Bagaimana dengan keamanan komunikasi para pejabat publik lainnya? Bagaimana perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial? Bagaimana nasib privasi masyarakat biasa ketika teknologi pengawasan dapat disalahgunakan?
Pada akhirnya, negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat aparatnya mengawasi masyarakat, tetapi dari seberapa kuat hukum mengawasi aparat yang diberi kekuasaan.
Presiden harus dilindungi. Institusi negara harus dibersihkan. Tetapi yang paling utama, hukum tidak boleh disadap oleh kepentingan kekuasaan.
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan editorial analisis berdasarkan keterangan konferensi pers Kabareskrim Polri pada 3 November 2026 dan pemberitaan sejumlah media. Dugaan tindak pidana yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Penyebutan nama maupun jabatan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Istilah makar dalam pemberitaan juga tidak diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa adanya konstruksi perkara dan pembuktian unsur pidana yang relevan.
Sumber pemberitaan untuk verifikasi:
- DetikNews: Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo.
- CNN Indonesia: Bareskrim Tetapkan LSP sebagai Tersangka Penyadapan Prabowo.
- CNBC Indonesia: Polri Tetapkan LSP Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo.
- Tirto: Eks Kapolri Listyo Sigit Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden.
- Kumparan: Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, Listyo Sigit dkk Disebut Makar. [■]
