Pers Bekasi Raya Meradang, Balas Pernyataan Gubernur Jabar Soal Media

Diskusi Media dan Tokoh Bekasi Gelar Acara Bertajuk “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital”

kandidat-kandidat.com - Kamis 3 Juli 2025, 13:26 WIB, NurM

 TAMBUN UTARA — Ratusan wartawan dan pimpinan media dari Bekasi Raya menyatakan sikap bersama dalam sebuah dialog terbuka bertajuk “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital”, Kamis (3/7/2025).

Acara yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara itu diinisiasi sejumlah organisasi pers dan media, mulai dari PWI, SMSI, AWIBB, AWPI hingga IWO, serta dihadiri beberapa tokoh masyarakat seperti Baba HK Damin Sada dan juga tokoh ormas se-Bekasi Raya serta pemerhati media sosial Sidik Warkop. 

Dialog tersebut digelar sebagai respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, alias KDM yang menyebut bahwa media sosial lebih penting dari media massa, serta menyarankan agar pemerintah tak perlu lagi bekerja sama dengan media.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyebut pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi sebagai bentuk penyesatan publik yang berpotensi melemahkan fungsi strategis pers dalam demokrasi.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H.

“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” kata Ade.

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menilai bahwa kerja sama pemerintah dengan media bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

HK Damin Sada sebagai sebagai salah satu tokoh masyarakat Bekasi dan juga ketua umum ormas Jajaka (Jawara Jaga Kampung) se Indonesia menyatakan hal senada.

HK Damin Sada atau yang akrab disapa Baba Damin, turut memberikan tanggapan terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menilai media sosial lebih penting dibanding media massa.

HK Damin Sada alias Baba Damin, ketum Jajaka Bekasi Raya

Baba Damin menilai pernyataan tersebut sudah keterlaluan dan merugikan marwah profesi wartawan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang objektif dan berimbang.

Dalam orasinya di tengah para insan pers Bekasi Raya, Baba Damin juga menyampaikan kritik terhadap kinerja Dedi Mulyadi selama 100 hari menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur seolah tidak menunjukkan itikad baik untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD.

“Mungkin lebih parah ini, media tidak boleh kerja sama dengan Pemda. Ini sudah keterlaluan,” kata Baba Damin.

Selama ini, Baba Damin mengaku terus memantau kinerja Dedi Mulyadi sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

“Marwah wartawan kan gada kepentingan (red: independen). Beda kalau konten media sosial mah yang bagus-bagus aja kan, repot kalau begini Jawa Barat,” tandasnya.

Baba Damin menekankan pentingnya masyarakat Bekasi mendapatkan informasi yang objektif dan berimbang.

“Jangan yang baik-baik aja, yang buruk juga,” tegasnya.

Di samping itu, Baba Damin juga ingatkan seluruh wartawan di wilayah Bekasi Raya agar senantiasa menjaga integritas serta marwah profesi kewartawanannya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah organisasi pers dan insan pers dari wilayah Bekasi Raya telah menyampaikan sikap mereka terhadap pernyataan Kang Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan peran media massa.

Di akhir dialog, para insan pers Bekasi Raya membacakan Pernyataan Sikap Bersama, yang berisi lima poin penting:

1. Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan UU Pers.
2. Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat.
3. Menegaskan pentingnya kemitraan media dan pemerintah secara kolaboratif.
4. Menyerukan profesionalisme dan etika jurnalistik bagi seluruh wartawan dan pemilik media.
5. Mengajak masyarakat mendukung eksistensi media lokal sebagai benteng demokrasi.

Spanduk besar bertuliskan “Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah”, “Tanpa Verifikasi, Asal Viral”, dan “Apa Jadinya Kalau Media Dianggap Tidak Penting?” tampak menghiasi lokasi acara, cerminkan keresahan yang mendalam dari kalangan wartawan.

Dialog ini sekaligus menjadi simbol bahwa di tengah disrupsi digital & banjir informasi, pers tetap menjadi jangkar logika publik.

“Kami tidak akan diam. Kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” tegas salah satu perwakilan wartawan dengan suara lantang. 

Sementara itu Sidik Warkop, Pengamat Sosial-Kepemerintahan, pemerhati media sosial serta pendiri Komunitas FOMO Bekasi Raya ikut mengkritisi ujaran tak mencerdaskan dari KDM.

Dirinya pun sempat hadir dalam satu acara pertunjukan budaya Jawa Barat yang diadakan Sabtu (28/6/2025) di Alun-Alun Kota Bekasi, dimana hadir KDM bersama Walikota Bekasi dan Dandim 0507/Bekasi.

"Saya sempat hadir dan ikut meliput langsung acara Sabtu malam di Alun-alun Kota Bekasi itu. Bahkan saya harus kehujanan dan demam dua hari lamanya karenanya, setelah kejadian yang menyayat hati para wartawan media online, mendengar ujaran tak mencerdaskan dari KDM." cetus Sidik Warkop tajam.

"Sumpah itu gak enak dengarnya. Seolah media massa  itu dianggap sebagai beban anggaran. Bukan sebagai penyuara netral kontrol sosial dan pilar ke-empat demokrasi." ungkap Sidik Warkop.

Dirinya pun sempat berteriak lantang depan panggung acara tersebut, "Kang Dedi Mulyadi...! Media massa itu bagian dari pilar demokrasi... Bukan sekadar dekorasi!"

Sayang teriakannya tak terdengar di tengah guyuran gerimis malam itu, apalagi dirinya jauh berada di masjid Al Barkah saat mendengar sambutan KDM di atas panggung Alun-Alun kota Bekasi. Kocak!

Pernyataan KDM tentang pentingnya kepala daerah maupun OPD (organisasi perangkat daerah) memiliki akun media sosial, sehingga bisa mengurangi anggaran belanja media ini memang sangat berdampak negatif buat eksistensi pemilik usaha media dan para insan pers.

Apalagi menggantungkan kinerja pemerintah dengan algoritma medsos dibandingkan saran, kritik sosial dari pemberitaan media massa.

Ah, rupanya algoritma kini lebih seksi daripada etika jurnalistik. Kita hidup di zaman di mana jumlah like lebih sakral daripada Undang-Undang Pers.

Mungkin sebentar lagi, para wartawan diminta upgrade jadi konten kreator yang bisa joget sambil wawancara pejabat—biar “engaging”.

Lebih jauh, Sidik Warkop menegaskan, "Pernyataan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KRM eh KTM... eh KDM) itu seperti menyarankan peran dokter mending diganti saja oleh kinerja om Google."

Memang semua orang bisa bikin konten, tapi tidak semua bisa memverifikasi fakta. Kalau pemerintah lebih percaya akun viral ketimbang berita berimbang, jangan kaget kalau nanti kebijakan publik diambil berdasarkan polling Instagram Story.

pasang link konten YouTube "Acara Diskusi Media menanggapi pernyataan KDM" di bagian ini

Selain juga pengelola komunitas SHOB (Stake Holder of Bekasi) Sidik Warkop ini menambahkan, "Sebagai pendiri FOMO Bekasi Raya, saya justru merasa Gubernur KDM juga sedang terkena FOMO: Fear of Media Outdated."

"KDM itu kaya pejabat takut ketinggalan zaman, lalu peluk erat medsos. Tapi lupa kalau media massa itu bukan produk musiman. Ia adalah tulang punggung demokrasi, bukan sekadar notifikasi." pungkas Sidik Warkop nyelekit. [■] 

Reporter: NMR - KotakRedaksi - Editor: DikRizal/JabarOL