Hilman Hidayat Comeback, Plt Resmi Tamat Riwayat; Tarik-Menarik Kursi dan SK, Aroma Kongres Tercium Kuat
— BEKASI | Ketegangan itu pecah di ruang mediasi lantai dua sebuah hotel di Bandung, 31 Juli 2025. Di seberang meja, perwakilan Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus PWI Jawa Barat dan pengurus definitif yang dibekukan duduk saling menatap.
Suara riuh rendah bergantian terdengar, membahas satu hal yang selama empat bulan terakhir mengguncang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu: pembekuan PWI Jawa Barat oleh PWI Pusat.
Di balik pintu tertutup, perdebatan mengalir dari pasal-pasal Anggaran Dasar hingga klaim legitimasi kepengurusan.
“Kita ingin ini selesai, jangan terus berlarut,” kata salah seorang mediator dari PWI Pusat, menengahi sengketa yang sejak Maret lalu menguras energi kedua kubu.
Tiga hari kemudian, hasilnya keluar. PWI Pusat resmi mencabut pembekuan lewat SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025, memulihkan kepengurusan masa bakti 2021–2026, dan mengakhiri masa jabatan Plt yang baru berjalan tiga bulan.
Keputusan itu menjadi penutup dari babak konflik internal yang sebelumnya jarang terpublikasi detailnya.
Keputusan pembekuan PWI Jawa Barat awalnya diumumkan PWI Pusat pada 21 Maret 2025 melalui SK Nomor 320-PLP/PP-PWI/2025.
Dalam surat itu, PWI Pusat menyatakan adanya pelanggaran prosedur organisasi dan disharmoni internal di tubuh pengurus provinsi.
Surat susulan tertanggal 22 April 2025 memperkuat pembekuan sekaligus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengambil alih roda organisasi.
Langkah ini memicu reaksi beragam. Sejumlah pengurus definitif menilai pembekuan tidak memiliki dasar kuat, sementara kubu Plt mengklaim langkah itu sah untuk memulihkan tata kelola organisasi.
Selama hampir empat bulan, dua kepengurusan berjalan paralel. Kegiatan resmi PWI Jawa Barat pun terbelah: ada yang mengacu pada arahan Plt, ada yang tetap berpegang pada ketua terpilih Hilman Hidayat.
Sumber internal PWI menyebut, perselisihan itu tak semata soal teknis administrasi.
Ada pula tarik-menarik kepentingan menjelang sejumlah agenda penting organisasi, termasuk persiapan Kongres PWI 2025.
“Bukan rahasia lagi kalau kubu-kubu di daerah kerap diwarnai manuver jelang kongres,” kata seorang pengurus senior yang meminta namanya tidak dicantumkan.
Upaya rekonsiliasi mulai dilakukan pada Juli 2025. PWI Pusat menugaskan tim khusus untuk memediasi kedua kubu.
Mediasi berlangsung tertutup, tanpa kehadiran media, di sebuah hotel di Bandung.
Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi bertanggal 31 Juli 2025, yang memuat kesepakatan pencabutan pembekuan dan pemulihan pengurus masa bakti 2021–2026.
PWI Pusat kemudian menerbitkan dua SK penting pada 1 Agustus 2025. Pertama, SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025 yang mencabut pembekuan dan membatalkan semua perubahan kepengurusan yang dilakukan sejak Maret.
Kedua, SK Nomor 374-PLP/PP-PWI/2025 yang menetapkan rotasi jabatan di internal pengurus Jawa Barat.
Hilman Hidayat kembali memimpin sebagai Ketua PWI Jawa Barat. Sejumlah posisi mengalami pergeseran: HRM Dadang Donoroso menggantikan Hardiyansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah, sementara Hardiyansyah bergeser menjadi Wakil Sekretaris.
Di jajaran Seksi Wartawan, Wawan Ruswana yang sebelumnya Wakil Sekretaris kini menempati posisi di Seksi Wartawan Pendidikan.
Beberapa nama baru masuk, antara lain H. Arihta U. Surbakti, Deddy Julyawan, dan Herry Setiawan di Seksi Advokasi dan Pembelaan Wartawan; H. Taufik Ilyas dan Ihsan Mahfudz di Seksi Pembinaan Daerah; Asep Syahrial di Seksi Kesejahteraan; Iswan Darsono di Seksi Pendidikan; Mustari di Seksi Kerja Sama; serta Mustafid di Seksi Media Siber dan Multimedia.
Bagi PWI Jawa Barat, pencabutan pembekuan ini bukan sekadar soal kembali beroperasi di jalur resmi.
Ia menjadi ujian apakah para pengurus mampu menjaga soliditas setelah luka internal terbuka lebar.
— BEKASI | Ketegangan itu pecah di ruang mediasi lantai dua sebuah hotel di Bandung, 31 Juli 2025. Di seberang meja, perwakilan Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus PWI Jawa Barat dan pengurus definitif yang dibekukan duduk saling menatap.Suara riuh rendah bergantian terdengar, membahas satu hal yang selama empat bulan terakhir mengguncang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu: pembekuan PWI Jawa Barat oleh PWI Pusat.
Di balik pintu tertutup, perdebatan mengalir dari pasal-pasal Anggaran Dasar hingga klaim legitimasi kepengurusan.
Di balik pintu tertutup, perdebatan mengalir dari pasal-pasal Anggaran Dasar hingga klaim legitimasi kepengurusan.
“Kita ingin ini selesai, jangan terus berlarut,” kata salah seorang mediator dari PWI Pusat, menengahi sengketa yang sejak Maret lalu menguras energi kedua kubu.
Tiga hari kemudian, hasilnya keluar. PWI Pusat resmi mencabut pembekuan lewat SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025, memulihkan kepengurusan masa bakti 2021–2026, dan mengakhiri masa jabatan Plt yang baru berjalan tiga bulan.
Tiga hari kemudian, hasilnya keluar. PWI Pusat resmi mencabut pembekuan lewat SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025, memulihkan kepengurusan masa bakti 2021–2026, dan mengakhiri masa jabatan Plt yang baru berjalan tiga bulan.
Keputusan itu menjadi penutup dari babak konflik internal yang sebelumnya jarang terpublikasi detailnya.
Keputusan pembekuan PWI Jawa Barat awalnya diumumkan PWI Pusat pada 21 Maret 2025 melalui SK Nomor 320-PLP/PP-PWI/2025.
Keputusan pembekuan PWI Jawa Barat awalnya diumumkan PWI Pusat pada 21 Maret 2025 melalui SK Nomor 320-PLP/PP-PWI/2025.
Dalam surat itu, PWI Pusat menyatakan adanya pelanggaran prosedur organisasi dan disharmoni internal di tubuh pengurus provinsi.
Surat susulan tertanggal 22 April 2025 memperkuat pembekuan sekaligus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengambil alih roda organisasi.
Langkah ini memicu reaksi beragam. Sejumlah pengurus definitif menilai pembekuan tidak memiliki dasar kuat, sementara kubu Plt mengklaim langkah itu sah untuk memulihkan tata kelola organisasi.
Langkah ini memicu reaksi beragam. Sejumlah pengurus definitif menilai pembekuan tidak memiliki dasar kuat, sementara kubu Plt mengklaim langkah itu sah untuk memulihkan tata kelola organisasi.
Selama hampir empat bulan, dua kepengurusan berjalan paralel. Kegiatan resmi PWI Jawa Barat pun terbelah: ada yang mengacu pada arahan Plt, ada yang tetap berpegang pada ketua terpilih Hilman Hidayat.
Sumber internal PWI menyebut, perselisihan itu tak semata soal teknis administrasi.
Sumber internal PWI menyebut, perselisihan itu tak semata soal teknis administrasi.
Ada pula tarik-menarik kepentingan menjelang sejumlah agenda penting organisasi, termasuk persiapan Kongres PWI 2025.
“Bukan rahasia lagi kalau kubu-kubu di daerah kerap diwarnai manuver jelang kongres,” kata seorang pengurus senior yang meminta namanya tidak dicantumkan.
Upaya rekonsiliasi mulai dilakukan pada Juli 2025. PWI Pusat menugaskan tim khusus untuk memediasi kedua kubu.
Upaya rekonsiliasi mulai dilakukan pada Juli 2025. PWI Pusat menugaskan tim khusus untuk memediasi kedua kubu.
Mediasi berlangsung tertutup, tanpa kehadiran media, di sebuah hotel di Bandung.
Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi bertanggal 31 Juli 2025, yang memuat kesepakatan pencabutan pembekuan dan pemulihan pengurus masa bakti 2021–2026.
PWI Pusat kemudian menerbitkan dua SK penting pada 1 Agustus 2025. Pertama, SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025 yang mencabut pembekuan dan membatalkan semua perubahan kepengurusan yang dilakukan sejak Maret.
PWI Pusat kemudian menerbitkan dua SK penting pada 1 Agustus 2025. Pertama, SK Nomor 373-PLP/PP-PWI/2025 yang mencabut pembekuan dan membatalkan semua perubahan kepengurusan yang dilakukan sejak Maret.
Kedua, SK Nomor 374-PLP/PP-PWI/2025 yang menetapkan rotasi jabatan di internal pengurus Jawa Barat.
Di jajaran Seksi Wartawan, Wawan Ruswana yang sebelumnya Wakil Sekretaris kini menempati posisi di Seksi Wartawan Pendidikan.
Beberapa nama baru masuk, antara lain H. Arihta U. Surbakti, Deddy Julyawan, dan Herry Setiawan di Seksi Advokasi dan Pembelaan Wartawan; H. Taufik Ilyas dan Ihsan Mahfudz di Seksi Pembinaan Daerah; Asep Syahrial di Seksi Kesejahteraan; Iswan Darsono di Seksi Pendidikan; Mustari di Seksi Kerja Sama; serta Mustafid di Seksi Media Siber dan Multimedia.
Bagi PWI Jawa Barat, pencabutan pembekuan ini bukan sekadar soal kembali beroperasi di jalur resmi.
Ia menjadi ujian apakah para pengurus mampu menjaga soliditas setelah luka internal terbuka lebar.
Posting Komentar
Silakan beri komentar yang baik dan sopan