Bus Sudah Dijual, Solusi Masih Dicari: Legislatif Ribut, Mekanisme Santai

Soal TransPatriot, Wali Kota Bekasi Bicara Mekanisme, Legislatif Berperan Bak Wasit Tanpa Pertandingan

kandidat-kandidat.com | Kamis, 8 Januari 2026, 10:59 WIB| DikRiz

Polemik TransPatriot makin ramai, tapi bukan karena solusi yang bermunculan. Walikota Bekasi memilih bicara mekanisme dengan nada tenang, sementara kritik dari legislatif justru terdengar seperti lomba komentar—panjang, serius, namun belum sampai ke bagian “terus harus bagaimana”.

 — KOTA BEKASI | Polemik penjualan aset bus TransPatriot oleh PT Mitra Patriot (Perseroda) kembali menjadi konsumsi publik. Namun yang paling mencolok bukan hanya isu asetnya, melainkan pola yang berulang: satu pihak sibuk bekerja di jalur mekanisme, sementara pihak lain sibuk mengawasi tanpa pernah turun bermain.

Walikota Bekasi memilih menanggapi isu ini dengan nada dingin. Ia menempatkan polemik sebagai dinamika administratif yang memiliki aturan main, bukan drama yang perlu diperpanjang demi sensasi.

“Kisruh? Nggak kisruh ah. Saya kira bukan kisruh. Yang jelas, segala sesuatu proses yang sudah dilakukan itu sudah menemui ketentuan yang berlaku,” ujar Walikota Bekasi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

Pernyataan itu menegaskan satu hal: Pemerintah Kota Bekasi bekerja berdasarkan prosedur, bukan berdasarkan keributan. Mekanisme dijadikan pegangan, bukan sekadar istilah yang diulang dalam forum.

“Iya, sesuai mekanismenya,” katanya singkat, seolah memberi garis finis pada perdebatan yang terus berputar di lintasan yang sama.

Di sisi lain, kritik dari legislatif hadir bak daftar pelanggaran pertandingan yang tak pernah disertai jadwal laga.

Peluit dibunyikan keras, kartu imajiner diangkat tinggi, tetapi bola solusi tak pernah disentuh. Pengawasan berjalan, namun permainan tak pernah dimulai.

Dalam versi infotainment politik, situasi ini menyerupai acara bedah kasus yang lupa menghadirkan dokter. Diagnosis panjang disampaikan, potensi komplikasi dipaparkan, tetapi resep tak pernah ditulis.

Pasien dibiarkan menunggu, sementara diskusi berlanjut di ruang konferensi pers.

Rapat demi rapat digelar seperti episode sinetron stripping: panjang, berulang, dan penuh dialog.

Namun alur ceritanya stagnan—konflik dipelihara, resolusi ditunda. PT Mitra Patriot Perseroda, sebagai BUMD pelaksana, seolah dijadikan objek eksperimen wacana, bukan subjek yang dibantu untuk berbenah.

Fungsi pengawasan memang konstitusional. Tetapi ketika pengawasan berhenti sebagai kegiatan menunjuk-nunjuk kesalahan, ia berubah menjadi aktivitas simbolik: terlihat sibuk, terdengar lantang, namun nihil hasil nyata bagi pelayanan publik.

Walikota Bekasi, sementara itu, memilih tetap mengemudikan roda pemerintahan di jalurnya.

Klarifikasi disampaikan secukupnya, tanpa memperindah konflik. Bagi eksekutif, pemerintahan bukan panggung adu komentar, melainkan kerja rutin yang harus tetap berjalan meski penontonnya ribut.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Kini publik menunggu peran lanjutan dari legislatif: apakah akan terus menjadi wasit tanpa pertandingan, atau akhirnya turun ke lapangan dan ikut menyusun strategi penyelesaian.

Sebab dalam tata kelola pemerintahan, meniup peluit itu mudah. Yang sulit—dan jauh lebih dibutuhkan—adalah mencetak gol solusi. [■] 

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL