Jangan Sampai MBG Jadi “Makan Bikin Gawat”! Siswa Jabar Butuh Chef, Cook & Food Handler Bersertifikat Profesional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi asupan sehat bagi ribuan siswa di Jawa Barat, bukan sumber kekhawatiran baru. Sejumlah kejadian luar biasa terkait pangan membuat publik bertanya: sudahkah seluruh petugas dapur SPPG tersertifikasi resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi? Demi keselamatan siswa, dukungan tegas pemerintah daerah kini dinilai mendesak.
— KOTA DEPOK | Di balik sepaket nampan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada jutaan harapan siswa sekolah yang menggantungkan kesehatan dan masa depannya pada kualitas pangan yang mereka konsumsi setiap hari.Namun, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) seperti dugaan keracunan makanan di beberapa daerah menjadi alarm keras: keamanan pangan tidak bisa lagi ditawar.
Dari sudut pandang para siswa sebagai penerima manfaat, persoalan ini bukan sekadar soal menu atau rasa. Ini soal keselamatan.
Soal jaminan bahwa makanan yang masuk ke tubuh mereka diproses oleh tenaga profesional yang benar-benar memahami standar higienitas dan keamanan pangan.
Sertifikasi Profesi Jadi Kebutuhan Mendesak
Sejumlah penelusuran media menunjukkan bahwa persoalan sering kali berakar pada aspek teknis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ujung tombak penyajian makanan — mulai dari Chef, Cook Helper, hingga food handler (penjamah makanan) — belum seluruhnya memenuhi standar profesi yang ketat.
Padahal, dalam sistem dapur profesional, detail kecil sangat menentukan.
Petugas dapur tidak diperkenankan memelihara kumis atau jenggot yang berisiko menjadi sumber kontaminasi, kuku harus pendek dan bersih, penggunaan alat pelindung diri wajib, serta prosedur sanitasi personal dan lingkungan dapur harus dijalankan disiplin.
Standar ini bukan formalitas, melainkan benteng pertama pencegahan kontaminasi silang dan gangguan kesehatan.
Di sinilah pentingnya program sertifikasi profesi yang diakui secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pelatihan Berstandar Nasional di Depok
Upaya peningkatan kualitas tersebut mulai terlihat melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi tata boga yang digelar Pasatama Institute di Hotel Savero Depok pada Sabtu (21/2).
Program ini menyasar tenaga dapur SPPG dalam skema Cook Helper dan Chef de Partie. Dan juga diharapkan ke depannya Pemda setempat menekankan kewajiban sertifikasi para petugas food handler yang bekerja di Dapur MBG dengan bantuan dukungan anggaran pemerintah daerah setempat.
Direktur Utama Pasatama Institute, Coach Arsyam Dwi, menjelaskan bahwa pelatihan dirancang berbasis kompetensi kerja, mencakup keterampilan teknis memasak, manajemen dapur profesional, pengendalian mutu, hingga penerapan sistem keamanan pangan sesuai standar nasional dan industri.
Peserta juga mendapatkan pembekalan terkait:
- Standar operasional dapur profesional
- Higienitas dan keamanan pangan berbasis prinsip food safety
- Manajemen produksi makanan skala besar
- Pengendalian suhu dan penyimpanan bahan pangan
- Dokumentasi mutu dan administrasi dapur
- Uji kompetensi dilakukan oleh asesor tersertifikasi melalui observasi praktik, wawancara, dan verifikasi portofolio.
Peran Organisasi Profesi Chef
Dalam proses uji kompetensi, penguji turut melibatkan chef dari Indonesia Chef Association (ICA).
Keterlibatan organisasi profesi ini dinilai penting agar standar dapur SPPG tidak kalah dengan standar industri hospitality dan layanan pangan profesional seperti perhotelan maupun rumah sakit.
Bagi siswa sekolah, keterlibatan lembaga resmi dan organisasi profesi ini menjadi jaminan bahwa makanan yang mereka konsumsi diproses oleh tenaga yang benar-benar memahami risiko dan tanggung jawabnya.
Pemda Jawa Barat Harus Ambil Sikap
Melihat urgensi tersebut, pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat — mulai dari walikota, bupati hingga gubernur — didorong untuk bisa:
- Mewajibkan sertifikasi BNSP bagi seluruh Chef, Cook Helper, dan food handler SPPG, serta
- Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan dari kas daerah.
- Menyusun regulasi pengawasan dan audit higienitas dapur secara berkala.
- Menjamin fasilitas dapur memenuhi standar sanitasi nasional.
Program MBG bukan sekadar program sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa.
Tanpa standar kompetensi yang teruji dan tersertifikasi, risiko kejadian luar biasa akan terus membayangi.
Demi Generasi Sehat dan Indonesia Emas
Para siswa sebagai penerima manfaat berhak atas makanan yang aman, higienis, dan diproses secara profesional.
Sertifikasi bukan sekadar selembar dokumen, melainkan sistem kontrol mutu yang terukur.
Jika Jawa Barat ingin memastikan generasi mudanya tumbuh sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas, maka penguatan kompetensi tenaga dapur SPPG harus menjadi prioritas kebijakan.
Karena bagi anak-anak sekolah, sepiring makanan bukan hanya soal kenyang hari ini — tetapi tentang kesehatan dan masa depan mereka esok hari. [■]
