Densus 88 Kini Lawan Teroris Model Rebahan: Ancaman dari HP, Bukan Goa

Densus 88 Mulai Sadar: Teroris Zaman Sekarang Tak Lagi Bawa Bom, Tapi Bawa Algoritma dan Konten FYP

kandidat-kandidat.com | Rabu, 20 Mei 2026, 11:27 WIB | NMR/DR

Rakernis Densus 88 bongkar fakta baru: radikalisme digital lebih cepat menyusup lewat algoritma, konten FYP, dan rasa kesepian generasi muda. Kalau dulu warga takut teroris datang sembunyi-sembunyi naik motor malam hari, sekarang ancamannya justru bisa muncul sambil selonjoran lewat layar ponsel.

 — JAKARTA | Kalau dulu masyarakat membayangkan ancaman terorisme identik dengan rapat rahasia di gudang gelap, janggut panjang, dan peta kusut di atas meja plastik, sekarang ancamannya justru bisa muncul dari layar ponsel yang tiap malam dipakai rebahan sambil scroll video pendek sampai subuh.

Perubahan wajah ancaman tersebut menjadi perhatian utama dalam Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror POLRI Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.; Kepala BNPT, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.; serta Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K.

Inilah yang jadi sorotan dalam Rakernis Densus 88 Antiteror POLRI Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. Para akademisi, psikolog, ahli hukum, hingga pakar teknologi mengingatkan bahwa pola terorisme modern sudah berubah drastis: lebih senyap, lebih personal, dan kadang menyusup lewat konten digital yang tampak “biasa saja”.

Bagi masyarakat, perubahan cara pandang ini dianggap penting. Sebab warga selama ini lebih sering jadi penonton yang baru sadar ada ancaman ketika kasus sudah meledak ke publik.

Padahal, menurut para ahli, bibit ekstremisme justru sering tumbuh dari rasa kesepian, keterasingan sosial, hingga algoritma media sosial yang makin pintar membaca emosi pengguna dibanding tetangga sebelah.

Wakapolri mengakui bahwa negara tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam menghadapi ancaman baru.

“Kita sedang menghadapi ancaman yang tidak lagi selalu tumbuh melalui organisasi besar dengan struktur formal, tetapi bergerak melalui ruang digital, algoritma, dan fragmen ideologi yang sulit dipetakan. Negara tidak boleh hanya hadir saat api sudah membesar; pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo.

Kalimat itu terasa dekat dengan realitas warga. Sebab di era digital sekarang, masyarakat memang sering merasa negara baru datang setelah gaduh viral duluan. Sementara ruang digital sudah penuh “jualan emosi”: kemarahan, kebencian, teori konspirasi, sampai ajakan ekstrem yang dikemas seperti konten hiburan.

Menurut Wakapolri, mitigasi embrio terorisme tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus memperkuat literasi digital, perlindungan anak, dan kemampuan masyarakat membaca risiko sejak dini.

Ironisnya, algoritma media sosial kadang bekerja lebih rajin daripada alarm RT. Baru sekali menonton video provokatif, besoknya beranda langsung penuh konten serupa. Belum tentu radikal, tapi cukup bikin kepala panas sebelum sarapan.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, menegaskan bahwa perubahan ancaman ekstremisme menuntut sinergi nasional yang lebih kuat.

“Terorisme dan ekstremisme tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan satu institusi. Ancaman ini lintas sektor, lintas ruang, dan lintas generasi. Karena itu, pencegahan harus dibangun melalui kolaborasi antara aparat keamanan, dunia pendidikan, keluarga, komunitas, hingga platform digital,” ujar Kepala BNPT.

Bagi warga, pernyataan itu seperti pengingat bahwa menjaga anak sekarang bukan cuma soal jangan pulang malam, tetapi juga jangan terlalu lama “diasuh” algoritma internet tanpa pendampingan.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, menekankan bahwa Densus 88 terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif seiring perubahan pola ancaman.

Fenomena ini diamini para akademisi yang hadir. Psikolog forensik Zora Arfina Sukabdi menilai proses radikalisasi kini bisa berlangsung jauh lebih cepat dibanding teori lama.

Jika dulu seseorang direkrut perlahan lewat pertemuan tertutup, sekarang cukup lewat komunitas virtual, ruang obrolan anonim, dan konten yang terus muncul tanpa henti.

“Kami melihat langsung bagaimana pola ekstremisme berubah. Ancaman kini lebih cair, lebih personal, dan sering kali berawal dari paparan digital yang tidak terdeteksi. Karena itu, pendekatan penanggulangan harus semakin berbasis pencegahan, asesmen risiko, dan perlindungan kelompok rentan,” kata Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Artinya, ancaman tak lagi selalu datang dari orang asing yang mencurigakan. Kadang justru datang diam-diam dari layar 6 inci yang setiap hari dibawa ke mana-mana, bahkan masuk kamar mandi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan deteksi dini terhadap kerentanan anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan ekstremisme digital.

Guru Besar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo juga mengingatkan agar penanggulangan ekstremisme tetap menghormati hak asasi manusia dan berbasis bukti ilmiah.

Pesan itu penting bagi masyarakat agar upaya pencegahan tidak berubah menjadi ketakutan massal. Sebab warga tentu ingin aman, tetapi juga tidak ingin ruang digital berubah seperti kompleks yang grup WhatsApp-nya sedikit-sedikit curiga.

Di sisi lain, psikolog forensik Adityana Kasandra Putranto menyoroti bahwa banyak anak muda rentan terpapar ekstremisme bukan semata karena ideologi, melainkan karena luka psikologis, perundungan, dan rasa tidak dianggap.

Ini menjadi tamparan sosial yang cukup relevan bagi masyarakat perkotaan hari ini: di tengah internet makin cepat, belum tentu semua orang merasa didengar. Banyak yang punya ribuan follower, tapi tetap merasa sendirian.

Dalam forum tersebut, para akademisi memberikan apresiasi terhadap substansi buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital”, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan kritis agar strategi pencegahan ekstremisme lebih adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan tetap menjunjung prinsip perlindungan masyarakat.

Pakar analisis data Ismail Fahmi bahkan mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu deteksi dini ancaman digital.

Bagi warga awam, ini terdengar seperti film futuristik: polisi memantau pola digital sebelum ancaman muncul. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap teknologi secanggih itu nantinya tidak cuma dipakai membaca ancaman terorisme, tetapi juga mungkin sekalian membaca kapan jalan rusak akan viral dan kapan netizen mulai ngamuk gara-gara layanan publik lemot.

Rakernis Densus 88 tahun ini akhirnya memberi satu pesan penting bagi masyarakat: ancaman zaman berubah, maka cara negara melindungi warga juga harus ikut berubah.

Karena terorisme modern kini tak selalu datang membawa senjata. Kadang ia datang membawa notifikasi, rekomendasi video, dan kolom komentar yang lebih panas daripada cuaca siang Jakarta. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL