Dari Dualisme ke Rekonsiliasi: Mukota VI KADIN Kota Bekasi Jadi Penanda Akhir Konflik Panjang Dunia Usaha
Setelah dua tahun dunia usaha dibuat pusing oleh drama dualisme kepengurusan yang menjalar dari pusat hingga daerah, KADIN Kota Bekasi akhirnya mencoba menutup lembaran konflik lewat Musyawarah Kota (Mukota) VI. Tidak ada duel panas, tidak ada voting menegangkan, bahkan cuma satu calon yang maju. Qadar Ruslan Siregar resmi terpilih secara aklamasi, sementara para pengusaha berharap organisasi mereka kini lebih sibuk mengurus ekonomi daripada mengurus kubu-kubuan.
— KOTA BEKASI | Musyawarah Kota (Mukota) VI Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi.Baca juga: Jawadul Akbar, Waketum KADIN Jabar 2021-2026: Indonesia Emas 2045 Dimulai dari Bekasi yang Naik Kelas
Forum yang digelar di Hotel Santika Mega City Bekasi, Kamis (7/5/2026), menjadi simbol penting rekonsiliasi dunia usaha setelah hampir dua tahun dilanda dinamika dualisme kepengurusan yang merembet dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam forum itu, Qadar Ruslan Siregar (QRS) resmi ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua KADIN Kota Bekasi periode 2026–2031.
Penetapan itu sekaligus menandai babak baru konsolidasi organisasi setelah rentetan konflik internal yang sejak 2024 sempat memengaruhi struktur KADIN Indonesia, KADIN Jawa Barat, hingga sejumlah KADIN kabupaten/kota di berbagai daerah.
Mukota KADIN kali ini terasa berbeda. Nuansa persatuan dan kehati-hatian terlihat begitu dominan di tengah kesadaran bersama bahwa konflik berkepanjangan di tubuh organisasi pengusaha hanya akan melemahkan daya tawar dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat.
Ketua OC (Organizing Committee) Mukota VI, Aji Ali Sabana, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan amanat organisasi menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya.
Namun lebih dari itu, Mukota juga menjadi momentum penting untuk mengembalikan fokus KADIN pada kepentingan utama para pelaku usaha.
“Dunia usaha sedang menghadapi tekanan berat. Konflik geopolitik global memengaruhi rantai pasok, harga komoditas, hingga daya tahan industri nasional. Dalam situasi seperti ini, organisasi pengusaha harus hadir sebagai rumah bersama, bukan justru menjadi ruang konflik yang melelahkan,” ujarnya.
Aji Ali Sabana, Ketua OC Mukot VI KADIN Kota Bekasi, Hotel Santika Mega Bekasi City, Kamis (7/5/2026).
Menurut Aji, selama proses pendaftaran calon ketua sejak Februari hingga April 2026, hanya satu nama yang mendaftar yakni Qadar Ruslan Siregar.
Meski berlangsung aklamasi, mekanisme organisasi tetap dijalankan melalui persidangan internal sesuai aturan AD/ART KADIN.
Situasi tersebut dipandang banyak peserta sebagai pertanda mulai mencairnya ketegangan internal yang sebelumnya sempat memunculkan fragmentasi kepentingan di kalangan pelaku usaha.
Sejumlah pengurus KADIN dari daerah lain seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Karawang hingga Subang juga hadir sebagai bentuk dukungan terhadap proses rekonsiliasi organisasi di Kota Bekasi.
Hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua Umum KADIN Jawa Barat Almer Faiq Rusydi, Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, Ketua MUI Kota Bekasi KH. Saifuddin Siroj, hingga Ketua APJI Kota Bekasi Ida Rosida, dan banyak tokoh lainnya.
Zaiman Affan dan Lukman Hakim di MUKOTA VI KADIN Kota Bekasi, Kamis, (7/5/2026)
Hadir pula tokoh-tokoh politisi dan anggota KADIN dari kota Bekasi termasuk anggota KADIN Provinsi Jawa Barat, seperti Andi Zabidi, Zaiman Affan, Haeri Parani, akademisi Benny Tunggul termasuk juga politisi dan pengusaha H. Supratman dan Lukman Hakim alias Alex Ziblo.
Tak ketinggalan H. Jawadul Akbar Khalid, MSi. Wakil Ketum KADIN Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026, juga beberapa tokoh penting lainnya.
Sebelumnya di tempat berbeda, Andi Zabidi yang juga aleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat dan anggota KADIN Kota Bekasi ketika diwawancarai secara terpisah menceritakan asal mula konflik Dualisme kepemimpinan KADIN Kota Bekasi yang dimulai dari konflik internal KADIN Indonesia.
"Konflik dualisme kepemimpinan KADIN Indonesia antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang berdampak pada perpecahan internal di tingkat daerah (provinsi maupun kota/kabupaten) memuncak pada September 2024, namun akarnya sudah terlihat sejak 2021." ujar Andi ke jejaring media JabarOL, Jumat (1/5/2026).
H. Supratman, Zaiman Affan dan Haeri Parani di MUKOTA VI KADIN Kota Bekasi, Kamis (7/5/2026).
Dari penelusuran Kandidat2dotcom sejatinya dimulai sejak Awal Mula (2021), dimana Rivalitas keduanya muncul saat Musyawarah Nasional (Munas) VIII KADIN 2021 di Kendari.
Saat itu di mana Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021-2026, sementara Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Puncak Konflik saat September 2024, maka dualisme resmi terjadi setelah diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggantikan Arsjad Rasjid.
Andi Zabidi menjelaskan, bahwa dampak ke daerah justru terasa kuat di tahun 2024 hingga 2025.
"Munaslub tersebut memicu perpecahan di daerah, di mana kubu Arsjad menyatakan Munaslub ilegal dan didukung oleh 21 KADIN Provinsi, sementara kubu Anindya mengklaim didukung oleh mayoritas KADIN daerah." imbuh Andi Zabidi.
Konflik ini memicu dualisme pengurus di tingkat provinsi/kabupaten dan perebutan aset kantor KADIN di daerah.
Akhirnya inisiatif Rekonsiliasi di bulan Januari 2025 dimulai. Dan saat itu dualisme kepemimpinan ini mulai mereda setelah kedua belah pihak sepakat melakukan rekonsiliasi pada 16 Januari 2025, yang disepakati melalui pertemuan bersama pemerintah.
Andi Zabidi, MukotaKADIN VI, Kota Bekasi, Kamis 7/5/2026, Kota Bekasi.
"Namun, dinamika internal akibat konflik tersebut sempat menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan pengurus daerah di seluruh Indonesia pada akhir 2024. Termasuk yang terjadi di Kota Bekasi antara penunjukan PLT Qadar Ruslan Siregar dengan Gunawan." terang Andi Zabidi secara lengkap.
Terlepas dari konflik masa lalu tersebut, kini di MUKOTA VI KADIN Kota Bekasi di tahun 2026 ini menyisakan rekonsiliasi dan perdamaian, apalagi kedua belah pihak sudah sepakat menyatakan hanya ingin memiliki SATU KAMAR buat KADIN Kota Bekasi.
Sementara itu Wakil Walikota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dalam sambutannya secara terbuka mengapresiasi semangat persatuan yang mulai kembali tumbuh di kalangan pengusaha Kota Bekasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha hanya dapat berjalan efektif apabila organisasi pengusaha berada dalam kondisi solid.
“Kami mengapresiasi keberanian para pengusaha yang sekarang menunjukkan kebersamaan. Ini penting, karena pemerintah membutuhkan mitra strategis yang kuat untuk membangun Kota Bekasi ke depan,” kata Harris.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret bersama KADIN, terutama dalam menyusun program pembangunan daerah, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga pengembangan UMKM lokal.
Mukota VI KADIN Kota Bekasi juga banyak menyoroti bagaimana dinamika politik sering kali menjadi faktor yang memicu konflik internal organisasi profesi maupun organisasi pengusaha.
Ketika kepentingan ekonomi bercampur terlalu jauh dengan kepentingan politik praktis, organisasi yang semestinya menjadi ruang kolaborasi justru rawan terbelah ke dalam kelompok-kelompok kepentingan.
Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Kota Bekasi, tetapi juga menjadi pelajaran besar di berbagai daerah sejak konflik dualisme kepemimpinan KADIN nasional beberapa tahun terakhir.
Efek domino dari konflik pusat terbukti merembet hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan hal itu menciptakan ketidakpastian organisasi di tengah situasi ekonomi yang sebenarnya membutuhkan soliditas dunia usaha.
Di sisi lain, para pelaku usaha kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar dinamika internal organisasi.
Ketegangan geopolitik internasional, perang dagang global, fluktuasi harga energi, hingga ancaman perlambatan ekonomi membuat banyak perusahaan harus melakukan efisiensi bahkan pengurangan tenaga kerja.
Karena itu, forum Mukota kali ini lebih banyak berbicara mengenai bagaimana KADIN harus kembali pada fungsi utamanya sebagai jembatan kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah, bukan menjadi arena pertarungan pengaruh.
Qadar Ruslan Siregar sendiri menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen dunia usaha tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang kepentingan sebelumnya.
Ia menilai KADIN Kota Bekasi harus menjadi rumah bersama bagi pengusaha besar, menengah, hingga UMKM.
Harapan besar kini disematkan kepada kepengurusan baru KADIN Kota Bekasi agar mampu mengakhiri fragmentasi internal dan mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap organisasi.
Sebab di tengah ketidakpastian ekonomi global, dunia usaha dinilai membutuhkan stabilitas, kepastian arah, dan solidaritas yang lebih kuat dibanding sekadar rivalitas internal berkepanjangan.
Mukota VI pun akhirnya tidak hanya menjadi forum pergantian ketua, melainkan juga momentum refleksi bahwa organisasi yang dibangun untuk memperjuangkan kepentingan bersama akan sulit berkembang apabila terlalu lama terseret arus kepentingan politik dan konflik internal. [■]
Tags
Harris Bobihoe
KADIN
KADIN Indonesia
KADIN Jawa Barat
KADIN Kota Bekasi
MUKOTA
Nindya Bakrie
Pemilihan
Pemilihan Ketua KADIN
QRS
Wakil Walikota