Bekasi Jadi Uji Janji Vokasi Nasional, 50% Dijamin Kerja—Sisanya Tunggu Nasib?

Menaker Yassierli Sebut Separuh Peserta Punya Jaminan Kerja, Publik Menyorot Nasib Sisa Peserta Lainnya

kandidat-kandidat.com | Rabu, 8 April 2026, 11:23 WIB | NMR/DR

Vokasi Nasional Dimulai dari Bekasi, Harapan Warga: Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Tiket Masuk Dunia Kerja

 — KOTA BEKASI | Kota Bekasi kembali menjadi panggung agenda nasional. Kali ini bukan soal kemacetan, banjir musiman, atau panasnya suhu politik lokal, melainkan soal satu isu yang langsung menyentuh dapur warga: lapangan kerja.

Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 resmi dimulai di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan dihadiri Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Program ini diikuti lebih dari 10.504 peserta lulusan SMA/SMK sederajat dari seluruh Indonesia.

Dari sudut pandang publik, ini bukan sekadar acara resmi dengan spanduk besar dan podium berlogo kementerian. Ini adalah uji kredibilitas janji pemerintah soal pengurangan pengangguran.

Wawali Bekasi menegaskan dukungannya terhadap program tersebut.

“Kami menyambut baik atas berjalannya & terselenggaranya program pelatihan ini. Diharapkan dapat mencetak para tenaga kerja yang cakap dan profesional,” ujarnya.

Kalimat itu terdengar formal, tetapi bagi warga Bekasi, maknanya sangat praktis: anak-anak muda harus cepat kerja.

Di warung kopi, di grup RT, hingga obrolan para orang tua yang anaknya baru lulus SMK, pertanyaan yang sama terus berulang:

“Setelah ikut pelatihan, langsung kerja nggak?”

Dan pemerintah tampaknya sadar betul dengan keresahan itu.

Menaker Yassierli menyampaikan bahwa 50 persen peserta yang mengikuti kick off sudah memiliki jaminan untuk bekerja di industri.

Nah, di titik ini publik mulai menaruh perhatian lebih tajam.

Separuh sudah ada jaminan kerja.

Pertanyaan ala warga—dan ala “kandidat-kandidat yang kritis”—langsung muncul:

bagaimana dengan 50 persen sisanya?

Apakah mereka akan ikut terserap setelah pelatihan selesai, atau kembali menjadi angka statistik pencari kerja?

Di sinilah letak kepentingan publik yang paling nyata.

Karena warga tidak terlalu peduli pada istilah kick off, batch, atau jargon link and match. Yang mereka pedulikan sederhana:

berapa banyak lulusan yang benar-benar menerima panggilan kerja?

Sentuhan satire yang sering terdengar dari masyarakat pun cukup menggelitik:

“Jangan sampai yang paling cepat terserap justru anggaran dan kursinya, bukan pesertanya.”

Namun di balik humor itu, ada pesan serius.

Bekasi sebagai kota industri memang membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, terampil, dan profesional.

Program vokasi hanya akan dianggap berhasil jika mampu menjawab kebutuhan pabrik, perusahaan jasa, logistik, hingga sektor digital yang terus berkembang.

Kalau berhasil, ini bisa menjadi nilai politik dan sosial yang besar bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Kalau gagal, warga akan cepat menyimpulkan bahwa program ini hanya berhenti di level seremoni.

Dan publik Bekasi terkenal punya satu radar yang tajam: mereka bisa membedakan mana program yang benar-benar bekerja, dan mana yang hanya bekerja di kamera. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL