Kalau Bupati Perempuan 1:10 Dibanding Yang Laki-Laki, Kenapa Bukan “Pakpati”? Apakah Fakta Sebenarnya...?
Kalau hampir sembilan dari sepuluh bupati adalah laki-laki, mengapa kita masih menyebutnya “bupati”, bukan “pakpati”? Pertanyaan kocak ini ternyata membawa kita pada persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar permainan kata. Dari total 416 kepala pemerintahan kabupaten, terdapat 378 bupati laki-laki dan hanya 38 bupati perempuan. Artinya, kursi puncak pemerintahan kabupaten masih sangat didominasi laki-laki—meski yang menentukan kualitas kepemimpinan sejatinya bukan jenis kelamin, melainkan kapasitas, integritas, dan hasil kerja.
— JAKARTA | Pertanyaan ini memang terdengar seperti bahan candaan warung kopi. Tetapi justru dari pertanyaan receh itulah kita bisa masuk ke persoalan yang tidak receh: bagaimana sebenarnya posisi perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan pemerintahan kabupaten di Indonesia?Jawabannya sederhana: karena “bupati” adalah nama jabatan, bukan penanda jenis kelamin.
Jadi, perempuan yang terpilih memimpin sebuah kabupaten tetap disebut bupati. Laki-laki juga bupati. Tidak ada istilah resmi “bupati wanita” sebagai jabatan tersendiri, apalagi “pakpati”. Kalau suatu hari jumlah perempuan menjadi lebih banyak, nomenklatur jabatan itu pun tidak perlu ikut operasi ganti nama.
Baca juga: Kalau Cuma Ada 38 Bupati Perempuan dari 416 Bupati se Indonesia, Kenapa Gak Diganti Aja Jadi Pakpati?
Sebab kalau logikanya nama jabatan harus mengikuti jenis kelamin mayoritas, administrasi pemerintahan bisa repot sendiri. Hari ini “bupati”, besok “pakpati”, lusa kalau perempuan mayoritas mungkin kembali menjadi “ibupati”. Belum lagi urusan kop surat, papan nama kantor, stempel, seragam dinas, sampai Google Maps. Bisa-bisa birokrasi lebih sibuk mengganti papan nama daripada mengurus rakyat.
416 Kabupaten, 416 Pusat Pemerintahan Daerah
Secara administratif, Indonesia pada 2026 memiliki 416 wilayah pemerintahan kabupaten, yang terdiri atas 415 kabupaten otonom dan satu kabupaten administrasi, yakni Kepulauan Seribu. Data APKASI juga mencatat 416 pemerintah kabupaten sebagai anggotanya.
Kabupaten merupakan salah satu bentuk pemerintahan daerah tingkat kabupaten. Kabupaten otonom memiliki pemerintahan daerah sendiri dan dipimpin oleh kepala daerah yang disebut bupati.
Khusus Kepulauan Seribu, statusnya berbeda karena merupakan kabupaten administrasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, bukan kabupaten otonom. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sendiri mencantumkan nomenklatur tersebut secara resmi.
Dengan demikian, pembahasan mengenai bupati dalam tulisan ini secara khusus hanya menyangkut kepemimpinan pemerintahan kabupaten. Pembahasan tidak memasukkan wali kota, wakil bupati, maupun wakil kepala daerah lainnya.
378 Laki-Laki, 38 Perempuan
Berdasarkan data yang menjadi rujukan pembahasan ini, komposisi kepala daerah kabupaten terdiri dari:
- Total bupati: 416 orang
- Bupati laki-laki: 378 orang
- Bupati perempuan: 38 orang
- Keterwakilan perempuan: sekitar 9,13 persen
- Keterwakilan laki-laki: sekitar 90,87 persen
Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi sekitar 1 bupati perempuan berbanding 10 bupati laki-laki.
Angka itu tentu bukan berarti perempuan kurang mampu memimpin kabupaten. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran bahwa representasi perempuan pada posisi puncak pemerintahan kabupaten masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki.
Dan di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Sebab Indonesia bukan negara yang kekurangan perempuan hebat. Perempuan ada di hampir semua lini kehidupan: birokrasi, pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, politik, kesehatan, hukum, pertanian, hingga pemerintahan.
Tetapi ketika kursi tertinggi di tingkat kabupaten dihitung satu per satu, jumlahnya masih relatif sedikit.
Mengapa Tetap “Bupati”, Bukan “Pakpati”?
Secara kelembagaan, istilah bupati menunjuk pada jabatan, bukan jenis kelamin orang yang mendudukinya.
Sejarah jabatan bupati di Indonesia juga jauh lebih tua daripada sistem pemilihan kepala daerah modern. Dalam berbagai catatan sejarah pemerintahan di Nusantara, bupati telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan daerah jauh sebelum konsep pemerintahan daerah seperti sekarang terbentuk. Kajian kebudayaan pemerintah juga mencatat bupati sebagai pemimpin daerah dalam berbagai periode sejarah.
Karena itu, ketika seorang perempuan terpilih sebagai kepala daerah kabupaten, ia tidak perlu memperoleh nama jabatan baru.
Bupati tetap bupati.
Persoalannya bukan pada nama jabatan, melainkan pada siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut dan bagaimana kualitas kepemimpinannya ketika sudah terpilih.
Jadi, kalau ada yang bertanya, “Mengapa bupati perempuan tidak disebut ibupati?”
Jawabannya: karena jabatan negara tidak mengenal logika “Bapak-Ibu” seperti undangan arisan.
Kalau seseorang terpilih menjadi kepala daerah kabupaten, nomenklaturnya tetap bupati.
Dari Persoalan Nama ke Persoalan Representasi
Di balik kelucuan “Bupati atau Pakpati?” terdapat pertanyaan yang lebih serius:
Mengapa dari 416 posisi kepala pemerintahan kabupaten, perempuan baru sekitar sembilan persen?
Pertanyaan ini penting karena representasi perempuan dalam pemerintahan bukan semata-mata persoalan jumlah kursi.
Kehadiran perempuan di posisi pengambilan keputusan dapat memperluas pengalaman, perspektif, dan kepentingan yang masuk ke dalam proses kebijakan publik.
Namun demikian, keterwakilan gender juga tidak boleh dipahami secara sederhana seolah-olah perempuan pasti lebih baik daripada laki-laki, atau sebaliknya.
Pemimpin yang baik tetap harus dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, kapasitas manajerial, keberanian mengambil keputusan, kemampuan mengelola anggaran, kepatuhan terhadap hukum, kualitas pelayanan publik, serta hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dengan kata lain:
Bupati perempuan tidak otomatis hebat hanya karena perempuan. Bupati laki-laki juga tidak otomatis hebat hanya karena laki-laki.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin berdasarkan jenis kelamin semata. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja.
Kabupaten Itu Bukan Sekadar Sebuah Nama di Peta
Menjadi bupati bukan sekadar memperoleh gelar politik atau duduk di kursi empuk di kantor pemerintahan.
Seorang bupati memimpin pemerintahan daerah dengan persoalan yang sangat beragam.
Ada kabupaten yang menghadapi persoalan kemiskinan. Ada yang bergulat dengan pendidikan. Ada yang harus mengejar pelayanan kesehatan. Ada yang memiliki persoalan jalan dan infrastruktur. Ada yang hidup dari pertanian dan perkebunan. Ada yang mengandalkan pertambangan. Ada yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Ada pula kabupaten yang wilayahnya luas luar biasa dengan penduduk yang tersebar jauh dari pusat pemerintahan.
Karena itu, ukuran keberhasilan bupati seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak baliho yang terpasang atau berapa kali namanya disebut dalam acara seremonial.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah jalan membaik?
Apakah pelayanan publik semakin mudah?
Apakah sekolah semakin berkualitas?
Apakah layanan kesehatan semakin terjangkau?
Apakah ekonomi masyarakat bergerak?
Apakah anggaran daerah digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat merasa pemerintah benar-benar hadir?
Sebab masyarakat tidak bisa makan slogan pembangunan.
Spanduk juga tidak bisa memperbaiki jalan.
Seremonial tidak otomatis menurunkan kemiskinan.
Dan konferensi pers, betapapun gagahnya, tidak bisa menggantikan pekerjaan nyata.
Bupati Perempuan: Sedikit Jumlahnya, Besar Tantangannya
Dengan komposisi sekitar 38 bupati perempuan berbanding 378 bupati laki-laki, keterwakilan perempuan memang masih menjadi minoritas di tingkat pemerintahan kabupaten.
Tetapi jumlah tersebut juga menunjukkan sesuatu yang penting: pintu kepemimpinan kabupaten bagi perempuan bukanlah pintu yang tertutup.
Perempuan sudah membuktikan bahwa mereka dapat masuk, bersaing, memenangkan kontestasi politik, kemudian memimpin pemerintahan daerah.
Tantangannya adalah bagaimana jumlah itu berkembang melalui proses politik yang sehat dan meritokratis.
Bukan sekadar karena seseorang perempuan.
Bukan pula karena seseorang laki-laki.
Melainkan karena masyarakat melihat bahwa kandidat tersebut mempunyai kemampuan untuk memimpin.
Sebab demokrasi pada akhirnya bukan kompetisi mencari siapa yang paling cocok dipanggil “Bapak” atau “Ibu”.
Demokrasi adalah proses memilih siapa yang paling layak diberi amanah mengurus kepentingan rakyat.
Jadi, Kapan Ada “Pakpati”?
Jawabannya: mungkin hanya dalam kamus humor politik.
Sebab kalau suatu hari jumlah bupati perempuan menjadi 300 orang dan bupati laki-laki tinggal 116 orang, istilahnya tetap bupati.
Dan kalau suatu hari komposisinya kembali berbalik menjadi mayoritas laki-laki, namanya juga tetap bupati.
Karena jabatan tidak punya jenis kelamin. Yang punya jenis kelamin adalah orang yang mendudukinya.
Maka daripada sibuk mencari istilah “Pakpati” atau “Ibupati”, jauh lebih penting masyarakat bertanya:
Bupati ini bekerja untuk siapa?
Anggarannya digunakan untuk apa?
Kebijakannya berdampak kepada siapa?
Dan setelah lima tahun memimpin, apa yang benar-benar berubah?
Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar mempersoalkan nama jabatan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai seorang bupati dari apakah ia laki-laki atau perempuan.
Rakyat akan menilai dari jejak kerjanya.
Kalau kerjanya bagus, disebut bupati juga terdengar keren.
Kalau kerjanya buruk, mau disebut bupati, pakpati, ibupati, bahkan “superpati” sekalipun, rakyat tetap akan bertanya:
“Terus, hasilnya mana?”. [■]
