Gubernur Malut Sherly Laos Tjoanda Hadir & Sultan Jailolo XII Al-Hajj Kaicil M. Siddik Sjah Sematkan Simbol Adat ke HIKMU
Tema acaranya “HIKMU Bangkit Menuju Perubahan”, tetapi yang paling cepat bangkit di Auditorium BRIN ternyata… kamera ponsel! Kehadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda langsung disambut antusias warga Maluku Utara yang berebut kesempatan mengabadikan momen bersama. Di tengah ramainya sesi swafoto, prosesi pelantikan DPP HIKMU periode 2026–2031 tetap berjalan khidmat, diperkuat kehadiran Sultan Jailolo XII Al-Hajj Kaicil Muhammad Siddik Sjah, pentas seni budaya, serta pesan agar HIKMU tak berhenti sebagai paguyuban, tetapi bergerak menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku Utara di perantauan.
— JAKARTA | Sabtu, 22 Agustus 2026 — Gedung Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026), berubah menjadi ruang temu besar keluarga Maluku Utara di perantauan.Bukan sekadar seremoni pelantikan organisasi. Panggung itu mempertemukan tradisi, identitas, seni budaya dan agenda konsolidasi masyarakat Maluku Utara melalui Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Pusat Himpunan Keluarga Maluku Utara (DPP HIKMU) periode 2026–2031.
Acara yang mengusung tema “HIKMU Bangkit Menuju Perubahan” tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru organisasi yang dalam proposal kegiatannya menempatkan HIKMU bukan hanya sebagai paguyuban, tetapi sebagai wadah pemersatu masyarakat Maluku Utara di wilayah Jabodetabek.
Proposal pelantikan menyebut HIKMU telah berdiri sejak 5 Desember 1970 dan sepanjang perjalanannya mengalami sejumlah proses regenerasi serta perubahan struktur kepengurusan mengikuti perkembangan zaman.
Karena itu, periode 2026–2031 diposisikan sebagai momentum regenerasi sekaligus penguatan kembali organisasi.
Sherly Laos Tjoanda Hadir, Warga Berebut Momen Swafoto
Di antara deretan pejabat dan tokoh yang hadir, perhatian warga Maluku Utara di perantauan paling mudah tertuju kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tjoanda yang hadir secara langsung.
Kehadiran Sherly bahkan membuat suasana acara sesekali berubah seperti “meet and greet” spontan. Warga Maluku Utara yang hadir silih berganti mendekat untuk bersalaman dan mengabadikan momen bersama sang gubernur.
Sesi wefie atau swafoto pun menjadi pemandangan yang cukup dominan sepanjang rangkaian acara. Hampir setiap kali Sherly bergerak dari satu titik ke titik lain, selalu ada warga yang meminta kesempatan berfoto bersama.
Keluarga besar Sultan Bacan yang diwakili H. Mohammad Tabayama (lelaki berdiri di engah kenakan pakaian adat), Sabtu (22/8/2026)
Di tengah agenda organisasi yang formal, fenomena tersebut memperlihatkan sisi lain hubungan emosional antara pemimpin daerah dan masyarakat Maluku Utara yang hidup jauh dari kampung halaman.
Kehadiran Gubernur Maluku Utara juga memiliki posisi strategis dalam agenda yang sejak awal dirancang panitia. Rundown kegiatan menempatkan gubernur sebagai pihak yang dijadwalkan melantik pengurus baru HIKMU, sebelum dilanjutkan dengan penyematan simbol adat oleh salah satu Sultan dari empat kesultanan, yakni Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan dan Sultan Jailolo.
Sultan Jailolo XII, Al-Hajj Kaicil Muhammad Siddik Sjah, kerap ditulis sebagai Muhammad Sidik Sjah.
Sultan Jailolo XII Bawa Simbol Adat
Nuansa adat semakin terasa ketika salah satu dari empat Sultan yang diharapkan menjadi bagian dari struktur adat HIKMU menyempatkan hadir dalam acara tersebut.
Sosok itu adalah Sultan Jailolo XII, Al-Hajj Kaicil Muhammad Siddik Sjah, yang juga kerap ditulis sebagai Muhammad Sidik Sjah.
Kehadiran Sultan Jailolo menjadi penting karena dalam rancangan acara pelantikan, setelah prosesi pengukuhan pengurus baru, terdapat agenda penyematan simbol adat oleh Sultan.
Dalam konteks HIKMU, keberadaan para Sultan tidak sekadar menjadi ornamen seremonial. Kepanitiaan acara organisasi ini menempatkan Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan dan Sultan Jailolo dalam struktur Wali Negeri HIKMU.
Sultan Jailolo XII sendiri dikenal sebagai salah satu figur yang aktif dalam dinamika adat dan silsilah Kesultanan Jailolo. Namanya juga pernah muncul dalam ruang politik lokal ketika mendaftar sebagai bakal calon Bupati Halmahera Barat.
Ketika Pejabat Pusat dan Daerah Tak Bisa Hadir
Sejumlah pejabat yang semula masuk dalam rangkaian undangan dan agenda juga tidak dapat hadir secara langsung.
Walikota Bekasi Tri Adhianto tidak dapat menghadiri acara dan diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi, Tajuddin.
Dari Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) juga berhalangan hadir. Berdasarkan informasi panitia, KDM sedang melakukan kunjungan ke wilayah korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat, Eric Pahlevi Zakaria Lumbun, S.H., M.H.
Ketidakhadiran para pejabat tersebut tidak mengurangi substansi acara. Bahkan, secara organisatoris, kehadiran para perwakilan pemerintah memperlihatkan adanya ruang komunikasi antara HIKMU dengan pemerintah daerah di wilayah tempat komunitas Maluku Utara tumbuh dan berkembang.
Dari Cakalele hingga Soya-Soya: Budaya Jadi Jantung Acara
Jika pelantikan menjadi penanda regenerasi organisasi, maka pentas seni budaya menjadi denyut yang menghidupkan identitas Maluku Utara sepanjang acara.
Acara pentas seni budaya HIKMU kali ini secara eksplisit memasukkan unsur kesenian tradisional dalam agenda hiburan, antara lain Soya-Soya, Dana-Dana dan Lalayon. Dalam rancangan anggaran kegiatan, tiga tarian tersebut juga tercatat sebagai bagian dari program acara.
Kehadiran seni tradisi itu menjadi relevan dengan gagasan besar yang dibangun HIKMU. Proposal menggambarkan organisasi sebagai “rumah” bagi masyarakat Maluku Utara di perantauan, tempat kebersamaan dirawat dan identitas budaya tidak tercerabut oleh jarak.
Dalam narasi penyambutan, HIKMU bahkan menempatkan tarian Cakalele sebagai simbol bagaimana perbedaan saudara dilebur dalam semangat persatuan. Organisasi ingin menjadikan pelantikan 2026–2031 sebagai titik awal untuk mempertemukan tradisi dan modernitas.
Dengan demikian, pentas seni bukan sekadar hiburan setelah acara resmi selesai. Ia menjadi bagian dari pesan organisasi: bahwa modernisasi kehidupan masyarakat Maluku Utara di perantauan tidak harus dibayar dengan kehilangan akar budaya.
HIKMU Ingin Naik Kelas: Dari Paguyuban Menjadi Konsolidator
Di balik kemeriahan acara, ada agenda organisasi yang cukup besar.
Proposal HIKMU menyebut kepengurusan baru diarahkan agar organisasi menjadi konsolidator, yakni merekatkan kelompok-kelompok yang terpisah sekaligus menyatukan kekuatan masyarakat Maluku Utara di perantauan.
HIKMU juga memproyeksikan diri sebagai dinamisator, penggerak yang mampu mendorong kesadaran kolektif dan membangun hubungan strategis dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha.
Orientasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam struktur kepengurusan yang cukup luas.
H. Askan Naim, S.Sos., M.H. ditetapkan sebagai Ketua Umum, didampingi Dr. Donny Gahral Adian, S.S., M.Hum. sebagai Sekretaris Umum dan Dr. Kartini Madjid, S.H., M.Kn. sebagai Bendahara Umum.
Struktur organisasi juga membagi tanggung jawab ke sejumlah bidang, antara lain organisasi dan kaderisasi, usaha dan fundraising, program dan aksi kemasyarakatan, humas dan publikasi, kemaritiman dan lingkungan hidup, kemitraan dan advokasi, UMKM, pemberdayaan perempuan, sumber daya manusia, hubungan kelembagaan, hingga olahraga dan kesenian.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa HIKMU tidak hanya ingin berbicara tentang nostalgia kampung halaman. Ada upaya menjadikan paguyuban sebagai organisasi dengan agenda sosial yang lebih luas.
“MARI MOI NGONE FUTURU”
Semangat itu dirangkum dalam gagasan “MARI MOI NGONE FUTURU” yang digunakan dalam perhelatan itu sebagai seruan untuk memasuki masa depan bersama, yang artinya Bersatu Kita Teguh.
Pesannya sederhana, tetapi ambisinya besar: regenerasi HIKMU tidak boleh berhenti pada pelantikan pengurus, seremoni, foto bersama atau pergantian jabatan.
Proposal menyebut pelantikan 2026–2031 sebagai “titik nol yang baru”, sebuah fase ketika tradisi dan modernitas diharapkan dapat berjalan berdampingan.
Karena itu, tema “HIKMU Bangkit Menuju Perubahan” sesungguhnya membawa pekerjaan rumah yang jauh lebih panjang setelah panggung pelantikan dibongkar.
Bagaimana konsolidasi masyarakat Maluku Utara di Jabodetabek dilakukan secara nyata? Bagaimana kebudayaan diwariskan kepada generasi muda? Bagaimana HIKMU memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat? Dan bagaimana organisasi menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan daya kritisnya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menguji apakah slogan perubahan benar-benar berubah menjadi program.
Rumah Besar di Tanah Rantau
Pelantikan DPP HIKMU periode 2026–2031 akhirnya bukan hanya tentang siapa yang dilantik dan siapa yang hadir.
Di Auditorium BRIN, Sabtu itu, terdapat tiga lapisan pesan yang berjalan bersamaan: organisasi, adat dan budaya.
Di satu sisi, kepengurusan baru menerima estafet untuk menjalankan organisasi. Di sisi lain, kehadiran Sultan mengingatkan akar adat Moloku Kie Raha. Sementara pentas seni menghidupkan kembali identitas budaya di tengah kehidupan masyarakat yang jauh dari Maluku Utara.
Dan di antara semua agenda itu, sesi swafoto bersama Sherly Laos Tjoanda justru menjadi adegan yang paling cair—seolah membuktikan bahwa di balik struktur organisasi dan protokoler pemerintahan, ada kebutuhan paling sederhana warga perantauan: ingin merasa dekat dengan pemimpinnya dan tetap terhubung dengan tanah asal.
HIKMU sendiri telah menetapkan tujuan pelantikan untuk mengesahkan pengurus periode 2026–2031, mempererat silaturahmi anggota dan tokoh masyarakat, serta memaparkan visi, misi dan program kerja kepengurusan baru.
Pada akhirnya, keberhasilan kepengurusan baru tidak akan diukur dari meriahnya pelantikan, panjangnya daftar tamu, atau banyaknya foto yang tersimpan di telepon genggam.
Ukuran sebenarnya akan terlihat dari apa yang dilakukan setelah panggung selesai: seberapa kuat HIKMU menjadi rumah bersama, seberapa hidup budaya Maluku Utara di tanah rantau, dan seberapa nyata kontribusinya bagi masyarakat.
Sebab seperti gagasan yang ditegaskan dalam proposalnya, HIKMU ingin bergerak bukan sekadar sebagai himpunan, melainkan sebagai gerakan persaudaraan—menjaga Moloku Kie Raha tetap hidup selama masyarakatnya masih saling menjaga. [■]
