Perlu ditegaskan, Raperda Pencegahan, Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBTQ saat ini belum menjadi PERDA
Status Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual di Kota Bekasi perlu diperjelas agar publik tidak salah menangkap informasi. Raperda ini belum menjadi Perda dan masih dalam pembahasan Pansus 10. GENAP Kota Bekasi meminta prosesnya segera dituntaskan sekaligus mengingatkan agar setiap pasal dibuka dan dikawal secara serius. Sebab dalam urusan Perda, konsultasi bukan berarti sudah final, dan finalisasi juga belum berarti palu paripurna sudah diketuk.
— KOTA BEKASI | Menurut penjelasan anggota Pansus DPRD Kota Bekasi, Ustadz H. Alimudin, Raperda tersebut masih berada pada tahap pembahasan di Pansus 10.Materi Raperda sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah proses konsultasi tersebut, pembahasan akan dilanjutkan hingga masuk tahap finalisasi.
Secara sederhana, tahapan yang masih harus dilalui dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Penyusunan Raperda
Materi dan naskah rancangan disiapkan sebagai bahan pembentukan Perda.
2. Pembahasan di DPRD/Pansus
Pada tahap inilah Pansus membahas isi Raperda, termasuk definisi, substansi, kewenangan, mekanisme pelaksanaan hingga kemungkinan ketentuan sanksi.
3. Fasilitasi dan penyelarasan dengan pemerintah provinsi
Raperda dikonsultasikan dan difasilitasi agar substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Finalisasi
Hasil pembahasan dan fasilitasi diperbaiki serta disempurnakan sebelum diajukan ke tahap berikutnya.
5. Rapat Paripurna DPRD
Raperda kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme pembentukan Perda.
6. Penetapan dan pengundangan
Setelah tahapan persetujuan terpenuhi, barulah rancangan tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan sebagai Perda.
Artinya, posisi Raperda saat ini belum sampai pada tahap Perda yang berlaku.
Ini penting diketahui warga Bekasi agar tidak muncul kesalahpahaman seolah-olah sudah ada aturan baru yang dapat langsung digunakan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat.
Justru karena masih dalam tahap pembahasan, inilah momentum penting bagi publik untuk mengawasi isi pasal demi pasal.
Apalagi Raperda ini menyangkut persoalan sensitif, termasuk pencegahan, penanggulangan, pembinaan, konseling, kemungkinan pembentukan Satgas serta ketentuan sanksi.
Pertanyaan publik sederhana saja:
Apa definisi yang digunakan? Siapa yang menjadi sasaran aturan? Perbuatan apa yang dapat dikenai sanksi? Siapa yang berwenang menindak? Dan bagaimana perlindungan terhadap warga yang menjadi objek penerapan aturan?
Sebelum palu paripurna diketuk, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih sangat relevan untuk dijawab.
Sebab setelah menjadi Perda, ruang untuk memperdebatkan substansinya tentu tidak lagi sama.
Orang Bekasi mah boleh nunggu Perda jadi. Tapi jangan sampai pas sudah jadi baru bilang, “Lah, pasalnya kok begini?”
Mumpung masih Raperda, dibaca, dikritisi dan diawasi dulu. [■]
