Aartje Loppies: Terus Berjuang Lewat Posko Rakyat Bekasi

Aartje Lopies, caleg Golkar No.4 DPR RI

Dapil Kota Bekasi & Depok

Bekasi, webrizal.com

Bagaimana menjadi calon wakil angota perwakilan rakyat yang bener-bener dipercaya rakyat tanpa harus membagikan sembako, aqua ataupun uang? ”Jangan jadi pembohong” urai Bang Haji menjawab.


Kalau kita pernah berbohong, pasti kita akan membawa kompensasi untuk menutupi kebohongan kita itu. Tapi kalau kita selalu jujur, kita tidak akan memerlukan apapun untuk menutupinya. ”Di dalam masyarakat, sedikit saja kita melakukan kesalahan, gaungnya bisa menyebar ke seluruh lapisan”. tips darinya.

Kutipan berita ttg Aartje Loppies:
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1885&Itemid=36
SEPAK terjang politisi Partai Golkar Aartje Loppies sudah tak asing di Kota Bekasi. Berjuang dengan membangun posko Aspirasi Rakyat Bekasi.

Mengurusi masalah sosial di Kota Bekasi sudah menjadi keseharian Aartje Loppies. Fungsionaris DPP Partai Golkar itu pernah menjadi pengurus di DPD Partai Golkar Bekasi, selama 16 tahun.

Tak hanya itu, di lingkungan perumahan Pekayon Indah, Bekasi, Aartje dipercaya menjadi ketua RW selama 25 tahun masa jabatan. Ini menunjukkan pergaulan Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi itu cukup langka.

‘’Saya tinggal di Bekasi sudah 29 tahun. Seluruh wilayah bekasi, sudah saya jajaki. Banyak masalah yang dihadapi warga Bekasi. Untuk itu kita perlu benahi bersama,’’ ujar ayah tiga anak itu.

Masalah yang paling krusial di wilayah Bekasi, menurutnya, cukuplah banyak dan kompleks. Mulai penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak berkeadilan, layanan kesehatan dan pendidikan yang masih minim, kualitas sarana dan prasarana transportasi di Bekasi cukup memprihatinkan.

‘’Itulah yang membuat saya tertantang untuk memperjuangkan nasib warga Bekasi. Karena Bekasi seperti darah daging saya,’’ tuturnya.

Untuk merealisasikan impiannya, Aartje berencana akan membuat Posko Aspirasi Rakyat Bekasi. Warga Bekasi bisa menyampaikan segala aspirasi, unek-unek, keluhannya ke posko tersebut. Termasuk mengadukan apabila melihat adanya dugaan korupsi di pemerintahan daerah.

‘’Seminggu sekali, saya akan standby di posko tersebut. Namun substansinya, seluruh aspirasi masyarakat, akan disalurkan. Diperjuangkan solusinya. Insya Allah, posko tersebut akan saya dirikan juga di Depok,’’ tuturnya.

Bicara soal minimnya kualitas sarana serta prasarana transportasi di kawasan Bekasi, Aartje mencurigai adanya kongkalikong yang melibatkan aparat terkait. Dalam safari politiknya ke beberapa wilayah Bekasi yang cukup terpencil, dirinya mengaku trenyuh. Karena banyak jalan-jalan yan rusak parah.

‘’Ironisnya, kerusakan itu, tidak pernah ada solusinya. Karena mental-mental korup. Misalnya, agar menang tender, kontraktor harus sediakan jatah fee sekian persen. Agar duitnya cair, harus sediakan fee sekian. Akhirnya, kontraktor mainkan spek. Wajarlah kalau jalanan jadi langgaran rusak. Nah, sampai kapan kasus seperti ini dibiarkan,’’ tegasnya.

Saat ditanya soal peluang, Aartje mengaku sangat optimis karena warga Bekasi dan Depok memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Apalagi sistem suara terbanyak, membuatnya semakin yakin. Apalagi, caleg Golkar Nomor I Dapil Jabar 6, Zulkarnaen Djabar sempat tersangkut kasus gratifikasi Menag Maftuh Basyuni. Kasus ini, sudah ditangan KPK dan BK DPR sudah memanggil Zulkarnaen Djabar untuk dimintai keterangannya.

“Insya Allah, saya mohon doa restu masyarakat Bekasi dan Depok. Tanpa itu, mustahil,’’ tegasnya.

Selain itu, Aartje memaparkan adanya politisasi birokrasi di Bekasi yang menyeret Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad. Berdasarkan temuan di lapangan, Walikota Bekasi yang rangkap jabatan sebagai Ketua DPC PDIP Bekasi, memberikan instruksi kepada seluruh kepala dinas, camat dan lurah agar menyosialisasikan dukungan untuk caleg dari partainya.

“Kami sudah laporkan ke panwas. Ini kan pendidikan politik yang salah. Masuk kategori kejahatan demokrasi. Tapi saya yakin, warga Bekasi sudah cerdas dan kritis kok. Insya Allah, tidak mudah dibujuk dengan janji apalagi diintervensi,’’ paparnya.

Pengalaman ketika keliling kampung, Aartje mengaku seringkali miris dengan kondisi kehidupan warga Bekasi yang mayoritas kurang mampu. Termasuk nasib pedagang kaki lima (PKL) yang seringkali menjadi korban penindasan aparat Pemkot Bekasi.

“PKL memang salah karena berjualan tidak pada tempatnya, tapi pemkot seharusnya menyediakan lokasi untuk mereka berusaha,” ujarnya.

Padahal, lanjut anak buah JK itu, relokasi PKL akan memberikan dampak positif. Misalnya, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat, selain mengurangi terjadinya pungli yang sudah mendarah daging di daerah Bekasi.

“Kalau ada PKL, pasti pungli jalan. Kalau PKL mau ditertibkan, punglinya juga dong diberantas. Termasuk pungli di tender proyek infrastruktur,’’ tegasnya.

■ Iwan Purwantono