Program RSSG Kota Bekasi: Solusi Pendidikan Sekadar Tambal Sulam?

Sekolah Negeri Sesak, Swasta Disuruh Nampung: RSSG Bekasi Malah Bikin Kepala Sekolah Garuk Tembok

kandidat-kandidat.com | Ahad, 10 Mei 2026, 20:40 WIB | NMR/DR

Pemkot Bekasi Klaim Pendidikan Gratis Jalan, BMPS Bongkar Fakta: yang ikut program bahkan belum 20 persen dari total SMP swasta. Program sekolah swasta gratis di Kota Bekasi awalnya terdengar seperti kabar bahagia bagi orang tua siswa: sekolah gratis, kursi tambahan, anak aman lanjut pendidikan. Tapi di balik spanduk manis “RSSG”, para pengelola sekolah swasta justru mulai menghitung napas operasional sambil melirik tagihan listrik.

 — KOTA BEKASI | BMPS Kota Bekasi membongkar fakta bahwa hanya segelintir SMP swasta yang mau ikut program tersebut karena bantuan dinilai belum cukup menutup kebutuhan sekolah.

Kota Bekasi kembali menggulirkan program sekolah swasta gratis bagi siswa kurang mampu dalam pelaksanaan SPMB 2026.

Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sekitar 4.000 kursi di sekolah swasta melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung SMP Negeri yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi kepadatan siswa di sekolah negeri sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sekarang kita membuka ruang. Kita kerja sama dengan sekolah swasta supaya masyarakat tidak mampu bisa sekolah di swasta, tapi pembayarannya oleh pemerintah,” ujar Tri.

Namun di balik peluncuran program tersebut, muncul sejumlah catatan kritis dari kalangan sekolah swasta yang justru mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan Pemkot Bekasi dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan surat resmi BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Bekasi, Nomor 30/B/BMPS-Kota Bks/I/2026 tertanggal 1 April 2026 kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, BMPS mengajukan daftar 56 kelurahan yang dipetakan untuk program RSSG tingkat SMP.

Dalam surat tersebut, BMPS menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang diusulkan masuk program RSSG dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya jumlah siswa yang terbatas, besaran SPP di bawah rata-rata, hingga pertimbangan sosial lainnya.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, jumlah sekolah swasta yang bersedia ikut program RSSG ternyata masih sangat kecil dibanding total SMP swasta di Kota Bekasi.

Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, kepada BekasOL mengungkapkan bahwa dari sekitar 247 SMP swasta yang ada di Kota Bekasi, hanya sekitar 47 sekolah yang bersedia mengikuti program RSSG.

“Kalau dibandingkan jumlah keseluruhan SMP swasta di Kota Bekasi, peserta RSSG itu bahkan belum sampai 20 persen,” kata Ayung kepada BekasiOL.

Menurut Ayung, rendahnya partisipasi sekolah swasta bukan semata karena mereka menolak membantu pemerintah, melainkan karena skema bantuan yang diberikan dinilai belum realistis untuk menopang operasional sekolah.

Ia menjelaskan, dalam program RSSG, Pemkot Bekasi hanya memberikan bantuan sebesar Rp250 ribu per siswa per bulan dalam bentuk subsidi SPP.

Di sisi lain, sekolah yang ikut program tidak diperbolehkan lagi menarik biaya tambahan dari siswa, termasuk uang pangkal, uang buku, maupun kegiatan ekstrakurikuler.

“Sekolah swasta itu hidup dari operasional. Ketika hanya dibantu Rp250 ribu per siswa, sementara tidak boleh ada pungutan lain, banyak sekolah akhirnya keberatan ikut,” ujarnya.

Ayung kemudian membandingkan kebijakan Kota Bekasi dengan daerah penyangga lain seperti dan yang dinilai lebih serius mendukung sekolah swasta.

Menurutnya, di DKI Jakarta, sekolah swasta bukan hanya mendapat bantuan SPP dari APBD, tetapi juga memperoleh BOSDA serta dukungan biaya uang pangkal bagi siswa tertentu yang memenuhi syarat melalui regulasi daerah.

“Jadi sekolah swasta di Jakarta dan Depok jauh lebih dimudahkan ketika PPDB maupun SPMB berlangsung. Sementara di Bekasi, sekolah swasta masih banyak yang merasa berjalan sendiri,” katanya.

BMPS juga menyoroti kebijakan jumlah rombongan belajar (rombel) di SMP Negeri yang dinilai tidak konsisten. Ayung menyebut, pada era Penjabat Wali Kota Bekasi, Rd. Gani Muhamad, sempat ada kebijakan penurunan jumlah siswa per kelas menjadi kisaran 32-36 siswa, sesuai standar nasional dan demi menciptakan proses belajar yang lebih ideal.

Dimana dimulai sejak tahun 2023, rombel masih tinggi 40 siswa SMP Negeri secara bertahap diturunkan 2 setiap tahunnya ke tahun berikutnya. Jadi tahun 2024 rombel jadi 38 siswa per kelas, hingga 2025 rombel turun jadi 36 siswa per kelas.

Menurutnya, saat itu pemerintah juga mulai mengarahkan sebagian limpahan siswa ke sekolah swasta agar distribusi peserta didik lebih merata.

Namun setelah kepemimpinan berganti, ke era Walikota Tri Adhianto, kata Ayung, jumlah rombel kembali dinaikkan hingga 40 siswa per kelas pada tahun ajaran 2024, 2025, hingga 2026.

“Padahal dulu arahnya sudah bagus, supaya kelas tidak terlalu padat dan sekolah swasta ikut hidup. Tapi sekarang rombel kembali besar lagi,” ujarnya.

Ironisnya, di saat Pemkot Bekasi berbicara soal peningkatan mutu pendidikan melalui pengurangan kepadatan kelas, data di lapangan justru menunjukkan jumlah siswa per rombel masih jauh di atas standar ideal pembelajaran.

Sebelumnya, Walikota Tri Adhianto sendiri mengakui bahwa guru tidak hanya berfungsi mengajar, tetapi juga mendidik karakter siswa, sehingga kelas yang terlalu padat akan menyulitkan proses pendidikan berjalan optimal.

“Guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik sikap dan perilaku. Kalau jumlah siswa terlalu besar tentu akan sulit,” kata Tri.

Pernyataan itu kini menjadi sorotan karena kebijakan pengurangan rombel yang pernah dirintis pada era Pj Walikota sebelumnya justru belum sepenuhnya dilanjutkan secara konsisten.

Di sisi lain, persoalan daya tampung sekolah memang menjadi tantangan serius di Kota Bekasi.

Saat ini, jumlah SMP Negeri hanya sekitar 56 sekolah, sedangkan SMP swasta mencapai 247 sekolah. Total keseluruhan SMP di Kota Bekasi mencapai 303 sekolah.

Dengan ketimpangan tersebut, kalangan pendidikan menilai keberhasilan program sekolah swasta gratis bukan hanya bergantung pada slogan pendidikan gratis, tetapi juga pada keberanian pemerintah memperbaiki skema bantuan agar sekolah swasta tidak sekadar dijadikan “penyangga darurat” ketika SMP Negeri penuh setiap musim penerimaan siswa baru.

Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, program sekolah swasta gratis dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek yang terdengar populis, tetapi menyisakan beban operasional besar bagi sekolah swasta di lapangan. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL