Fenomena Jurnalis TV Jadi Caleg

Banyak Jurnalis TV yang bakal jadi caleg tahun ini relatif banyak.

bekasi-online.com, Sabtu 14 Des 2013, 09:20 WIB

Arief Suditomo, caleg DPR RI Partai Hanura

JAKARTA, bekasiOL -- Sebut saja Arief Suditomo. Pria yang selama ini dikenal sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) RCTI ini, maju sebagai caleg dari Partai Hanura. Ia akan memperebutkan 1 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) 1, bersaing dengan caleg dari PAN Ricky Subagja (pebulu tangkis ganda putra legendaris) dan caleg PDIP Hartati Hermes (adik Taufik Kiemas).

Anda pun pasti sudah tahu kenapa Arief maju sebagai caleg Hanura. Pemilik MNC Group yang membawahi RCTI adalah Hary Tanoesoedibjo alias HT. Di Hanura, HT menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan sekaligus Ketua Dewan Pelaksana Pemenangan Pemilu (Bapilo). Jadi, jelas Arief tidak akan mungkin menjadi caleg di Partai Golkar, PDIP, apalagi PKS.

Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, Arief dikenal Jurnalis Televisi yang banyak pengalaman. Begitu hengkang dari The Jakarta Post, pada 1 November 1995, ia bergabung di redaksi Liputan 6 SCTV. Selama di SCTV, pria kelahiran Jakarta, 14 Agustus 1968 ini ditempa sebagai Reporter, Produser, dan akhirnya menjadi Senior Anchor. Berbagai penghargaan pun diraihnya, salah satunya Panasonic Awards selama 3 kali berturut-turut.

Pada 31 Agustus 2003, Arief undur diri dari SCTV dan bergabung di RCTI sebagai Programming Manager. Keterlibatannya kembali di dunia jurnalistik di RCTI saat ia dimutasi dari Departemen Programming ke Manager Produksi Redaksi Seputar Indonesia. Ia kemudian dianggat menjadi Wakil Pimpinan RCTI pada 2005, sampai akhirnya menjadi Pemred. Sejak 2009, Arief menjabat sebagai Direktur Programming dan Produksi di Sindo TV, televisi berjaringan nasional di bawah MNC Group.

Tentang Arief ini, Pemred Metro TV Putra Nababan, yang sempat sekantor di RCTI, berkomentar, “Dia sahabat, guru, serta mentor saya. Arief orang yang rela mundur selangkah supaya temannya bisa maju dua langkah. Coba, carilah orang seperti Arief di kantor lain. Adalah orang sebaik dia?”

Majunya seorang wartawan aktif menjadi calon legislatif (masuk ke arena politik praktis) jelas problematik dan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Secara kode etik jurnalistik, pasti bisa menimbulkan masalah. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi Prasetya, secara aturan memang tidak ada aturan yang mengatur atau bahkan melarang. Tapi kalo dilihat baku kode etik jurnalistik, Jurnalis harus independen.

Namun, sebenarnya bukan kali pertama Jurnalis dari televisi menjadi caleg. Meutya Hafid contohnya. Mantan anggota DPR dari Partai Golkar yang sempat dilantik pada Agustus 2010 untuk menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia ini, dahulu adalah Jurnalis Metro TV. Karir jurnalistiknya sebetulnya luar biasa. Wanita kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 ini pernah terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O’Neill dari pemerintah Australia. Selain Meutya, pengharhaan lain juga diberikan pada seorang Jurnalis dari ABC Radio Australia Joanna McCarthy. Meutya pun menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonesia versi Mizan. Ia terpilih bersama Tirto Adhi Soerjo, perintis pertama surat kabar di Indonesia melalui Medan Prijaji pada 1 Januari 1907 di Bandung.

Namanya terkenal di seluruh dunia, karena pada 18 Februari 2005, ia dan juru kamera Budiyanto sempat diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata, saat bertugas di Irak. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Pengalaman di Irak ini sempat ditulis dalam sebuah buku berjudul 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak (Seprember 2007).

Karir politik Meutya dimulai saat dirinya berpasangan dengan H. Dhani Setiawan Isma maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai periode 2010-2015. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ini, mereka diusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Patriot, P3I, PDS, serta 16 partai non-fraksi DPRD Binjai.

Pada 2010, Meutya berpasangan dengan H Dhani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai periode 2010-2015, diusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Patriot, P3I, PDS serta 16 partai non-fraksi DPRD Binjai. Sayang, Meutya kalah. Saat itu disinyalir terjadi kecurangan, tetapi baik Dhani maupun Meutya tidak dapat membuktikan kecurangan tersebut. Pada Agustus 2010, ia dilantik menjadi Anggota DPR antarwaktu dari Partai Golkar untuk menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia. Namun, pada 11 Agustus 2011, Meutya mengundurkan diri dari Partai Golkar untuk berlabuh ke Partai Nasdem.

“Sangatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain,” tulis Meutya dalam akun Twitter-nya saat itu.

Yang saat ini masih duduk sebagai Wakil Rakyat di DPR adalah Teguh Juwarno. Mantan Jurnalis Tempo dan RCTI ini adalah anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Saat di RCTI, ia menjadi perintis Program RCTI Peduli.

Awal karir politiknya saat ia terjun menjadi birokrat sebagai staf khusus Mendiknas bidang media dan komunikasi. Saat ditanya alasan bating stir dari Jurnalis ke dunia politik, Teguh merasa suaranya sebagai Jurnalis tidak didengar. Mengritik keras kebijakan pemerintah, tetapi kadang tak sampai sasaran.

“Jadi teriakan keras pers seperti di ruang hampa,” ujar anggota DPR dari Dapil Tegal dan Brebes, Jawa Tengah yang dipercaya menjadi salah satu Wakil Ketua Komisi II ini.

Tentu, masih banyak Jurnalis televisi lain yang bakal menjadi caleg pada 2014 ini, termasuk Jurnalis-Jurnalis dari MNC Group, Trans Corp, maupun Media Group yang membawahi Metro TV. Yang pasti, organisasi profesi seperti AJI, dengan tegas melarang anggotanya menjadi pengurus atau anggota Partai Politik (Parpol). Entahlah dengan sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melihat fenomena Jurnalis Televisi jadi caleg.

Menurut Eko Maryadi lagi, Jurnalis, apalagi sekelas Pemred seharusnya mundur kalo berniat nyaleg. Hal ini untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan. Arief Suditomo, misalnya. Sebagai Pemred Seputar Indonesia RCTI, ia harus mundur dari jabatannya.

“Kita meminta wartawan, baik semua tingkat jenjang yang ngeleg untuk keluar dari posisi di kantor medianya. Ini demi etika dan profesionalisme jurnalis,” ujar Eko, yang penulis kutip dari situs Merdeka.com (25/4).

Lanjut Eko, media adalah buat semua golongan. Namun bila Jurnalis-nya nyaleg, maka media tersebut bisa digunakan buat kepentingan Partai-nya. Hal ini harus dihindari. Dulu saat Meutia Hafidz dan Ramadhan Pohan nyaleg, AJI meminta mereka mundur sebagai Jurnalis.

Pelaksana Harian Pengurus ATVLI Jimmy Silalahi mengatakan, menjelang Pemilu 2014 harus ada penegakan hukum UU Penyiaran dan UU Pers agar media tetap independen. Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Staf Ahli Kementrian Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto.

“Pemilik media massa, pengelola, penyiar dan wartawan dilarang menjadi pengurus Partai Politik,” ujar Henry. “Aktor penyiaran yang merangkap pengurus Partai Politik akan merusak konten pemberitaan media”.

Berbeda dengan ATVSI.  Asosiasi ini tidak mengeluarkan peraturan terkait karyawan yang terlibat dalam partai politik, secara anggota ATVSI bukan perorangan, tetapi perusahaan stasiun televisi atau institusi. Namanya asosiasi, ATVSI hanya bisa mengeluarkan peraturan yang mengingat anggota atau kode etik, kecuali ada perundang-undangannya. Misal, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Undang-Undang (UU)-nya atau dari UU Penyiaran itu sendiri, barulah anggota ATVSI yang terlibat politik harus dikeluarkan. 

Dalam blog-nya, mantan Executive Producer (EP) Trans TV Satrio Arismunandar menulis, ketika ia masih bekerja di Trans TV (2002-2012), Jurnalis yang jadi caleg, minimal harus cuti di luar tanggungan kala musim kampanye. Sebab, hal ini tidak mempengaruhi pemberitaan. Bahkan kabarnya, Kompas-Gramedia, termasuk Kompas TV sudah menerapkan aturan yang lebih ketat. Jurnalis disuruh memilih, mau jadi politisi atau mau jadi wartawan. Mereka tidak bisa merangkap. Soal tidak boleh rangkap jabatan, juga diberlakukan di Metro TV. Mau tetap bekerja di Metro TV atau menjadi caleg Nasdem.

Salam Independen!

Penulis : Ombrill pengamat televisi dan dunia hiburan - penulis buku "Broadcast Undercover"

Editor: DikRizal