Lilik Hariyoso:
"Prestasi KPU Hanya Berhasil Menyenangkan Penguasa, Tidak Bagi Rakyat"
 |
| Lilik Hariyoso, PDI Perjuangan |
Banyaknya kesalahan yang terjadi pada Pemilu (Pemilihan Umum) 2014 kali ini terutama di banyak daerah di Indonesia menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, termasuk bagi para peserta pemilu terutama tokoh parpol (partai politik) dan para caleg (calon legislatif).
Baik caleg yang menang maupun caleg yang kalah mereka hampir mempunyai pengalaman yang sama tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kali ini, bahwa keberhasilan pemilu salah satu indikatornya adalah dilihat dari keikutsertaan rakyat dimana dalam hal ini yang tercatat dalam DPT (Daftar permilih Tetap). Mereka semua sepakat keikut sertaan rakyat yang hanya mencapai 60% adalah bukti tidak maksimalnya kinerja KPU pada pemilu kali ini.
Sebagai dimulai dari pendataan DPT sendiri saja, KPU termasuk gagal menjalankan UU Pemilu atau Peraturan KPU (PKPU) yang sudah jadi juklak (Petunjuk Pelaksanaan)nya. Kesimpangsiuran serta tidak validnya DPT yang dipergunakan pada pemilu kali ini menunjukkan KPU tidak melakukan upaya perencanaan yang baik.
Seharusnya DPT sudah divalidasi atau direvisi dan koreksi selambat-lambatnya 1 tahun sebelum pelaksanaan pencoblosan. Karena dari masa satu tahun itulah pihak pemerintah akan merencanakan penganggaran untuk menggelontorkan dana kebutuhan logistik yang jadi pekerjaan rumah KPU. Namun hal ini tidak bisa direalisir oleh KPU.
 |
| Lilik Hariyoso, S.Sos, Caleg PDIP Dapil 5 Raih 6.230 suara |
Lilik Hariyoso, caleg PDIP dari daerah pemilihan (dapil) 5 DPRD Kota Bekasi dihubungi hari Sabtu, 26 April 2014 di kediamannya, yang kini termasuk salah satu dari 50 kandidat yang berhasil dan akan duduk di jajaran dewan mengungkapkan bahwa kinerja penyelenggara pemilu kali ini menunjukkan tidak mempunyai perencanaan yang baik dan optimal, sehingga banyak sekali dijumpai kesalahan dan ini menimbulkan permasalahan potensial menjurus kepada pengkondisian agar hasil pemilu bisa dimanipulasi menguntungan penguasa di satu daerah bahkan besar kemungkinan di tingkat nasional. Jika mau ditelusuri kinerja buruk KPU yang tidak terencana dengan baik ini dimulai dari awal-awal penentuan DPT hingga puncaknya penghitungan suara setelah masa pencoblosan.
"Rata-rata yang jadi dan berhasil duduk di dewan adalah mereka yang mau bekerja sungguh-sungguh di grass root (akar rumput), apalagi bagi inkamben (incumbent), jika mereka menjaga hubungan dengan konstituen selama mereka duduk di dewan, kemungkinan besar mereka bisa terpilih kembali. Tapi jika hanya duduk manis tak berbuat buat akar rumput, bagaimana mereka bisa dipilih kembali?" beber Lilik Hariyoso yang pada pemilu ini berhasil mendulang 6.230 suara ditambah suara partainya PDIP sehingga mendapat 1 kursi dari dapil 5.
Melihat pengalaman politik dan rekam jejaknya, Lilik Hariyoso memang bisa dibilang politisi handal, gaya berbicara yang penuh diplomasi penampilan yang akrab dan selalu tahu kapan mengatakan tidak atau ya, membuatnya termasuk salah satu tokoh yang asyik diajak bicara. Tapi apakah itu juga yang membuatnya bisa kembali terpilih menjadi wakil rakyat, maka kita harus melihatnya lebih dalam saat dirinya membangun komunikasi dengan akar rumput melalui banyak orang seperti tokoh penting di tingkat lingkungan seperti RT maupun RW tak terkecuali pengurus Kelurahan. Karena hanya dengan menjaga hubungan baik dengan mereka, maka apa yang kita harapkan bisa dimengerti dan ditangkap oleh mereka, demikian ungkapnya tentang bagaimana seharusnya seorang tokoh masyarakat menjaga konstituen.
Ketidakcermatan perencanaan dan ketidakseriusan menangani penyelenggaraan pemilu adalah bentuk kegagalan KPU dalam bentuk kualitas pemilu kali ini.
Bukan hanya partisipasi rakyat dari segenap lapisan yang tidak sesuai
dengan harapan, tapi juga kesiapan teknis para pengelola pemilihan umum
yang terseok-seok sehingga membuka celah bagi setan untuk kepentingan
kelompoknya dan pada akhirnya mereka yang dirugikan akan melakukan
perlawanan secara hukum. Hal ini berarti jadi pekerjaan besar MK
(Mahkamah Konstitusi) yang kali sudah menerima sedikitnya 2000-an kasus
pemilu yang tak mungkin bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini dimana
penggantian masa jabatan anggota parlemen dan penentuan pemilihan
presiden 2014.
Bukankah ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada
rekayasa besar dari pihak penguasa yang tak terlihat yang sengaja
membiarkan penyelenggaraan pemilu yang legal dan konstitusional berjalan
tersendat-sendat.
Sepertinya bangsa Indonesia yang telah 68
tahun merdeka ini memang belum cukup umur untuk bisa menikmati
kemerdekaan sejati dimana memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan
atau mau mengerti kebutuhan rakyatnya, tentunya dengan cara yang JURDIL
(jujur, adil) dan LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia).
Dan
sepertinya kejujuran serta keadilan belum bisa dijumpai pada pemilu
kali ini, karena disinyalir masih banyak sekali terjadi kesalahan yang
berpotensi akan kecurangan. Mungkin pemilu 2014 ini baru memenuhi
kriteria "langsung" dari slogannya JURDIL & LUBER.
JURDIL & LUBER
Bagaimana pemilu kali ini bisa dibilang Jurdil dan Luber jika pokok-pokok berikut belum semuanya terpenuhi.
1.
Pemilu 2014 belum JUJUR, karena masih banyak didapati ketidakjujuran
para penyelenggara pemilu dan peserta pemilu mulai dari penentuan DCS
hingga menjelang hari akhir pencoblosan, tidak perduli partai apa pun
mereka. Jadi apakah layak hasil pemilu kali ini semuanya diklaim sebagai
orang yang jujur dan pantas diberi amanah jadi wakil rakyat, jika
ketidakjujuran masih dominan di semua lapisan?
2. Pemilu 2014
belum ADIL, karena masih banyak ditemui kecurangan yang merugikan pihak
lainnya bahkan terkadang rakyatpun dirugikan dengan cara berkampanye
politik yang bersifat transaksional.
3. Pemilu 2014 belum
LANGSUNG? Bisa jadi beberapa daerah mungkin sudah bisa melakukan
pencoblosan yang langsung tanpa perantara dalam menentukan calon wakil
rakyat. Namun jika diperhatikan ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sumatera seperti kepulauan Nias, atau beberapa provinsi di
Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan lainnya masih terjadi pemilu
yang tidak langsung. Malah ada beberapa kasus dimana surat suara
didapati sudah dicoblos dan dengan sengaja dimasukkan ke dalam kotak
suara untuk dihitung. Kasus di pulau Nias bahkan sempat direkam kamera
ponsel dan ditayangkan oleh televisi swasta, metroTV secara nasional.
Sungguh ini satu bentuk pelecehan kepada pemilu oleh sebagian bangsa
ini.
4. Pemilu 2014 belum UMUM. Hal ini bisa dilihat dari
keikutsertaan seluruh rakyat yang sudah punya hak pilih masih belum
maksimal, karena pihak KPU sendiri sudah mengeluarkan data bahwa hanya
sekitar kurang lebih 60% dari DPT yang datang ke TPS di seluruh
Indonesia. Sungguh ini angka yang mengecewakan meskipun tidak sedikit
pihak yang mengatakan pemilu ini katanya lumayan lebih baik. Padahal
bisa jadi ini adalah pemilu yang paling besar ketidakikutsertaan
pemilihnya, dan itu bukan katanya-katanya.
5. Pemilu 2014 belum
BEBAS, karena masih saja dijumpai beberapa warga masyarakat yang diancam
jika mereka tak memilih caleg atau partai tertentu maka mereka akan
mendapat kesulitan. Penulis memang masih memerlukan data yang
membuktikan fakta ini, namun tidak semua saksi dan mereka yang diancam
berani menjadi narasumber.
 |
| Penandatanganan Pleno Rekap Penghitungan Suara KPUD Kota Bekasi |
6. Pemilu 2014 belum RAHASIA, karena
masih saja ada pihak-pihak tertentu yang memberikan ancaman kepada
sebagai rakyat kecil bahwa jika mereka tidak memilih caleg atau partai
tertentu, maka akan dengan mudah dideteksi oleh pihak melalui kerjasama
dengan penyelenggara. Hal ini membuktikan bahwa ketidaktahuan rakyat
kecil tentang kebebasan dan kerahasiaan memilih adalah hak pribadi semua
orang yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Lalu mengapa masih ada yang
ketakutan, karena penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi
bahwa pemilu itu bersifat bebas dan rahasia, dimana setiap warga negara
punya hak bebas dan rahasia memilih siapapun tanpa tekanan. KPU dan
jajarannya tidak berhasil melakukan pencerahan kepada para
pemilihterutama rakyat kecil, sehingga peristiwa ancaman dan intimidasi
pihak tertentu itu terjadi. Sekali lagi penulis sudah sedang
mengumpulkan bukti-bukti ancaman ini saat tulisan ini dipublikasikan.
Jadi apakah menurut Anda pemilu 2014 sudah JURDIL dan LUBER?
SidikRizal - webrizal.com
BIODATA CALEG DPRD KOTA BEKASI
DAPIL 1 PDIP NO.URUT 1
Nama lengkap : H.LILIK HARIYOSO, S.SOS
N.I.K. 3275011801600009
Tempat/Tgl Lahir : PD.BRAHRANG / 18-01-1960
Jenis kelamin : Lelaki
Agama : ISLAM
Status : KAWIN
Nama Istri : HJ.NURIYATI
Jumlah Anak : 3
Alamat Rumah :
JL.KUSUMA TIMUR RAYA C7 NO.13
RT.001 RW.003
KEL AREN JAYA
BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI
Prov. JAWA BARAT
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI
Posting Komentar
Silakan beri komentar yang baik dan sopan