Bea Keluar Progresif Disiapkan untuk Mendorong Hilirisasi, Industri Pengolahan Mineral Dalam Negeri Dituntut Perkuat Nilai Tambah
Pemerintah Kaji Toleransi Ekspor Mineral, Pembangunan Smelter Tetap Jadi Syarat. Bea Keluar Progresif Disiapkan untuk Mendorong Hilirisasi, Industri Pengolahan Mineral Dalam Negeri Dituntut Perkuat Nilai Tambah
— JAKARTA | Pemerintah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk memberikan ruang bagi perusahaan pertambangan mineral yang serius membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), di tengah penerapan kewajiban hilirisasi mineral di dalam negeri.Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mengarahkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di Indonesia agar nilai tambahnya tidak semata-mata dinikmati negara tujuan ekspor.
Dalam pemberitaan mengenai rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik beserta jajarannya pada akhir Agustus 2014, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengungkapkan bahwa pemerintah masih membahas sejumlah alternatif kebijakan untuk menghadapi persoalan kesiapan industri pengolahan mineral.
Menurut Thamrin, pemerintah tetap berpegang pada kewajiban pembangunan smelter. Adapun kemungkinan memberikan ruang ekspor kepada perusahaan yang menunjukkan kesungguhan membangun fasilitas pengolahan masih berupa gagasan yang memerlukan dasar hukum dan pembahasan lebih lanjut bersama DPR.
“Jika tidak membangun smelter, nanti ada kebijakan lain. Ini masih ide. Jika hendak dilaksanakan, perlu payung hukum dan harus dibahas dengan DPR,” ujarnya.
Kesungguhan membangun smelter menjadi pertimbangan
Salah satu alternatif yang dibicarakan ialah memberikan perlakuan berbeda kepada perusahaan berdasarkan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurniannya. Perusahaan yang baru melakukan studi kelayakan tentu berbeda tingkat kesiapannya dengan perusahaan yang telah memulai pembangunan fisik smelter.
“Wacananya ada keinginan mereka bisa mengekspor (bijih mineral), tetapi ada kebijakan, misalnya, penambahan bea keluar. Misalkan, mereka kan sudah mulai studi kelayakan pembangunan smelter. Kalau sudah peletakan batu pertama pembangunan smelter, bolehlah nanti ada semacam jaminan kesungguhan,” kata Thamrin.
Ia juga mengemukakan kemungkinan penggunaan jaminan kesungguhan untuk memastikan komitmen perusahaan benar-benar diwujudkan. Salah satu gagasan yang dibicarakan ialah mewajibkan konsorsium perusahaan menyimpan sejumlah dana sebagai jaminan pembangunan fasilitas pengolahan.
“Kalau selama ini, kan, hanya pakta integritas. Nantinya ada jaminan kesungguhan, jadi pelaksana pembangunan smelter. Misalnya, konsorsium beberapa perusahaan harus menyimpan uang di pemerintah untuk memastikan terealisasinya smelter,” lanjutnya.
Gagasan tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi: pemerintah menghendaki investasi pengolahan mineral tumbuh di dalam negeri, sementara perusahaan tambang menghadapi kebutuhan modal, pembangunan infrastruktur, kepastian pasokan bahan baku, serta waktu untuk menuntaskan proyek.
Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Martiono Hadianto sebelumnya menyampaikan pesimisme bahwa kapasitas smelter yang telah beroperasi belum tentu mampu menyerap seluruh produksi mineral apabila kewajiban pengolahan diberlakukan tanpa kesiapan fasilitas yang memadai.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menetapkan larangan, melainkan juga memastikan pembangunan fasilitas pengolahan berlangsung nyata, terukur, dan tidak berhenti pada dokumen rencana investasi.
Bea keluar progresif dan arah kebijakan industri
Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan bahwa kebijakan peningkatan nilai tambah mineral tetap harus berjalan sesuai amanat UU Minerba. Pemerintah juga menyiapkan instrumen fiskal yang mengaitkan besaran bea keluar dengan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Dalam skema yang dibahas, perusahaan yang belum menunjukkan pembangunan smelter tidak memperoleh perlakuan yang sama dengan perusahaan yang telah membuktikan keseriusannya. Pemerintah juga mengupayakan penyesuaian aturan agar investasi fasilitas pengolahan yang berdiri terpisah dari usaha pertambangan tidak otomatis dibebani kewajiban divestasi yang sama.
Langkah lain yang disiapkan ialah pengusulan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta penyusunan peta jalan pengembangan industri besi baja, aluminium, tembaga, dan nikel.
“Peta jalan ini sudah selesai, akan segera diumumkan,” ujar Hidayat.
Arah kebijakan itu sejalan dengan pengenaan bea keluar progresif yang telah diberlakukan pemerintah sejak Januari 2014 terhadap produk mineral tertentu yang memenuhi persyaratan ekspor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014, tarif bea keluar dirancang meningkat secara bertahap hingga akhir 2016 untuk memberikan insentif agar perusahaan mempercepat pembangunan smelter.
Dengan demikian, bea keluar bukan pengganti kewajiban hilirisasi, melainkan salah satu instrumen fiskal untuk mendukung pelaksanaannya. Pemerintah tetap membedakan bijih mentah yang dilarang diekspor dari produk mineral olahan atau konsentrat tertentu yang masih dapat diekspor setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
Ekspor konsentrat kembali bergerak, komitmen smelter tetap diuji
Perkembangan pada Agustus 2014 memperlihatkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Pemerintah telah memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga setelah perusahaan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk komitmen pembangunan smelter dan pembayaran jaminan kesungguhan.
Pada 5 Agustus 2014, ANTARA melaporkan bahwa pemerintah menerbitkan izin ekspor konsentrat Freeport dengan kuota 940.000 ton berat basah. Perkembangan itu menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tidak berarti semua produk mineral harus berhenti diekspor tanpa pengecualian, melainkan ekspor produk olahan tertentu dapat berlangsung dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Namun, pelonggaran tersebut tetap terkait dengan komitmen pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pemerintah menghadapi dua kepentingan yang harus dijaga sekaligus: mempertahankan tujuan peningkatan nilai tambah nasional dan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban investasinya.
Persoalan inilah yang membuat mekanisme jaminan kesungguhan, evaluasi kemajuan pembangunan, dan pengenaan bea keluar menjadi bagian penting dalam pengawasan kebijakan mineral.
Smelter zeolit Sukabumi dan pentingnya pengolahan dalam negeri
Di tengah perdebatan kebijakan pertambangan nasional, industri pengolahan mineral juga memiliki contoh pada skala komoditas yang berbeda.
Salah satunya adalah fasilitas pengolahan zeolite milik PT Panja Multi Mineralindo di Sukabumi, Jawa Barat, yang dalam naskah awal diberitakan memiliki kapasitas sekitar 500 ton Zeolite per bulan.
Keberadaan fasilitas tersebut menggambarkan pentingnya pengolahan bahan mineral di dalam negeri sebelum dipasarkan sebagai produk yang memiliki kegunaan lebih spesifik bagi industri.
Zeolit merupakan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, antara lain pertanian, pengolahan air, dan aplikasi industri, bergantung pada karakteristik bahan baku serta proses pengolahannya. Pengolahan yang tepat dapat meningkatkan nilai guna mineral dan memperluas pilihan pasar bagi produk domestik.
Meski demikian, kapasitas pabrik, tingkat pemanfaatan produksi, standar mutu, dan pasar yang dilayani perlu dinilai berdasarkan data perusahaan dan verifikasi lapangan. Demikian pula, penyebutan fasilitas pengolahan zeolit sebagai smelter harus dipahami dalam konteks industri yang diberitakan, bukan sebagai bukti bahwa semua jenis mineral tunduk pada ketentuan ekspor yang persis sama.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rencana pembangunan smelter atau besarnya pungutan ekspor. Ukuran yang lebih penting ialah bertambahnya kapasitas pengolahan yang benar-benar beroperasi, meningkatnya nilai tambah produk mineral di dalam negeri, tumbuhnya investasi industri, serta terbukanya manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.
Pemerintah pun dituntut menjaga konsistensi aturan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan pengawasan yang terukur dan komitmen investasi yang dapat dibuktikan, sumber daya mineral Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga fondasi bagi penguatan industri nasional.
Penulis: EVY/CAS/LAS — disunting dan dilengkapi oleh DR
