Advokat Bekasi Usul POLRI Dijadikan Kementerian: Bercanda atau Serius?

Advokat Dudung Badrun Layangkan Usulan Berani: Saatnya POLRI Dirombak dari Hulu ke Hilir?

kandidat-kandidat.com | Jumat, 28 Nov 2025 - 19:57 WIB | NMR - SRiz

Advokat Bekasi H. Dudung Badrun mengusulkan hal yang tak terpikirkan sebagian orang: bentuk Kementerian Keamanan dan Kepolisian. Usul yang awalnya terdengar kayak punchline ini justru terasa makin logis ketika dibacakan dengan kacamata regulasi. Tim Reformasi POLRI mungkin perlu kopi extra strong sebelum membacanya.

 — JAKARTA | Di tengah riuh rendah wacana Reformasi POLRI yang tak kunjung menemukan bentuk finalnya, seorang advokat asal Bekasi, H. Dudung Badrun, SH MH, muncul dengan usulan yang—jika dibaca lebih jernih—lebih mirip cetak biru revolusi kelembagaan ketimbang sekadar pendapat kasual.

Baca juga: Hakim MK Bingung, Dari Tiga Organisasi Pers Semuanya Beda Paham Soal Pasal 8 UU Pers

Melalui sebuah surat resmi yang dialamatkan kepada Tim Reformasi POLRI, Dudung mengurai tiga poin usulan yang menohok langsung pada jantung problem struktural kepolisian selama ini.

Baca juga: Mantan Petinggi TNI: Pintu Selatan Stasiun KA Kota Bekasi Ditutup, Akal Sehat Dibekap?

Dalam gaya lugas khas seorang praktisi hukum yang sudah kenyang dengan rimba regulasi, ia memulai dari akar masalah: ketidaksinkronan antara entitas lembaga dan status pejabat.

1. Kementerian Keamanan dan Kepolisian? Usulan yang (lagi-lagi) Menguji Nyali Politik

Dudung menegaskan bahwa struktur badan dan pejabat di tubuh Polri semestinya selaras dengan UU Kementerian Negara (UU 39/2008), UU Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), serta UU ASN (UU 5/2014).

Baca juga: Prof. Enny Simpulkan: Iwakum Sebagai Pemohon Menilai Wartawan Belum Punya Perlindungan Kuat Saat Bekerja

Dari basis regulasi itu, ia menarik kesimpulan yang tidak main-main: POLRI sebaiknya berada dalam entitas kementerian tersendiri—Kementerian Keamanan dan Kepolisian.

Usulan ini secara implisit menuding bahwa desain kelembagaan POLRI saat ini masih berada di “zona abu-abu”—bukan kementerian, bukan pula sekadar lembaga pemerintah non-kementerian, namun diberi kekuasaan besar tanpa kerangka birokrasi yang setara. Kritik yang tentu tak nyaman di telinga sebagian elite.

Baca juga: Brigjen TNI (Purn) Kemal Bongkar Dugaan Kepentingan Tertentu di Balik Kebijakan Dishub Kota Bekasi

Lebih jauh, Dudung mengusulkan agar polisi dikembalikan ke fitrahnya sebagai pejabat profesi di bawah rezim ASN.

Artinya, struktur komando militer yang selama ini melingkupi Polri mesti ikut dievaluasi.

Baca juga: Iwakum bilang wartawan belum terlindungi. PWI dan AJI jawab: Masalahnya bukan Pasal, tapi  pelaksanaan UU Persnya di lapangan

2. Polri di Daerah: Turunan Pemerintah Daerah, Bukan Entitas Bebas Nilai?

Pada poin berikutnya, Dudung mengingatkan bahwa karena tugas Polri mencakup keamanan dan ketertiban, logis jika keberadaannya di daerah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur UU Pemda (UU 23/2014) dan UU Desa (UU 6/2024).

Sekilas biasa saja, tetapi implikasinya sangat tajam: pemetaan ulang relasi Kapolda–Gubernur dan Kapolres–Bupati/Wali Kota.

Selama ini, Polri di daerah berjalan di jalur sendiri, sering kali lebih tunduk pada komando pusat ketimbang kebutuhan riil daerah.

Baca juga: Prof. Enny Simpulkan: Iwakum Sebagai Pemohon Menilai Wartawan Belum Punya Perlindungan Kuat Saat Bekerja

Di sinilah biasanya kritik publik menguat — soal koordinasi yang kerap tersendat, hingga penanganan konflik lokal yang gagap karena komando berlapis.

Dudung seakan mengatakan: sudah cukup dengan sistem komando terpusat yang tak selalu sejalan dengan kebutuhan daerah.

3. Bareskrim Jadi Badan Mandiri, Penyidik Masuk Jalur Peradilan?

Poin ketiga mungkin yang paling kontroversial. Dudung mengusulkan agar polisi—dalam kapasitas mereka sebagai penyelidik dan penyidik—ditarik sebagai ASN khusus yang bekerja dalam badan tersendiri: BARESKRIM POLRI, yang tunduk langsung pada rezim kekuasaan kehakiman.

Secara sederhana, ia ingin agar penyidikan berada di luar komando institusi kepolisian secara struktural.

Jika diterapkan, ini akan memangkas potensi konflik kepentingan, menghilangkan campur tangan atasan dalam perkara, dan memaksa penyidikan berjalan lebih objektif.

Namun, tentu ini juga “mengganggu” salah satu ruang kekuasaan terbesar di tubuh Polri.

Siap Memaparkan, Asal Diberi Ruang

Menutup suratnya, Dudung menyisipkan kalimat pendek yang terasa seperti tantangan terbuka: “Siap mempresentasikan pokok-pokok pikiran dan usulan kepada Tim Reformasi Kepolisian jika diperlukan.”

Di tengah publik yang semakin skeptis pada setiap jargon reformasi, usulan seperti ini memang pantas dibahas serius.

Setidaknya, ia mengingatkan bahwa reformasi kepolisian bukan hanya soal etika anggota, penindakan oknum, atau urusan seragam.

Ia adalah soal desain kelembagaan — dan ini, sejak dulu, adalah wilayah yang paling dihindari pemerintah.

Kandidat2dotcom akan terus mengawal isu ini. Sebab publik bukan hanya butuh polisi yang baik, tapi juga sistem yang mencegah polisi menjadi buruk. [■] 

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL