Sumatera Kembali Dirundung Duka: Antara Curah Hujan Ekstrem, Kerusakan Alam & Lambatnya Respon Pemerintah
Wawancara podcast Aktivis Seni Budaya, dari IKA USU, Selwa Kumar ini tanpa redeng aling-aling bongkar kebusukan Pemerintahan Gubernur Bobby Nasution, Presiden Jokowi dan tak sungkan membuka ketidakberdayaan Prabowo Subianto
— KOTA BEKASI | Kepulauan Sumatera kembali membuka luka lama yang tak kunjung sembuh: negara dinilai belum sepenuhnya hadir untuk melindungi warganya dari ancaman bencana hidrometeorologi yang kian brutal.Pada akhir November–Desember 2025, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menewaskan ribuan warga, melukai ribuan lainnya, serta memaksa ratusan ribu orang kehilangan rumah dan mata pencaharian.
Skala Bencana yang Tak Biasa
Peristiwa ini bukan sekadar hujan deras biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat intensitas curah hujan ekstrem yang tertinggi dalam enam tahun terakhir di wilayah terdampak, mencapai ratusan milimeter per hari akibat fenomena Siklon Tropis Senyar yang bergerak di perairan Samudra Hindia barat Sumatera.
Dampaknya sangat dahsyat:
Korban jiwa terus bertambah dari ratusan hingga lebih dari 1.000 tewas menurut update BNPB, dengan puluhan hingga ratusan lainnya masih hilang.
Lebih dari 147 ribu rumah rusak berat, ribuan warga terluka, dan ratusan ribu orang mengungsi tersebar di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak.
Infrastruktur vital—jalan utama, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi—rusak atau lumpuh total, menyulitkan akses logistik dan pertolongan.
Wawancara Bernyali Dari Aktivis yang keluarganya pun jadi korban bencana di banjir bandang Sumatera.
Meski pemerintah pusat dan BNPB menyatakan respons nasional sedang dijalankan dengan keterlibatan TNI/Polri dan kementerian/lembaga, banyak pengamatan kritis menilai penanganan di lapangan lamban dan tidak terkoordinasi dengan efektif, terutama pada fase awal bencana.
Aktivis, organisasi masyarakat sipil, bahkan LSM lingkungan WALHI, atau seperti Greenpeace Indonesia secara tegas menyatakan bahwa respons pemerintah masih tidak siap menghadapi bencana berskala sangat besar dan koordinasi antar instansi dirasa kurang maksimal.
Banyak warga di desa-desa terpencil mengaku bertahan berhari-hari tanpa bantuan cukup, sementara akses jalan dan jaringan komunikasi rusak parah.
Kondisi ini memperburuk fase pencarian dan pertolongan yang sangat bergantung pada waktu emas beberapa hari pertama setelah kejadian.
Apakah Negara Cukup Hadir?
Polemik Status Bencana Nasional
Pada fase awal kejadian, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional, meskipun situasi di lapangan jauh melampaui kapasitas daerah dalam pengelolaan logistik, koordinasi SAR, dan rehabilitasi.
Keputusan ini kemudian memicu kritik publik yang menilai pilihan tersebut berpotensi memperlambat aliran sumber daya dari pusat.
Baru setelah kritik dan perkembangan eskalasi korban, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional dengan mobilisasi sumber daya penuh dari kementerian/lembaga pusat.
Namun, rencana dan implementasi kebijakan lanjutan seperti pendistribusian logistik, koordinasi pusat–daerah, serta rehabilitasi jangka panjang tetap dipertanyakan efektivitasnya oleh banyak pihak.
Kerusakan Lingkungan: Faktor yang Sering Diabaikan
Para ahli lingkungan dan pengamat bencana menyatakan bahwa bencana ini tidak hanya soal curah hujan ekstrem, tetapi juga akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung puluhan tahun.
Studi independen dan analisis organisasi internasional menunjukkan bahwa deforestasi yang didorong oleh izin lahan yang longgar, korupsi dalam pengelolaan lahan, dan alih fungsi hutan telah memperlemah daya serap alami wilayah hulu DAS, mempercepat dan memperbesar banjir serta longsor.
Fenomena ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta izin usaha yang sering kali berpihak pada kepentingan jangka pendek industri atau investasi, tanpa sinergi kuat untuk mitigasi risiko bencana jangka panjang.
Pentingnya Transformasi Kebijakan Mitigasi Bencana
“Negara seharusnya hadir cepat, tegas, dan berpihak penuh pada keselamatan rakyat, bukan sekadar menghitung angka kerugian,” tegasnya.
Gagasan seperti revisi kebijakan tata ruang, penguatan penegakan hukum lingkungan, investasi pada sistem peringatan dini, dan reformasi mitigasi bencana berbasis komunitas menjadi tuntutan yang kian mengemuka di berbagai platform diskusi publik dan media.
Penutup: Bencana Bukan Sekadar Alam, Tapi Kebijakan
Tragedi Sumatera akhir 2025 mengingatkan bahwa bencana besar bukan hanya persoalan meteorologi, tetapi juga soal ketegasan kebijakan, kesiapan institusi, dan keberpihakan negara kepada warga yang paling rentan.
Tanpa reformasi mitigasi risiko yang serius, akuntabilitas publik dalam tata kelola lingkungan, serta respons terpadu yang cepat dan efektif, tragedi serupa hampir pasti akan kembali terulang dengan korban yang sama tragis.
Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi – tetapi harus hadir sebelum, saat, dan setelah bencana secara nyata dan bertanggung jawab.
Itu bukan sekadar slogan, tetapi kebutuhan mendesak bangsa yang ingin melindungi warganya dari siklus penderitaan yang berulang. [■]
Posting Komentar
Silakan beri komentar yang baik dan sopan