PPP Lagi “Islah” atau “Isu Lah”? Dari Elite Adem, Daerah Malah Gelisah Basah

Penunjukan PLT oleh DPP PPP Bikin Suhu Politik Daerah Naik, Kota Bekasi Jadi Salah Satu Titik Paling Bergetar

kandidat-kandidat.com | Selasa, 21 April 2026, 13:50 WIB | Tim Redaksi

Di atas kertas, Partai Persatuan Pembangunan tampak sudah rukun pasca Muktamar X PPP. Tapi di balik narasi islah yang manis, dinamika di daerah justru mulai berisik. Dari penunjukan PLT hingga gesekan di level DPC, sinyal “retakan halus” makin terasa—terutama di Kota Bekasi.

 —  KOTA BEKASI | Di permukaan, wajah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampak kembali utuh pasca Muktamar X PPP.

Islah yang disahkan pemerintah pada Oktober 2025 menempatkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum periode 2025–2030, didampingi struktur yang disebut-sebut sebagai representasi rekonsiliasi faksi.

Baca juga: Gus Shol Dicopot, 12 PAC PPP Kota Bekasi Melawan Pada Prosesur Bukan Putusan

Namun berdasarkan penelusuran kronologis kejadian oleh Tim Investigasi JabarOL dan BekasiOL di lapangan dari masukan internal struktur pengurus partai yang namanya enggan untuk ditayangkan.

Bahwa ternyata penentuan Ketua Umum secara Aklamasi di dalam Muktamar X lalu banyak yang tak terangkat ke publik dan ke media massa, kerana kerja tim buru sergap yang gesit dan cepat dari kubu Muhammad Mardiono. Dan akan dibahas dalam artikel lainnya secara rinci di jejaring JabarOL dan BekasiOL.

Namun, sebagaimana lazim dalam pembacaan intelijen politik, apa yang tampak di panggung depan kerap berbeda dengan dinamika di belakang layar.

Fase Permukaan: Islah yang “Terlalu Cepat Rapi”

Struktur baru DPP PPP terlihat inklusif: ada nama-nama dari berbagai kubu, termasuk Taj Yasin Maimoen sebagai Sekjen. Formatur pun melibatkan figur seperti Romahurmuziy.

Baca juga: SK dari Pusat Dinilai Cacat Prosedur, Ancaman Mundur Massal 12 PAC Serentak Tanpa Diminta dari Seluruh Kecamatan

Namun dalam pendekatan intelijen organisasi, rekonsiliasi yang terlalu cepat seringkali menyisakan “residu konflik”—yakni ketidakpuasan yang tidak terselesaikan, hanya tertunda.

Indikator awalnya mulai tampak dari pola sentralisasi keputusan di tingkat DPP, khususnya dalam penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di berbagai daerah.

Fase Tengah: Pola Penunjukan PLT dan Reduksi Demokrasi Internal

Dari penelusuran berbagai pemberitaan sejak akhir 2025 hingga 2026, muncul pola berulang:

• Penunjukan Plt DPC oleh DPP tanpa musyawarah tingkat DPW/DPC
• Minimnya pelibatan struktur PAC (tingkat kecamatan)

Dalih konsolidasi organisasi pasca-islah

Dalam perspektif intelijen politik, ini bisa dibaca sebagai manuver konsolidasi kekuasaan vertikal—mengamankan loyalitas struktur hingga akar rumput menjelang kontestasi politik berikutnya.

Namun konsekuensinya jelas: legitimasi demokratis di tingkat bawah tergerus.

Di sejumlah daerah, langkah ini memicu resistensi diam-diam—bukan dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi pembangkangan pasif dan fragmentasi jaringan.

Fase Kritis: Bekasi sebagai Miniatur Konflik Nasional

Kasus di Kota Bekasi menjadi contoh paling konkret.

Ketua DPC PPP yang masih sah secara demokratis hingga 2026, yakni Sholihin, alias Gus Shol tiba-tiba digantikan melalui mekanisme Plt yang ditunjuk DPP.

Nama yang muncul: H. Nawal Husni sebagai Plt Ketua DPC PPP Kota Bekasi dan mantan aleg H. Bambang Supriyadi sebagai Sekretaris PLT DPC PPP Kota Bekasi.

Dari sudut pandang intelijen, ada beberapa layer analisis:

1. Faktor Kedekatan Politik

Dicopotnya Gus Sholihin diduga berkaitan dengan peta kedekatan di tingkat DPW Jawa Barat yang juga tengah mengalami friksi internal.

Ia disebut berada di spektrum yang tidak sepenuhnya sejalan dengan orbit kekuasaan Ketua Umum.

2. Efek Domino Konflik Vertikal

Ketegangan di DPP menurun ke DPW, lalu ke DPC. Ini pola klasik dalam organisasi politik: konflik elite menghasilkan instabilitas struktural di bawah.

3. Operasi Lapangan yang Agresif

Informasi internal menyebutkan bahkan terjadi langkah-langkah simbolik seperti pemasangan atribut Plt di sekretariat DPC.

Dalam kacamata intelijen, ini bukan sekadar administratif, melainkan operasi legitimasi visual—menguasai ruang fisik untuk membangun persepsi kekuasaan.

Namun, sejumlah tudingan terhadap individu tertentu—misalnya terkait rekam jejak pribadi—tetap perlu dipandang sebagai informasi yang belum tentu terverifikasi penuh, sehingga tidak bisa dijadikan basis kesimpulan final tanpa pembuktian hukum.

Gus Sholihin berjumpa dengan Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Fendaby dan Sekretaris DPD PKS Kamil Syaikhu.

Fase Laten: Manuver Politik dan Potensi “Pembelotan Senyap”

Yang menarik, Gus Sholihin disebut mulai didekati berbagai partai lain:

• Partai NasDem
• Partai Demokrat
• Partai Kebangkitan Bangsa
• Partai Keadilan Sejahtera

Dalam analisis intelijen, ini masuk kategori “asset shifting”—ketika figur dengan basis massa mulai diperebutkan oleh kekuatan politik lain akibat ketidakpuasan internal.

Jika benar terjadi, maka risikonya bagi PPP bukan sekadar kehilangan satu tokoh, melainkan:

• Migrasi jaringan kader
• Perpindahan mesin politik lokal
• Erosi suara pada Pemilu 2029
• Faktor Tambahan: Jabatan Ganda dan Persepsi Publik

Posisi Kantor Staf Kepresidenan yang juga diemban oleh Muhamad Mardiono menambah dimensi lain.

Dalam AD/ART partai, isu rangkap jabatan sering menjadi sensitif. Secara intelijen, ini bukan hanya soal aturan, tapi soal persepsi fairness di internal:

Apakah keputusan DPP murni organisasi, atau terpengaruh kekuasaan eksternal? Pertanyaan ini, meski tidak selalu diucapkan, hidup dalam ruang-ruang diskusi kader.

Kesimpulan Intelijen: Konsolidasi atau Fragmentasi Tertunda?

Dari seluruh data dan pola yang teridentifikasi, ada dua kemungkinan besar:

• Skenario 1: Konsolidasi Berhasil. Jika penunjukan Plt mampu mengamankan loyalitas hingga akar rumput, PPP bisa tampil solid di 2029.
• Skenario 2: Fragmentasi Tertunda (Delayed Conflict)

Jika resistensi daerah terus membesar dan tokoh-tokoh lokal hengkang, maka konflik hanya “ditunda”—bukan diselesaikan.

Catatan Penutup

Konflik internal partai bukan hal baru. Namun yang membedakan PPP saat ini adalah:

• Skala sentralisasi keputusan
• Kecepatan manuver struktural
• Dan potensi migrasi kader secara diam-diam

Dalam bahasa intelijen: “Medan tempur sesungguhnya bukan di DPP, tapi di loyalitas akar rumput.”

Dan Bekasi, untuk saat ini, adalah salah satu titik panas yang patut terus dipantau. [■]

Reporter: Tim Investigasi Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL