Pelaku Dapur Siap Disertifikasi, Pemda Diminta Jangan Cuma Jadi Penikmat

Dari Kompor ke Kebijakan: Saatnya Pemda Support, Jangan Cuma Kirim Doa untuk Dapur MBG, Kata Coach Arsyam

kandidat-kandidat.com | Sabtu, 4 April 2026, 13:03 WIB | DR

Semangat pelaku dapur SPPG mengikuti tes saat pelatihan HACCP di Tebu Hotel Bandung patut diacungi jempol. Sayangnya, dorongan dari pemerintah daerah belum selalu sehangat kompor dapur. Padahal, tanpa keterlibatan aktif Pemda, kualitas MBG bisa jadi bukan soal gizi—tapi soal keberuntungan.

 — KOTA BEKASI | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden sejatinya bukan sekadar soal nasi, lauk, dan senyum anak-anak sekolah.

Di balik itu, ada urusan serius bernama keamanan pangan, higienitas dapur, dan keselamatan kerja—yang sayangnya, di beberapa daerah, masih diperlakukan seperti “menu tambahan”: kalau sempat, ya dikerjakan.

Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dapur SPPG bukan sekadar tempat masak, tapi “pabrik harapan” yang setiap harinya memproduksi kepercayaan publik. Sedikit saja lengah, yang muncul bukan rasa kenyang, tapi rasa khawatir.

Di sinilah urgensi standarisasi itu jadi tidak bisa ditawar lagi.

Pelatihan dan Sertifikasi berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang digelar di Tebu Hotel Bandung selama 3–4 April 2026 menjadi semacam “wake-up call” yang halus tapi nyentil.

Para pelaku dapur SPPG yang hadir tampak antusias—seolah ingin bilang, “Kami siap naik kelas, asal jangan ditinggal sendirian.”

Ketua Assesor Kompetensi dan Sertifikasi, Arsyam Dwi yang juga Direktur Utama Pasatama Institute, menekankan bahwa dapur SPPG harus dikelola dengan standar yang jelas dan terukur.

Bukan sekadar “yang penting matang”, tapi harus sesuai dengan standar internasional seperti ISO 22000:2018 untuk keamanan pangan dan ISO 45001:2018 untuk keselamatan kerja.

Bahasanya mungkin terdengar teknis, tapi intinya sederhana: makanan harus aman, dapur harus bersih, dan pekerja harus terlindungi.

Masalahnya, upaya ini tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku dapur saja. Kalau diibaratkan pertandingan, pelaku usaha sudah siap main, tapi wasitnya—dalam hal ini pemerintah daerah—kadang masih sibuk di ruang ganti.

Padahal, peran Pemda sangat krusial. Bukan cuma sebagai penonton yang sesekali tepuk tangan, tapi sebagai penggerak utama yang:

• Mengajak dan memfasilitasi pelaku usaha dapur SPPG untuk ikut uji kompetensi
• Mendorong sertifikasi tenaga kerja dapur, mulai dari food handler hingga manajemen
• Memastikan setiap dapur memiliki sertifikat laik higienitas dan sanitasi
• Mengawal penerapan sistem manajemen dapur berbasis standar nasional dan internasional

Tanpa itu semua, program MBG berisiko berjalan dengan standar yang “berbeda-beda tipis”—yang dalam dunia pangan, beda tipis bisa berarti beda nasib.

Menariknya, dalam sesi diskusi, banyak peserta justru berharap ada dorongan lebih kuat dari pemerintah daerah.

Bukan sekadar imbauan di atas kertas, tapi aksi nyata di lapangan. Karena jujur saja, sertifikasi itu bukan cuma soal gengsi, tapi soal tanggung jawab.

Coach Arsyam sendiri menyarankan agar Pemda tidak ragu mengambil peran lebih aktif. Menurutnya, standarisasi HACCP dan sistem manajemen dapur bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas layanan publik.

Dan di titik ini, kita jadi bertanya dengan gaya santai tapi serius: Kalau dapur sudah mau berbenah, masa Pemda masih malu-malu?

Program sebesar MBG tidak cukup hanya mengandalkan semangat pusat. Ia butuh orkestrasi yang rapi hingga ke daerah.

Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas program ini bukan hanya kebijakan di atas kertas, tapi bagaimana ia dijalankan di atas kompor.

Jadi, mungkin sudah saatnya Pemda berhenti jadi “penonton VIP” dan mulai turun ke dapur.

Bukan untuk ikut masak, tentu saja—tapi memastikan yang masak sudah tersertifikasi, dapurnya higienis, dan sistemnya berjalan sesuai standar.

Karena dalam urusan makan anak-anak bangsa, yang dipertaruhkan bukan cuma rasa—tapi masa depan. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL