Pasangan Prabowo–Gibran Menjelang “Expired”?

Ketika Retorika Kebangsaan Bertemu Realitas yang Retak - Fitur Investigatif Satire | Disampaikan oleh Yusuf Blegur

kandidat-kandidat.com | Sabtu,  4 April 2026, 11:02 WIB | YUSUF/DR

Di negeri yang tak pernah kehabisan drama politik, panggung kekuasaan kembali dipenuhi sorot lampu dan suara pidato yang menggema. Namun di balik gemuruh retorika kebangsaan, kritik publik justru semakin tajam. Istilah “menjelang expired” yang dilontarkan pengamat Yusuf Blegur bukan sekadar satire, melainkan sindiran keras terhadap jarak yang dianggap makin lebar antara janji politik dan realitas yang dirasakan rakyat.

 — KOTA BEKASI | Di republik yang terlalu sering sibuk merias panggung, kata-kata kerap tampil lebih gagah daripada kenyataan.

Pidato berdentum. Mikrofon bergetar. Tepuk tangan bergulung seperti ombak di stadion politik. Nasionalisme diperdengarkan dengan suara menggelegar, patriotisme dikemas dalam frasa-frasa heroik, dan rakyat kembali diajak percaya bahwa negara sedang berada di tangan yang kuat.

Namun, seperti lakon komedi yang dipentaskan terlalu lama, penonton mulai hafal kapan aktor utama harus meninggikan suara, kapan wakilnya harus mengangguk kosong, dan kapan klimaks ternyata hanya berakhir sebagai dekorasi.

Di situlah publik mulai bertanya: apakah kepemimpinan ini masih bekerja, atau masa berlakunya mulai mendekati tanggal kedaluwarsa?

Istilah expired mungkin terdengar satire, bahkan kejam. Tetapi satire lahir justru dari kenyataan yang terlalu pahit untuk disebut secara biasa.

Sejak pasangan Prabowo–Gibran resmi memegang kendali pemerintahan pasca Pilpres 2024, publik disuguhi pertunjukan yang semakin kontras antara retorika dan implementasi.

Di podium, negara terdengar perkasa. Di lapangan, rakyat justru merasakan rapuhnya perlindungan.

Di dalam negeri, tragedi sosial terus bergulir: tekanan ekonomi, bunuh diri akibat himpitan hidup, hingga kegelisahan publik atas kebijakan yang dianggap tak berpihak.

Di luar negeri, gugurnya tiga prajurit TNI dalam peristiwa mengenaskan memunculkan pertanyaan yang lebih besar: di mana suara negara ketika darah anak bangsanya tumpah?

Yang muncul bukan gelora kemarahan nasional, bukan kecaman yang tegas, melainkan kesunyian diplomatik yang terasa ganjil.

Negara seperti sedang kehilangan refleks.

Negeri Panggung, Pemerintahan Lakon

Ada paradoks yang makin sulit disembunyikan.

Semakin lantang narasi kebangsaan diperdengarkan, semakin keras pula realitas memperlihatkan kebalikannya.

Presiden tampil piawai dalam teatrikal politik—gestur tegas, intonasi meyakinkan, dan simbol-simbol kebangsaan yang selalu siap dipanggungkan.

Sementara wakil presiden, dalam banyak momen, justru lebih sering hadir sebagai figur yang tampak kikuk, diam, atau sekadar menjadi pelengkap visual kekuasaan.

Di ruang publik, rakyat mulai menyusun leluconnya sendiri.

“Negara ini seperti drama seri,” kata seorang warga dalam obrolan warung kopi, “bedanya, episode baru selalu lebih absurd dari sebelumnya.”

Humor rakyat sering kali menjadi indikator paling jujur atas kesehatan sebuah rezim.

Ketika lelucon tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan, itu tanda ada yang retak.

Jejak Lama, Bayang-Bayang yang Tak Pergi

Kepemimpinan tidak pernah lahir dari ruang kosong.

Ia selalu membawa sejarah, rekam jejak, dan hutang masa lalu.

Pilpres 2024 yang sejak awal dibayangi kontroversi, tudingan distorsi demokrasi, serta perdebatan etik konstitusi, meninggalkan warisan skeptisisme yang belum benar-benar reda.

Publik belum selesai memproses luka demokrasi, sementara pemerintahan baru sudah bergerak dengan beban legitimasi yang dipertanyakan.

Lebih jauh, kedekatan politik dengan rezim sebelumnya memunculkan kesan bahwa yang berganti hanyalah pemain, bukan sistem.

Teriakan “Hidup Jokowi” yang menggema di tengah panggung publik bukan sekadar slogan emosional.

Ia dibaca banyak kalangan sebagai simbol kesinambungan kekuasaan, estafet pengaruh, dan kuatnya bayang-bayang rezim lama dalam tubuh pemerintahan baru.

Dengan kata lain, ini bukan perubahan.

Ini hanya pergantian kostum.

Inkompetensi yang Dipoles Seragam

Masalah paling fundamental dari sebuah negara bukan semata krisis ekonomi, melainkan krisis kapasitas kepemimpinan.

Ketika jabatan strategis lebih banyak diisi oleh loyalitas daripada kompetensi, maka birokrasi berubah menjadi panggung formalitas.

• Seragamnya rapi.
• Mobil dinasnya mengilap.
• Pidatonya penuh istilah teknokratik.

Namun keputusan-keputusannya sering kali terasa seperti hasil improvisasi.

Harga kebutuhan pokok naik, beban listrik dan BBM menekan masyarakat, pajak terasa mencekik, sementara korupsi tetap menjadi hantu yang tak pernah benar-benar diusir dari ruang negara.

Ironinya, di negeri yang mengklaim menuju kesejahteraan, rakyat justru dipaksa hidup berdampingan dengan dua musuh sekaligus: kemiskinan dan korupsi.

Yang satu menguras isi dompet.

Yang lain menguras masa depan.

Dan keduanya tampak sama-sama dipelihara.

Satire tentang Negara yang Kehilangan Martabat

Dalam politik internasional, Indonesia pernah berdiri tegak.

Konferensi Asia Afrika 1955 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan simbol martabat sebuah bangsa yang pernah berbicara setara dengan dunia.

Kini, nostalgia itu terasa semakin jauh.

Kebijakan luar negeri yang dinilai terlalu lentur terhadap kepentingan asing memunculkan kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat.

Kedaulatan politik dan ekonomi kembali menjadi tema yang menghantui ruang publik.

Satire paling pedih adalah ketika bangsa yang dulu memimpin suara anti-kolonialisme, kini justru dituduh terlalu akomodatif terhadap kekuatan global yang dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi.

Bagi kritik seperti Yusuf Blegur, ini bukan sekadar kesalahan kebijakan.

Ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap memori sejarah bangsa.

Menjelang Expired, atau Menjelang Kesadaran?

Istilah expired dalam tulisan ini bukan semata sindiran untuk kekuasaan.

Ia adalah metafora.

Tentang legitimasi yang aus.

Tentang kepercayaan yang menipis.

Tentang janji yang mulai kehilangan aroma.

Sebab kekuasaan, seperti produk apa pun, punya masa berlaku sosial: selama rakyat masih percaya.

Ketika rakyat mulai lebih percaya pada satire daripada pidato resmi, itu pertanda alarm sudah berbunyi.

Dan mungkin, yang sedang mendekati akhir bukan sekadar citra politik sebuah pasangan, tetapi juga kesabaran publik.

Bekasi Kota Patriot,

15 Syawal 1447 H / 4 April 2026. [■]

Reporter: Yusuf Blegur - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL