ASN Wanita Lapor, Waka GMBI Delvin Chan Desak Nonaktifkan Sementara, BKPSDM & Inspektorat Masih Bungkam
kandidat-kandidat.com | Jumat, 26 Juni 2026, 16:49 WIB | TimRed
— KOTA BEKASI | Dugaan tindakan asusila melalui komunikasi digital yang diduga dilakukan seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap bawahannya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan berinisial ADN, terus menjadi perhatian publik. Kasus yang menyeret nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi tersebut kini memasuki tahap pelaporan dan pemeriksaan internal, sekaligus telah menjadi perhatian DPRD Kota Bekasi.
Tak hanya menjadi bahan perbincangan di grup WhatsApp dan media sosial, dugaan percakapan bernuansa asusila yang menyeret seorang pejabat Satpol PP Kota Bekasi kini telah bergeser ke ranah resmi. DPRD Kota Bekasi menerima pengaduan, sementara desakan agar pejabat tersebut dinonaktifkan sementara terus menguat. Namun hingga kini, publik masih menunggu penjelasan dari BKPSDM maupun Inspektorat.
— KOTA BEKASI | Dugaan tindakan asusila melalui komunikasi digital yang diduga dilakukan seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap bawahannya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan berinisial ADN, terus menjadi perhatian publik. Kasus yang menyeret nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi tersebut kini memasuki tahap pelaporan dan pemeriksaan internal, sekaligus telah menjadi perhatian DPRD Kota Bekasi.Informasi yang dihimpun dari berbagai pihak menyebutkan, dugaan peristiwa tersebut berawal dari komunikasi melalui aplikasi pesan pada telepon genggam yang diduga berisi percakapan bernuansa seksual kepada ASN perempuan yang berada dalam hubungan kedinasan dengan terlapor.
Dugaan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik setelah materi percakapan beredar luas di media sosial dan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Seiring mencuatnya perkara tersebut, korban diduga telah menempuh jalur pengaduan resmi. DPRD Kota Bekasi dikabarkan telah menerima laporan dan mulai meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan belum terdapat penjelasan resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi mengenai status pemeriksaan aparatur yang bersangkutan.
Demikian pula Inspektorat Kota Bekasi belum menyampaikan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etik maupun disiplin ASN tersebut kepada publik.
Ketiadaan informasi resmi dari dua lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pemeriksaan ASN itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses penanganan kasus berjalan serta langkah administratif yang akan diambil Pemerintah Kota Bekasi.
GMBI Desak Walikota Ambil Langkah Tegas
Menyikapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago, meminta Wali Kota Bekasi segera mengambil langkah administratif berupa penonaktifan sementara terhadap pejabat yang diduga terlibat.
Menurut Delvin, kebijakan nonaktif sementara bukanlah bentuk penghukuman, melainkan upaya menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bekasi.
"Walikota wajib bertindak tegas dengan menonaktifkan (nonjob) oknum tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi. Kami juga berharap DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi I, dapat menguatkan langkah Wali Kota dengan memberikan rekomendasi agar oknum pejabat tersebut dinonjobkan," ujar Delvin.
Ia menambahkan, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika serta memberikan teladan kepada masyarakat.
"Perempuan harus dihormati, bukan diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Apalagi jika yang bersangkutan adalah seorang pejabat, maka sudah semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," tegasnya.
Delvin juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini mendampingi ASN perempuan yang mengaku menjadi korban.
"Kami mendampingi saja sebagai lembaga kontrol sosial yang mendengarkan keluhan ASN wanita. Insya Allah hari Senin kami akan melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya BKPSDM dan Inspektorat Kota Bekasi," katanya.
Aspek Etik dan Disiplin ASN Menjadi Sorotan
Terlepas dari proses pembuktian yang masih berjalan, dugaan ini turut memunculkan pembahasan mengenai penerapan disiplin ASN dan perlindungan terhadap pegawai perempuan di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah kalangan menilai bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan moral pribadi, tetapi juga menyentuh aspek penyalahgunaan jabatan, hubungan atasan dan bawahan, serta potensi pelanggaran terhadap kode etik ASN.
Karena itu, desakan agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, independen, dan tanpa intervensi semakin menguat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pihak memperoleh keadilan, baik bagi pelapor maupun terlapor.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga laporan ini diterbitkan, pejabat yang diduga merupakan Kasatpol PP Kota Bekasi belum memberikan klarifikasi ataupun pernyataan resmi mengenai tuduhan yang beredar.
Pemerintah Kota Bekasi juga belum mengumumkan status pemeriksaan, sementara BKPSDM maupun Inspektorat Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dugaan pelanggaran tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Informasi tambahan maupun klarifikasi resmi akan dimuat sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan menjunjung asas praduga tak bersalah. [■]
Tags
GMBI Distrik Kota Bekasi
Kasat Pol PP
LSM GMBI
Nesan Sujana
Oknum Satpol PP
Waka GMBI Delvin Chaniago
Wakil Ketua
Wakil Ketua LSM GMBI