AWPI Masuk Balai Kota, Chiko Hakim Malah Bilang: “Jangan Takut Kritik Pemprov!”

Media Didorong Aktif Mengawasi Kinerja Pemerintah, Tapi Kritik Harus Berbasis Data dan Fakta

kandidat-kandidat.com | Kamis, 13 Agt 2026, 00:12 WIB | YH/NMR

Ada yang unik dari audiensi AWPI DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta. Bukannya diminta rajin memuji, wartawan justru didorong lebih berani mengkritik kinerja pemerintah. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim bahkan meminta media tidak ragu menyoroti kesalahan dan kekurangan jajaran Pemprov—dengan satu syarat: jangan cuma bermodal “katanya”, harus ada data dan fakta.

 — KOTA BEKASI | Biasanya pemerintah senang kalau diberitakan baik-baik saja. Namun, dalam audiensi DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026, pesannya justru berbeda: media diminta tidak ragu mengkritik.

Audiensi berlangsung di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rombongan pengurus DPD AWPI DKI Jakarta diterima Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim alias Chiko Hakim. Ia didampingi Tenaga Ahli Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Reinhart Sirait dan Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Politik Aris.

Pertemuan itu menjadi momentum bagi AWPI DKI memperkenalkan kepengurusan baru hasil Musdalub sekaligus membangun komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, pembicaraan tidak berhenti pada urusan silaturahmi.

Pemprov Justru Minta Dikritik

Chiko Hakim mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terbuka terhadap insan pers. Menurut dia, gubernur tidak ingin komunikasi dengan wartawan dibatasi sekat birokrasi.

Bahkan, kritik terhadap jajaran Pemprov DKI disebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi gubernur.

“Pak Gubernur senang kalau media menyoroti kesalahan atau kekurangan kinerja anak buah. Itu menjadi masukan bagi beliau untuk memberikan teguran dan perbaikan,” ujar Chiko.

Karena itu, ia meminta media tidak ragu mengangkat persoalan dalam kinerja pemerintahan, terutama jika ditemukan kekurangan di tingkat jajaran Pemprov DKI.

Syaratnya satu: kritik harus berbasis fakta dan data.

“Saya berharap akan banyak berita-berita kritik terhadap kinerja jajaran ke bawah, tentunya berdasarkan fakta dan data,” tegasnya.

Pernyataan itu menempatkan media bukan sekadar sebagai penyampai informasi program pemerintah. Pers juga dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial.

AWPI: Mitra, Tapi Tetap Mengkritik

Ketua DPD AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu alias Marlin, menyambut positif keterbukaan tersebut.

Menurut Marlin, organisasi wartawan harus mampu mengambil posisi yang proporsional. Ketika pemerintah menjalankan program yang baik, media wajib menyampaikannya kepada masyarakat. Sebaliknya, ketika ditemukan persoalan, pers juga harus berani mengkritiknya.

“Kami ingin AWPI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus tetap menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Kalau ada program yang baik, tentu kita dukung dan informasikan kepada masyarakat. Kalau ada kekurangan, kita kritik secara konstruktif berdasarkan data dan fakta,” kata Marlin.

Posisi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa sinergi antara pemerintah dan media tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan pers.

AWPI, kata Marlin, siap membantu menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi ruang untuk memberikan kritik dan masukan juga harus tetap terbuka.

40 Media dan Gagasan Forum Komunikasi

Marlin menyebut saat ini sekitar 40 anggota media terdaftar dalam DPD AWPI DKI Jakarta.

Ia berharap hubungan komunikasi dengan Pemprov DKI tidak berhenti pada satu kali audiensi. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan forum komunikasi antara AWPI DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Bagi AWPI, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci membangun kepercayaan publik. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program kepada masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan media untuk memperoleh informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.

Di titik itulah pers memiliki fungsi ganda: menjadi jembatan komunikasi sekaligus pengawas.

Kritik Boleh, Data Jangan Hilang

Audiensi tersebut pada akhirnya mempertemukan dua kepentingan yang sebenarnya tidak harus berhadap-hadapan.

Pemprov DKI membutuhkan kritik sebagai bahan evaluasi. Media membutuhkan akses informasi agar kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai opini.

Pesan Chiko cukup jelas: kritik terhadap pemerintah bukan sesuatu yang harus ditakuti, sepanjang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta dan data.

AWPI pun menyatakan siap mengambil peran tersebut.

Dengan demikian, sinergi yang dibangun bukan sekadar hubungan antara pemerintah dan media untuk saling memuji.

Yang diharapkan justru komunikasi yang terbuka: program yang baik diberitakan, persoalan yang ditemukan dikritik, dan setiap kritik diuji dengan data.

Audiensi di Balai Kota itu pun menjadi awal komunikasi yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Sebab, dalam pemerintahan yang terbuka, kritik semestinya bukan suara yang harus dibungkam. Kritik justru bisa menjadi alarm—agar kebijakan tidak hanya terdengar bagus di ruang rapat, tetapi juga terasa manfaatnya di tengah masyarakat. [■]

Reporter: YH/NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL