Dari UMKM sampai Konglomerat Diajak Ngumpul Satu Meja, Dualisme Bubar—KADIN Bekasi Siap Naik Kelas!
kandidat-kandidat.com | Senin, 2 Mei 2026, 14:05 WIB | NMR/DR
— KOTA BEKASI | Di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang kian kompleks, kontestasi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi periode 2026–2031 memasuki fase krusial.
Di tengah drama klasik organisasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS) justru tampil santai tapi menusuk: ajak semua pelaku usaha bersatu. Bukan cuma silaturahmi, tapi sinyal kuat—Kadin Bekasi mau berhenti ribut, mulai produktif.
— KOTA BEKASI | Di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang kian kompleks, kontestasi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi periode 2026–2031 memasuki fase krusial.Nama Qadar Ruslan Siregar (QRS) muncul sebagai figur sentral—bukan sekadar karena statusnya sebagai calon tunggal, tetapi juga karena narasi besar yang ia bangun: menyatukan dunia usaha dalam satu orkestrasi kolektif demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Dalam sebuah forum silaturahmi yang digelar di Hotel Merapi Merbabu, Kota Bekasi, Sabtu (02/05/2026), QRS tampil dengan pendekatan yang lebih cair namun terukur.
Di hadapan pelaku usaha dari berbagai skala—UMKM hingga industri besar—ia tidak sekadar menyampaikan visi, melainkan mengajukan semacam “kontrak moral” kolaborasi.
“Dengan kontribusi kolektif, kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus menggerakkan ekonomi lingkungan secara luas,” ujarnya, menegaskan bahwa Kadin ke depan tidak boleh lagi berjalan sektoral, melainkan harus menjadi simpul integrasi kepentingan ekonomi lokal.
Menyasar Sinergi Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Dari penelusuran Kandidat-Kandidat.com, gagasan yang diusung QRS tidak berhenti pada jargon sinergi. Ia secara eksplisit menempatkan hubungan antara dunia usaha dan Pemerintah Kota Bekasi sebagai poros utama strateginya menghadapi Musyawarah Kota (Mukota) ke-VI yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei mendatang.
Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya merespons tantangan klasik yang kerap muncul di banyak daerah: lemahnya jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan riil pelaku usaha.
Dalam konteks Bekasi—kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan industri pesat—ketimpangan koordinasi ini kerap berdampak pada tersendatnya investasi dan lambatnya distribusi manfaat ekonomi ke level bawah.
QRS tampaknya ingin memotong pola tersebut.
“Hari ini momentum untuk menyelaraskan pemahaman. Kadin ke depan harus punya arah yang sama antara anggota dan pemangku kepentingan,” katanya.
Membaca Peran Ganda Kadin: Antara Mitra dan Rumah Besar
Dalam paparannya, QRS merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai landasan normatif.
Ia menekankan bahwa KADIN memiliki dua wajah sekaligus: sebagai mitra strategis pemerintah dan sebagai “rumah besar” dunia usaha.
Interpretasi ini menarik. Dalam praktiknya, banyak organisasi serupa terjebak pada salah satu peran—entah terlalu dekat dengan pemerintah sehingga kehilangan daya kritis, atau terlalu internal sehingga minim pengaruh kebijakan.
QRS mencoba menempatkan KADIN di titik tengah: menjadi jembatan yang aktif, bukan sekadar simbolik.
“Kita harus menggali potensi anggota dan pengurus. Kadin tidak boleh hanya jadi wadah administratif, tapi harus menjadi mesin penggerak ekonomi,” ujarnya.
Rekonsiliasi: Mengakhiri Babak Dualisme
Salah satu isu paling sensitif yang sempat membayangi KADIN Kota Bekasi adalah dualisme kepengurusan.
Dalam dunia organisasi, konflik semacam ini seringkali berdampak panjang—menggerus kepercayaan anggota hingga melemahkan legitimasi kelembagaan.
Namun QRS memastikan bahwa fase tersebut telah berakhir.
“Dualisme sudah selesai. Saya dan Pak Gunawan sudah rekonsiliasi, difasilitasi Kadin Jawa Barat. Hari ini hanya ada satu Kadin Kota Bekasi,” tegasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan sinyal penting menjelang Mukota.
Stabilitas internal menjadi prasyarat mutlak bagi organisasi yang ingin memainkan peran strategis di tengah persaingan ekonomi regional.
Calon Tunggal: Kekuatan atau Ujian?
Fakta bahwa QRS kini menjadi calon tunggal setelah penutupan pendaftaran menghadirkan dua sisi analisis.
Di satu sisi, ini mencerminkan konsolidasi kekuatan dan minimnya fragmentasi internal. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi ujian tersendiri: sejauh mana kepemimpinan ke depan mampu mengakomodasi keragaman kepentingan tanpa adanya kompetisi terbuka sebagai mekanisme kontrol awal.
Bagi QRS, legitimasi tidak lagi ditentukan oleh persaingan elektoral, melainkan oleh kapasitas realisasi program pasca-terpilih.
Menuju KADIN yang Lebih Fungsional
Jika ditarik lebih jauh, arah yang dibangun QRS mengindikasikan pergeseran paradigma: dari KADIN sebagai organisasi representatif menuju KADIN sebagai institusi operasional yang berdampak langsung.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang akan memimpin—melainkan sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu mengubah Kadin menjadi aktor nyata dalam meningkatkan PAD, memperkuat UMKM, dan memastikan pertumbuhan industri tidak hanya terkonsentrasi, tetapi juga merata.
Tags
Demokrasi
KADIN
KADIN Kota Bekasi
Kandidat Ketua
Kandidat Ketua KADIN
Ketua KADIN
Pemilihan
Qadar Ruslan Siregar
QRS


