Laporan Khusus Bekasi-OL, Podcast dengan Aktivis Muda Bekasi, Adhyp Glank

Refleksi Sejarah Soekarno: Antara Ambisi Geopolitik, Romantisme Revolusi, dan Pelajaran bagi Indonesia Hari Ini

kandidat-kandidat.com | Ahad, 21 Juni 2026, 22:26 WIB | NMR/DR

"Kita tidak menolak pembangunan ataupun penataan kota. Yang perlu diawasi adalah ketika pembangunan kehilangan sensitivitas sosial dan berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat kecil," katanya.

 — KOTA BEKASI| Sejarah kerap menjadi cermin untuk membaca arah perjalanan sebuah bangsa. Di tengah berbagai dinamika kebijakan nasional saat ini, perdebatan mengenai relevansi pengalaman masa lalu kembali mengemuka.

Salah satu yang menarik perhatian adalah analisis mengenai akhir kekuasaan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dinilai sarat pelajaran tentang hubungan antara ambisi geopolitik, kekuatan ideologi, dan realitas ekonomi domestik.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan Bekasi-OL, pengamat sosial-politik Adi Putra (Adhyp Glank) menguraikan pandangannya mengenai keterkaitan sejarah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin dengan dinamika geopolitik Asia yang digambarkan dalam buku Naga dan Tikus, karya Oey Hong Lee.

Menurut Adip, terdapat benang merah yang menarik antara pengalaman Tiongkok menghadapi perang, kolonialisme, dan pertarungan ideologi dengan berbagai kebijakan yang diambil Soekarno menjelang berakhirnya Orde Lama.

Menelusuri Jejak Pemikiran Soekarno

Dalam wawancara tersebut, Adip menjelaskan bahwa Soekarno memandang dunia melalui perspektif perjuangan bangsa-bangsa Asia yang pernah mengalami kolonialisme dan intervensi kekuatan asing.

"Jika kita membaca sejarah Asia pada pertengahan abad ke-20, termasuk konflik antara Kuomintang dan Komunis di Tiongkok serta invasi Jepang, kita bisa memahami mengapa Soekarno sangat sensitif terhadap apa yang ia sebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme," ujar Adip.

Menurutnya, trauma kolektif bangsa-bangsa Asia terhadap dominasi Barat membentuk cara pandang Soekarno terhadap berbagai persoalan internasional.

Dalam konteks itu, kebijakan konfrontatif seperti Ganyang Malaysia, pembentukan Conefo (Conference of New Emerging Forces), hingga keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 tidak dapat dilepaskan dari keyakinan bahwa Indonesia sedang memimpin perjuangan negara-negara berkembang melawan dominasi negara-negara besar.

Poros Jakarta–Peking dan Pengaruh Revolusi Asia

Hasil penelusuran Bekasi-OL atas penjelasan Adip terhadap berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa era Demokrasi Terpimpin memang ditandai dengan semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Adip menilai keberhasilan pemerintahan dalam memenangkan revolusi dan membangun Tiongkok pasca-perang memberikan pengaruh psikologis dan ideologis yang cukup kuat terhadap Soekarno.

"Keberhasilan Mao dianggap sebagai kemenangan rakyat kecil melawan elite lama yang korup. Narasi seperti itu sangat menarik bagi Soekarno yang saat itu sedang membangun konsep revolusi berkelanjutan di Indonesia," katanya.

Dari sinilah, lanjut Adip, muncul gagasan pembentukan Poros Jakarta-Peking yang menempatkan Indonesia lebih dekat kepada blok sosialis dibandingkan negara-negara Barat.

Conefo dan Mimpi Tatanan Dunia Baru

Salah satu proyek paling ambisius pada masa itu adalah pembentukan Conefo.

Menurut Adip, proyek tersebut bukan sekadar forum internasional biasa, melainkan simbol perlawanan terhadap dominasi negara-negara yang dianggap mengendalikan sistem global pasca-Perang Dunia II.

"Soekarno ingin membangun panggung alternatif bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ia meyakini bahwa dunia tidak boleh hanya diatur oleh kekuatan lama yang selama berabad-abad pernah menjajah bangsa-bangsa berkembang," jelasnya.

Dalam kerangka pemikiran itu lahir konsep New Emerging Forces (NEFO) sebagai tandingan Old Established Forces (OLDEFO).

Bagi Soekarno, Indonesia bukan sekadar negara berkembang, melainkan calon pemimpin gerakan global anti-imperialisme.

Ketika Ekonomi Menjadi Korban Ambisi Politik

Namun di balik gemuruh diplomasi internasional dan berbagai proyek mercusuar, muncul persoalan serius di dalam negeri.

Bekasi-OL menemukan dari pemaparan Adip bahwa menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, ditandai dengan inflasi tinggi, memburuknya nilai mata uang, serta meningkatnya utang luar negeri.

Adip menilai inilah titik kritis yang kemudian mempercepat melemahnya fondasi kekuasaan Soekarno.

"Dalam perspektif Soekarno, revolusi dan kedaulatan nasional harus didahulukan. Ia percaya penderitaan ekonomi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung dalam perjuangan melawan dominasi asing," ujarnya.

Menurutnya, logika tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai pengalaman revolusi di Asia, di mana pembangunan identitas nasional dan mobilisasi politik sering ditempatkan di atas pertimbangan ekonomi jangka pendek.

Pada masa itu pemerintah juga menjalankan sejumlah proyek prestisius seperti pembangunan monumen, fasilitas olahraga internasional, serta berbagai simbol kebanggaan nasional yang kemudian dikenal sebagai proyek mercusuar.

"Masalahnya, kebanggaan nasional tidak selalu mampu mengimbangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari," kata Adip.

Keruntuhan yang Datang dari Dalam

Dalam pandangan Adip, akhir kekuasaan Soekarno bukan semata-mata akibat tekanan luar negeri.

Ia justru melihat faktor domestik sebagai penyebab utama.

Ketika inflasi melonjak, kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau, dan konflik politik memanas, dukungan terhadap pemerintah perlahan terkikis.

"Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan politik sebesar apa pun akan menghadapi risiko ketika jarak antara agenda elite dan kebutuhan rakyat semakin melebar," ujarnya.

Menurut Adip, pelajaran terbesar dari runtuhnya Orde Lama adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara visi geopolitik besar dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat.

Pelajaran untuk Masa Kini

Ketika ditanya mengenai relevansi pengalaman tersebut terhadap situasi Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Adip menilai sejarah seharusnya menjadi alat evaluasi, bukan sekadar romantisme masa lalu.

Dia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki keseimbangan antara aspek penataan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok rakyat kecil.

"Kita tidak menolak pembangunan ataupun penataan kota. Yang perlu diawasi adalah ketika pembangunan kehilangan sensitivitas sosial dan berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat kecil," katanya.

Menurut Adip, pemerintah pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki basis teknokrasi yang kuat, komunikasi publik yang baik, serta dampak ekonomi yang terukur.

"Sejarah Soekarno mengajarkan bahwa visi besar memang penting, tetapi keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara idealisme, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

---

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan analisis narasumber. Pandangan yang disampaikan merupakan opini narasumber dan tidak serta-merta mencerminkan sikap redaksi Bekasi-OL.

[■]

Reporter: Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL