Saber Pungli Jabar & Ombudsman Jakarta Raya Diminta Investigasi, Meskipun Plt Walikota Sidak SMAN 1
bekasi-online.com, Sabtu, 8 Juli 2023, 09:40 WIB, DikRizal
Baca juga: RadarBekasi.com: Pindah Kartu Keluarga Sebelum PPBD Online Plt Walikota Sidak SMAN1 Bekasi
BEKASI, bksOL - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 dan Tahap 2 (zonasi) SMAN/SMKN di Kota/Kab Bekasi masih ditemukan kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif, dengan cara menyulap dan memanipulasi data calon siswa agar lolos verifikator sekolah tujuan.
Baca juga: Kompas.com: Kecurangan Warnai PPDB Sistem Zonasi, Pemerintah Didesak Ratakan Kualitas Pendidikan
Oleh karena itu, Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, meminta Tim Saber Pungli Prov Jabar dan Ombusdman Jakarta Raya, turun ke lapangan melakukan investigasi.
Baca juga: TribunBekasi.com: Dugaan Ada Kecurangan pada PPDB Sistem Zonasi, Pemkot Bogor Bentuk Tim Khusus
"Kan banyak pengaduan dari masyarakat, itu sistem aplikasi PPDB bisa diselidiki dan uji petik lapangan berbagai modus yang melibatkan Panitia sebagai advisor atau verifikator," jelasnya.
Dia menyampaikan masalah pendidikan yang ada di Kota/Kab Bekasi tak hanya mengenai sistem zonasi PPDB, namun terkait hak memperoleh pendidikan yang layak dan murah. "Permasalahan kewenangan penanganan tingkat pendidikan nasional tingkat SMA/SMK yang ada di pemerintah provinsi, pasti koordinasi juga sulit," ujarnya.
Baca juga: Kompas.com: Pendaftaran PPDB Ditutup Malam Ini, Pj Gubernur Banten: Banyak Titipan Agar Anak Lolos
Menurutnya sistem zonasi pada PPDB, harus dibenahi. Sementara pemerataan kualitas dan kuantitas SMAN/SMKN tidak sebanding dengan daya tampung kelulusan. Sedangkan peran sekolah swasta masih berkutat pada mahalnya biaya pendidikan dan kualitas. Kecuali sekolah swasta elit yang punya pangsa sendiri. "Di Kab/Kota Bekasi masih terjadi ketidakseimbangan rasio antara jumlah sekolah negeri dengan penduduk. Belum lagi adanya perbedaan kualitas antar sekolah negeri yang menimbulkan gengsi sosial," katanya.
Baca juga: RadarBekasi.COM : Pindah Kartu Keluarga Sebelum PPBD Online Plt Walikota Sidak SMAN1 Bekasi
Dengan ditemukannya berbagai modus kecurangan seperti membeli kursi, tiba-tiba ngekos, pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal. Data ganda dan indikasi kecurangan yang melibatkan berbagai oknum sudah mengarah pidana pemalsuan dokumen. "Makanya Saber Pungli Pemprov Jabar dan Ombusdman Jakarta Raya harus melakukan langkah kongkrit, kumpulkan bukti di lapangan dan melakukan uji petik langsung, " ujarnya lagi.
Yang paling penting semua anak dapatkan haknya untuk bersekolah dan dapatkan kualitas pendidikan yang sama. Terutama siswa miskin yang terancam putus sekolah.
1. Manipulasi Data
- Kartu Kelurga bodong/aspal
- Numpang KK dibuat seolah sudah 1 tahun bekerjasama oknum aparat kelurahan/kecamatan.
- Bekerjasama dengan oknum membuat KK gantung (sementara) agar lolos zonasi, jika sudah masuk atau lolos verifikator, dokumen KK kembali seperti semula.
- Membuat domisili dadakan namun dibuat tanggal mundur.
2. Bekerjasama dengan oknum verifikator.
- Memanipulasi di verifikator dengan meloloskan data di sekolah pilihan 1 namun lolos di sekolah pilihan 2.
- Untuk tahap 1 memanipulasi sertifikat prestasi kejuaraan.
- Membuat surat keterangan kondisi tertentu tidak sesuai pekerjaan orang tua.
3. Mengatrol nilai borongan untuk jalur prestasi rapot. SMP tersebut siswanya banyak masuk sekolah favorit tujuan sementara sekolah asal secara faktual minim prestasi.[■]
Reporter/Redaktur: DR/RijalAbdullah
Posting Komentar