Tiga Poros Kesepakatan Kerjasama Antara Kejari dengan Pemkot: Bidang Hukum, Pendampingan dan Mediasi
Sinergi Kejari dan Pemkot Bekasi ini tak hanya bicara soal gugatan dan pembelaan hukum, tapi juga soal pendampingan kebijakan publik agar Bekasi makin tertib administrasi dan minim celah hukum.
— KOTA BEKASI | Dalam suasana penuh keakraban tapi tetap formal, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).Kegiatan berlangsung pada Rabu, 15/10/2025 pukul 08.30 WIB, di Ruang Serbaguna Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Penandatanganan ini bukan seremoni biasa. Di balik meja dan tanda tangan, ada semangat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Kejaksaan RI.
Tiga Poros Kerjasama: Hukum, Pendampingan, dan Mediasi
Perpanjangan kerja sama ini berlaku satu tahun ke depan, dengan tiga ruang lingkup utama yang jadi fokus sinergi:
- Penegakan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) — untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara.
- Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum — berupa Legal Opinion, Legal Assistance, hingga Legal Audit bagi Pemkot Bekasi, agar setiap kebijakan dan keputusan daerah tetap berbasis regulasi dan akuntabel.
- Tindakan Hukum Lain — termasuk mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa antar lembaga pemerintah.
Menanggapi penandatanganan MoU ini, Sidik Warkop, komika asal Bekasi yang belakangan sering “menguji ketegangan birokrasi lewat tawa”, melontarkan komentar khasnya;
“Dulu kalau dua lembaga tanda tangan bareng, biasanya buat nota kesepahaman proyek. Sekarang, Alhamdulillah, tanda tangan buat nyelametin hukum dan keuangan negara." bebernya.
"Ini Bekasi makin maju, tapi jangan sampai nanti ada ‘MoU lanjutan’ yang isinya minta jatah parkir di kantor kejaksaan, ya!” imbuh Sidik Warkop dengan gaya konyol namun tetap faktual.
Dihadiri Lengkap, Tanpa Drama
Acara turut dihadiri oleh Kepala Kejari Kota Bekasi Dr. Sulvia Triana Hapsari, Walikota Bekasi, Wakil Walikota, jajaran Sekretariat Daerah, para Asisten Daerah, Kepala Seksi Datun, Jaksa Pengacara Negara, hingga para Camat se-Kota Bekasi.
Kepala Seksi Intelijen Ryan Anugrah, S.H., mewakili Kejari, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi penegasan komitmen bersama menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan hukum kepada publik.
Sidik Warkop: “Bekasi Makin Hebat, Kalau Jaksa & Walikota Kompak, Korupsi Bisa Ngungsi”
“Saya suka nih, jaksa dan walikota bisa satu meja tanpa saling nuding. Kalau begini terus, korupsi aja bisa bingung mau sembunyi di mana,” canda Sidik sambil menyeruput kopi sachet di depan kantor Kejari. Ternyata gak juga, dia ngopi sachetan nya di rumah menemani istri tercinta.
Sinergi Berkelanjutan, Demi Bekasi yang Berintegritas
Melalui perpanjangan kerja sama ini, Kejari dan Pemkot Bekasi menegaskan komitmen berkelanjutan mereka untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berintegritas.
Langkah ini juga diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap dua lembaga yang menjadi garda depan penegakan hukum dan pengelolaan keuangan daerah.
Catatan Redaksi: Kolaborasi hukum seperti ini jarang disorot publik, padahal efeknya terasa langsung: dari pengelolaan aset, optimalisasi pajak, hingga penegasan tanggung jawab pejabat publik.
Bila dijaga dengan transparansi, sinergi Kejari dan Pemkot bisa jadi model pemerintahan anti saling nyalahin di tengah kultur birokrasi yang sering lempar bola panas. [■]
إرسال تعليق
Silakan beri komentar yang baik dan sopan