Jelang HarDikNas, Mahasiswa Mulai Bertanya: Duitnya Kerja Lembur atau Malah WFH Tanpa Kabar?
kandidat-kandidat.com | Senin, 30 Maret 2026, 12:57 WIB | NMR/DR
— BEKASI | Menjelang peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional), publik Kota Bekasi kembali diajak merenung.
Di atas kertas, anggaran pendidikan Kota Bekasi nyaris Rp2 triliun—angka yang kalau dicetak bisa bikin bendahara deg-degan. Tapi di lapangan, cerita lama masih berulang: fasilitas timpang, infrastruktur seadanya. BEM PTNU Bekasi Raya pun angkat suara, mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu benar-benar turun ke sekolah, atau cuma jalan-jalan di laporan.
— BEKASI | Menjelang peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional), publik Kota Bekasi kembali diajak merenung.Bukan soal makna pendidikan yang luhur—itu mah sudah sering dibacakan saat upacara—melainkan soal angka fantastis yang beredar di baliknya: Rp1,9 triliun.
Angka yang kalau dijadikan uang kertas bisa bikin satu kecamatan susah tidur karena kebanyakan ngitung.
Anggaran pendidikan sebesar itu—sekitar 30 persen dari APBD Kota Bekasi tahun 2025–2026—seharusnya menjelma jadi ruang kelas nyaman, bangku kokoh, dan fasilitas belajar yang bikin siswa betah.
Tapi realitas di lapangan, menurut sejumlah temuan dan keluhan warga, masih menyisakan ironi yang agak pahit, tapi tetap harus ditelan sambil senyum demi raport merah putih.
Bidang Pendidikan melalui pernyataan resminya menyoroti ketimpangan fasilitas antar sekolah yang belum juga selesai.
Dari ruang kelas yang butuh renovasi, hingga pengadaan sarana pendidikan bernilai puluhan miliar yang lebih sering jadi bahan diskusi daripada solusi nyata.
Dio Pramuza, yang mengisi posisi Bidang Pendidikan BEM PTNU, menyampaikan kegelisahan yang sebenarnya cukup sederhana: kalau anggaran sudah hampir Rp2 triliun, tapi masalah masih itu-itu saja, publik wajar bertanya—ini uangnya kerja di mana?
“Jika anggaran pendidikan mencapai hampir dua triliun rupiah setiap tahun, tetapi persoalan fasilitas sekolah dan tata kelola pengadaan masih menjadi keluhan masyarakat, maka publik berhak mempertanyakan ke mana sebenarnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Kalimat ini terdengar serius, tapi di telinga warga Bekasi, mungkin sudah seperti lagu lama: enak didengar, tapi belum tentu ada remix kebijakan yang benar-benar baru.
Lebih jauh, BEM PTNU Bekasi Raya menilai persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administratif.
Ada kebutuhan mendesak untuk membuka “kotak hitam” pengelolaan anggaran pendidikan—terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang kerap jadi wilayah abu-abu: tidak hitam, tidak putih, tapi sering bikin dahi berkerut.
Dalam bahasa yang lebih halus: transparansi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Dalam bahasa warga: “ya kali duit segitu cuma lewat doang.”
Ketua BEM PTNU Bekasi Raya, Fiqril Ismail, bahkan mendorong langkah yang lebih konkret. Ia meminta untuk turun tangan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Sebuah dorongan yang, kalau diibaratkan, seperti memanggil wasit di tengah pertandingan yang mulai terasa berat sebelah—bedanya, ini bukan soal bola, tapi masa depan anak-anak sekolah.
“Besarnya anggaran pendidikan harus benar-benar diawasi secara ketat. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus dilakukan pendalaman secara serius,” tegas Fiqril.
Pernyataan ini menegaskan satu hal: mahasiswa belum kehilangan fungsi klasiknya sebagai “alarm sosial”—meski kadang dianggap cuma bunyi saat momen tertentu.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi kini berada di persimpangan klasik birokrasi: antara menjawab kritik dengan data, atau membiarkannya menguap seperti janji Wi-Fi gratis di ruang publik.
Momentum Hardiknas seharusnya jadi titik balik. Bukan sekadar seremoni penuh spanduk dan pidato normatif, tapi juga ruang evaluasi jujur: apakah anggaran triliunan ini benar-benar sudah menyentuh ruang kelas, atau masih tersesat di lorong-lorong administrasi yang panjang dan berliku?
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan soal berapa besar angka di dokumen anggaran.
Tapi soal apakah seorang siswa di Bekasi bisa belajar dengan layak tanpa harus berdamai dengan plafon bocor, kursi patah, atau fasilitas yang “coming soon” sejak beberapa tahun lalu.
